Kasus Penyuapan, Dominasi Hakim Diajukan ke MKH

46 total views, 3 views today

JAKARTA | KSOL — Pada Catur Wulan (Cawu) II 2016, Kasus penyuapan masih mendominasi penyebab seorang hakim diajukan ke Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH). Kemudian diikuti kasus perselingkuhan dan indisipliner.

Hal ini disampaikan, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi saat menggelar konferensi pers Penanganan Laporan Masyarakat Caturwulan II Tahun 2016, di Ruang Pers Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut Farid, terhitung sejak pertama kali sidang MKH digelar di tahun 2009 hingga Agustus 2016, KY telah melaksanakan 45 kali sidang MKH, kasus penyuapan masih mendominasi penyebab seorang hakim diajukan ke MKH. Kemudian diikuti kasus perselingkuhan dan indisipliner.

“Dari keseluruhan MKH yang digelar, kasus penyuapan dan perselingkuhan mendominasi pelanggaran KEPPH. Adapun rincian posisi kasus tersebut adalah penyuapan (42,2%), perselingkuhan (28,9%), indisipliner (11,1%), narkoba (6,7%), memainkan putusan (4,4%), dan lainnya (6,7%),” ujarnya.

Lebih lanjut, Farid mengatakan, sejak tahun 2014, perselingkuhan menjadi tren dalam sidang MKH. Walaupun belum disimpulkan, namun Farid mengaku pihaknya masih mencari korelasi hubungan antara peningkatan kasus perselingkuhan 3 tahun terakhir, dengan kenaikan tunjangan hakim sejak tahun 2013. “Kami masih mengkaji, namun itulah angka (fakta) yang ada saat ini,” ungkap Farid.

Sementara, khusus pada periode Januari hingga 31 Agustus 2016, lanjut Farid, KY sudah melaksanakan sidang MKH pada 13 April 2016 sebanyak 1 kali karena kasus menerima uang. Hakim terlapor dijatuhi pemberhentian dengan hormat.

“KY juga telah mengusulkan kembali kepada MA bahwa terdapat 3 (tiga) hakim yang diduga melanggar KEPPH dan diusulkan sanksi berat, sehingga harus dilakukan sidang MKH. Ketiga hakim terlapor ini terkait kasus perselingkuhan (2 orang) dan penyuapan (1 orang). Saat ini MA masih mempelajari usulan KY,” ungkap Farid.

Seperti diinfomasikan, MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan KY untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang MKH ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim  yang dibentuk oleh KY dengan MA.

TEKS : NOER/FESTY (KY)  |  EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com