Ari Dono : Tidak Boleh Ada Perbudakan, Perlawanan Terhadap Human Trafficking Harus Dikuatkan

 499 total views,  2 views today

Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, Kabareskrim POLRI

Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, Kabareskrim POLRI

JAKARTA | KSOL Mengantisipasi terhadap ancaman Trafficking (jual beli manusia) di kawasan ASEAN, perlu membuka kran komunikasi dan konsultasi. Dalm hal ini harus melibatkan aparat penegak hukum di kawsan ASEAN dengan institusi-institusi HAM dan lembaga serupa lainnya.

“Hal ini bertujuan untuk membangun keselarasan antara penegakan hukum dengan regulasi dunia mengenai Hak Asasi Manusia (HAM),” demikian dikatakan Ketua Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC), Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, usai membuka pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR) di Hotel Le Meredien, Jakarta, Kamis, (29/09/2016).

Pentingnya komunikasi dan konsultasi ini menurut Ari Dono, akan memudahkan sharing dan pertukaran informasi antar lembaga, terkait penanganan tindak pidana perdagangan manusia di kawasan ASEAN.

“Konsultasi ini akan menguntungkan bagi negara-negara ASEAN. Sebab di forum ini  semua pihak akan mendengarkan praktik-praktik terbaik, sekaligus kerja sama antar agensi untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia di kawasan ASEAN,” tegas Ari Dono Sukmanto, yang kini menjabat Kabareskrim Mabes Polri.

Forum ini menurut Ari, menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Diharapkan, melalui pertemuan ini akan berlangsung berkesinambungan serta mampu meningkatkan kolaborasi antar ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), SOMTC, dan badan sektoral ASEAN lainnya dalam implementasi ACTIP.

Ari menilai, negara di kawasan ASEAN sudah seharusnya menjadi negara yang paling manusiawi, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan manusia.

“Sebab tidak boleh ada seorangpun yang menjadi hamba atau budak dalam bentuk apapun, atau menjadi korban penyelundupan maupun perdagangan orang, termasuk untuk tujuan perdagangan organ tubuh manusia,” papar Ari.

Forum ini menurut Ari,  juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran HAM saat menangani tindak pidana perdagangan manusia, khususnya di kawasan ASEAN.

“Komunikasi ini kita lakukan, untuk menghindari polemik yang justru mengganggu esensi perlawanan terhadap human trafficking,” tegasnya.

Menurut Ari  hal itu perlu dilakukan, agar saat melaksanakan penanganan tindak pidana human trafficking tidak menjadi polemik. “Misalnya, dianggap melanggar aturan HAM terhadap para pelaku. Bahkan hingga saat menangani para korban human trafficking itu sendiri,” ujarnya.

Oleh sebab forum ini diperlukan kesepakatan bersama, yang nantinya harus dirancang secara sistematis. “Ini sekaligus untuk melakukan penguatan perlawanan terhadap human trafficking,” tegasnya.

FOTO BERSAMA -- Pada pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR) di Hotel Le Meredien, Jakarta, Kamis, (29/09/2016).

FOTO BERSAMA — Pada pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR) di Hotel Le Meredien, Jakarta, Kamis, (29/09/2016). FOTO.DOK.MC-BARESKRIM POLRI

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan ASEAN Convention against Traficking in Person Especially Women and Children (ACTIP) dan ASEAN Plan of Action (APA), menurut Ari semua elemen yang terlibat dalam komunikasi dan konsultasi ini harus selaras antar lembaga.

“Hal yang penting dalam komunikasi dan konsultasi ini, semua pihak harus memiliki keselarasan dengan institusi atau lembaga pemerintahan negara anggota ASEAN lainnya, termasuk institusi HAM atau lembaga lain yang serupa dan badan sektoral ASEAN lainnya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ari juga mengungkap data sejumlah kasus human trafficking. Berdasarkan data, dari 237 kasus laporan tindak pidana perdagangan manusia, Polri dan sejumlah Polda di Indonesia sudah menuntaskan 184 kasus.

Sementara sampai Bulan Agustus 2016, dari 77 laporan, sudah menuntaskan 68 kasus. “Jumlah tersangka yang ditahan Mabes Polri sebanyak 31 tersangka. Sisanya, baik di Polda dan Mabes Polri, hingga saat ini masuk dalam tahap penuntasan kasus,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, H.E. Vongthep Arthakaivalvatee, Sekretaris Umum Deputi ASEAN Bidang Sosio-Budaya, menyatakan melalui bangunan komunikasi seperti ini diharapkan penanganan transnational crime di kawasan ASEAN lebih maksimal.

“Dengan pertemuan ini, sesama negara anggota di kawasan serta negara sahabat lainnya, bisa memiliki satu bingkai yang sama untuk memaksimalisasi perlawanan terhadap transnational crime, termasuk human trafficking. Di sisi lain, pertemuan ini juga merupakan langkah awal dari pekerjaan besar untuk terciptanya keselarasan pemikiran, menyongsong ASEAN Vision 2025,” tutup Vongthep.

TEKS : MC-BARESKRIM POLRI | EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster