Disetor ke Kas Daerah Tiap Bulan, Kemana Dana BPJS 2015?

 378 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG, KSOL – Hampir 12 bulan, dana jasa pelayanan dan sarana prasarana (Sanpras) dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), belum juga tersalurkan ke RSUD Tebing Tinggi, Empat Lawang. Padahal,  setiap bulannya pihak BPJS secara rutin menyetor ke kas daerah sesuai klaim dari RSUD.

Lembar Tuntutan RSUD Empat Lawang

Lembar Tuntutan RSUD Empat Lawang

Informasi dihimpun kabarsumatera.com menyebutkan, seyogyanya dana BPJS untuk pelayanan dan sanpras dicairkan setiap bulan, sesuai dengan klaim RSUD. Karena dari BPJS sendiri, setiap bulan secara rutin menyetorkan klaim RSUD ke kas daerah (BPKAD, red) Namun kenyataannya, para karyawan mulai dari dokter, perawat, security hingga cleaning servis di RSUD Empat Lawang harus gigit jari, dana mencapai Rp 1,9 Miliar selama hampir setahun itu tak kunjung ada kejelasan.

Diduga, dana setoran BPJS ke kas daerah dikelola tidak sesuai peruntukannya. Sejak Februari-November 2015 dana setoran BPJS tak tersalurkan ke RSUD, malah dibayarkan untuk keperluan lain oleh BPKAD Empat Lawang. “Jadi kemana dana BPJS, kok bisa sampai 12 bulan tidak ada kejelasan,” cetus sumber koran ini, kemarin (15/4/2016).

Sumber tadi menilai, BPKAD Empat Lawang sepertinya tidak memihak kepada pelayanan kesehatan. Makanya, ada kesan lebih mengutamakan para kontraktor atau pembayaran ke pihak ketiga. Bahkan ironisnya, dana BPJS pun ikut diambil tanpa memikirkan nasib pelayanan kesehatan di Empat Lawang. “Harusnya dibedakan, dana BPJS bukan APBD. Jangan asal alihkan saja kegunaanya,” sesal sumber yang menolak disebutkan identitas tadi.

Direktur RSUD Empat Lawang, dr Mardiana Sudebby melalui Kabid Pelayanan, Seragi Saur tak menampik, sampai saat ini dana BPJS terhitung Februari-November 2015 belum cair mencapai Rp 1,9 Miliar. Ia menjelaskan, setahun terakhir dana BPJS masih setor ke BPKAD karena RSUD Tebing Tinggi belum menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) atau masih SKPD. Makanya harus ke kas daerah dulu.

“Sejak februari 2015 kami sudah ajukan berkali-kali, tapi banyak sekali alasan dari BPKAD. Sampai pada akhir 2015 lalu, dana BPJS tak kunjung dikeluarkan juga, dengan alasan kas daerah kosong,” jelas Seragi Saur.

Sebagai pelayanan umum, kata Seragi Saur, keterlambatan pencairan dana pelayanan dan sarana prasarana dari klaim BPJS sangat mengganggu. Sebab, dana BPJS juga digunakan sebagai pengganti ketika tidak terdapat di penganggaran APBD. Seperti obat, alkes, air bersih, perawatan gedung, kendaraan dan lainnya. “Seyogyanya pasien tak lagi beli obat keluar, tapi karena dananya tidak cair kami tak bisa berbuat banyak,” katanya menguraikan, dari total dana BPJS itu, terbagi menjadi 44 persen jasa pelayanan, kemudian sisa 56 persennya dibulatkan 100 persen, diperuntukan 30 persen masuk kas daerah, 70 persen jasa sarana.

“Kami managemen ini didesak karyawan dan masyarakat, makanya kami ingin BPKAD sendiri menjelaskan,”imbuhnya. Malah, kata Saur, sekarang muncul ketidak percayaan dan kecurigaan karyawan dengan managemen RSUD, dikira dana tersebut sudah cair tapi tidak transparan. “Makanya, kami tegaskan dana itu memang belum cair. Kami sudah ajukan berkali-kali, tapi entah apa masalahnya, silahkan BPKAD menjelaskan sendiri kenapa tidak cair sampai sekarang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Empat Lawang, M Daud melalui Kabid Anggaran, Hendra Lezi mengakui, sampai saat ini dana BPJS dari februari- November 2015 lebih kurang Rp 1,9 Miliar memang belum cair. Namun ia tak bisa menjelaskan, apa penyebab tidak tersalurkannya dana BPJS ke RSUD. “Kurang tahu saya, terpakai atau gimana. Yang jelas, pada 2015 dana setoran BPJS bercampur di Kas Daerah, bisa jadi terpakai untuk pembayaran pihak ke tiga,” kata Hendra Lezi.

BPKAD kata Hendra, akan mengupayakan pada penganggaran di APBD Perubahan 2016 mendatang. “Nanti akan dibayarkan, kita ajukan lagi ke paripurna DPRD dulu,” jelasnya.

Ditanya terkait dugaan kelalaian administrasi di BPKAD, Hendra Lezi tak menjawab, namun ia memastikan, pihak BPJS memang sudah menyetorkan secara rutin dana klaim RSUD ke kas daerah. “Yang jelas, kami tak ada niat menghambat atau apapun. Kondisi anggarannya ketika itu memang sedang tidak sesuai,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Jum’at (15/4/2016) sekitar pukul 10.30 WIB, dilakukan pertemuan antara perwakilan BPKAD Empat Lawang dan pihak RSUD. Guna menjelaskan, apa penyebab belum dicairkannya dana BPJS 2015. Pertemuan itu, dari BPKAD diwakili Kabid Anggaran, Hendra Lezi, sementara dari RSUD ada Direktur, Kabid Pelayanan, Kabid Rekam Medik dan Program, puluhan karyawan, tenaga medis mulai dari dokter, bidan dan perawat hingga karyawan setingkat cleaning service dan satpam.

Sebelum pertemuan itu, sejumlah petugas medis dan karyawan RSUD berencana melakukan aksi damai, menuntut agar dana BPJS 2015 segera dicairkan.

TEKS / FOTO  : SAUKANI
EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster