Diduga Gelapkan Duit Petani Plasma, Oknum Kades AM Dilaporkan Polisi

 946 total views,  2 views today

MUARAENIM | KSOL – Diduga menggelapkan uang anggota peserta Plasma PT Golden Blossom Sumatera (GBS), Kades Prambatan, Ketua BPD Prambatan dan Ketua Koperasi Plasma Mitra PT GBS, dilaporkan ke Polres Muara Enim, Jumat (16/9/2016).

“Kasus ini sudah lama, namun sepertinya tidak ada i’tikad baik untuk diselesaikan. Makanya kami menempuh jalur hukum,” ujar Saparudin didampingi Senip dan A Yan, usai melapor di Polres Muara Enim.

Menurut Saparudin, permasalahan ini, sudah dilaporkan melalui LSM Pengawal Merah Putih No : 078/LSM-PMP/A/XI/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 lalu perihal pengaduan terhadap Kades Prambatan AD, Ketua BPD IR dan Ketua Koperasi Plasma Mitra PT GBS AM.

Tampak salah satu anggota petani plasma tahap IV PT GBS, melaporkan oknum Kades Prambatan, Kabupaten PALI, terkait dugaan penggelapan dan penipuan dana anggota Plasma di Mapolres Muara Enim, Jumat(16/9/16).

Tampak salah satu anggota petani plasma tahap IV PT GBS, melaporkan oknum Kades Prambatan, Kabupaten PALI, terkait dugaan penggelapan dan penipuan dana anggota Plasma di Mapolres Muara Enim, Jumat(16/9/16).

Permasalahan ini bermula pada 2011. Kata Saparudin, dari hasil demo masyarakat, membuahkan hasil sebanyak 295 KK di ikutkan menjadi petani plasma lahan Sawit PT GBS tahap IV. Namun karena ada warga yang masih menggunakan KTP sementara, sehingga secara administrasi harus diurus dahulu menjadi KTP nasional sampai masa jabatan kades lama berakhir. Namun sampai pergantian Kades baru, berinisial AM, proses tersebut belum tuntas.

Pada masa AM, calon peserta petani plasma tahap IV dirombak dan diganti. Padahal Dinas Perkebunan Muara Enim tidak menghendakinya. Ironisnya dalam perombakan tersebut, AM meminta biaya kepada calon peserta petani plasma tahap IV sebesar Rp 13 juta rupiah melalui H Suhaimi, alasannya untuk biaya penyelesaian adminstrasi. Padahal menurut Saparudin, pada saat calon peserta petani plasma tahap I, II dan III, di masa Kades sebelumnya, tidak pernah meminta uang untuk alasan tersebut.

bb-kwitansi-2

Kuitansi Bukti Pencairan Dana

“Pada waktu itu petani plasma belum ada uang, lalu Pak Suhaimi bersedia menutupinya dahulu karena ia prihatin dengan nasib petani plasma,” ujar Saparudin dan Amar yang menjadi saksi pada saat penyerahan uang tersebut.

Selain itu juga, lanjut Saparudin, anggota plasma tahap IV, merasa dirugikan karena uang tabungan bagi hasil plasma tahun 2013 sebesar Rp 179 juta rupiah dari PT GBS, tanpa sepengetahuan dan seizin anggota petani plasma diduga sudah dicairkan dan diambil oleh oknum AM sebesar Rp 79 juta dengan alasan untuk normalisasi Sungai Abab.

Sementara, Ketua LSM Pengawal Merah Putih, A Yani yang juga sebagai anggota Plasma Sawit tahap IV PT GBS mengatakan, permasalahan ini sebenarnya sudah diketahui dan dirapatkan oleh Pemkab PALI pada 17 Juni 2015. Kali itu telah ada kesepakatan antara pejabat Kades lama dengan Kades baru (AM), untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Namun sampai saat ini, AM tidak mengindahkan atau mengingkari hasil rapat dan kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Atas perbuatan tersebut menurut A Yani, oknum Kades AM telah melanggar pasal 372 KUHP karena diduga telah menggelapkan uang milik peserta petani plasma tahap IV PT GBS di dalam rekening tabungan sebesar Rp 79,5 juta rupiah serta melakukan penipuan dengan meminta biaya kepada peserta petani plasma yang sebenarnya tidak ada biaya. Anehnya, pada saat pencairan uang Rp 79,5 juta, hanya diwakili 3 orang dan dilakukan malam hari di rumah AM.

“Saya ngomong tidak asal bicara. Saya punya bukti kuitansi asli, baik pada saat uang dikeluarkan PT GBS, kuitansi pengurusan, foto-foto dan saksi-saksi. Makanya kami berani menempuh jalur hukum dan bertanggungjawab,” tegas A Yani sembari membeberkan bukti-bukti berkas kuitansi dan foto.

Selain itu, lanjut A Yani, jumlah tabungan milik petani plasma tahap IV PT GBS tersebut sebenarnya sebesar Rp 179,5 juta rupiah. Namun Rp 79,5 juta diduga digelapkan oleh Kades AM CS, dengan alasan uang tersebut untuk dibangunkan fasilitas umum, seperti normalisasi Sungai Abab. “Padahal setelah kami cek dan telusuri, ternyata biaya normalisasi Sungai Abab tersebut murni melalui dana APBD Pemkab PALI dan stakeholder, bukan dari dana milik petani plasma tersebut,” ujar A Yani. Sampai berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pihak Kades AM atas kasus ini.

TEKS/FOTO : HENDRO ALDO IRAWAN, REPORTER RGBA FM | EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster