Puluhan Aktifis Ngumpul di Angkringan Nasi Bakar Kopi Hitam, AJI – STN Prakarsai Tim Penyambutan Petani Jambi

 558 total views,  2 views today

Ahmad Rifai - Ketua Umum STN, saat berdiskusi di Angkringan NAsi Bakar Kopi Hitam (NBKH) Palembang, Rabu (23/3/2016)

Ahmad Rifai – Ketua Umum STN, saat berdiskusi di Angkringan NAsi Bakar Kopi Hitam (NBKH) Palembang, Rabu (23/3/2016)

PALEMBANG, KSOL – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang dan Serikat Tani (STN) Sumatera Selatan, tadi malam, Rabu (23/3/2016), memprakarsai pembentukan Tim Penyambutan Petani Jambi yang melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara.

Acara yang digelar di Angkringan Nasi Bakar Kopi Hitam (NBKH) di Jalan Jenderal Sudirman (Simp Sekip Pangkal) Palembang ini menghasilkan satu tim penyambutan yang mereka namakan Solidaritas Rakyat Sumatera Selatan untuk Petani Jambi (SRSPJ).

Darwin Syarkowi, Ketua AJI Palembang mengatakan gagasan melakukan pembentukan Tim Penyambutan ini hasil diskusi antara STN Sumsel dan Ketua Partai Rakyat Demokratis Sumsel, Jaimarta. “Awaknya hanya berbncang ringan saja, tetapi kemudian mengerucut pada ide perlunya pembentukan tim khusus untuk menyambut petani Jambi. Ini kita lakukan, karena para aktifias pelru ruang diskusi yang rilek, santai tapi tetap cerdas, makanya kita pilih di angkringan Kopi Hitam. Suasananya enak, elegan dan tidak eleitis,”  tegasnya.

Suasana Diskusi Pembentukan Tim Penyambutan Petani Jambi di Angkringan Nasi Bakar Kopi Hitam (NBKH) Palembang, Rabu (23/3/2016)

Suasana Diskusi Pembentukan Tim Penyambutan Petani Jambi di Angkringan Nasi Bakar Kopi Hitam (NBKH) Palembang, Rabu (23/3/2016)

Tim penyambutan ini dibentuk sehubugan dengan aksi 1000 petani Jambi yang sedang tercekik konflik agraria di Jambi, seperti Suku Anak Dalam (SAD), Petani Dusun Mekar Jaya (Sarolangun), Petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari) dan Petani Tanjung Jabung.

Pada pertemuan itu, Ketua Umum STN, Ahmad Rifai mengungkapkan, persoalan konflik agria sudah dimulai awal kemerdekaan. “Upaya melakukan perubahan dalam sistem agraria warisan Belanda sejak di era Soekarno,” ujarnya.

Hal ini dilakukan, menurut Rifai karena memang tatanan agaria di negeri sebagai warisan belanda sangat timpang, dengan meredistribusi tanha bagi buruh tani serta petani miskin. Hal ini sudah muncul di kalagan pemerintah, partai polisik dan organsiasi rakyat. Pada umumnbya, menurut  Rifai tuntutan adanya perubahan sistem agraria atau reforma agraria setelah proklamasi kemerdekaan di era 1945-1950, lebih banyak muncul dari para petani penggarap tanah partikelir. “Model Partikelir ini sudah bermuncullan sejak adanya Undang-Undang Agraria produk kolonial belanda di era 1870,” tegasnya.

Sementara itu aktifis 1998, Tumpal Si Mare-Mare menilai pemerintah tidak pernah serius dalam menyelesaikan persoalan agraria. Menurutnya, konflik agraria ini bukan terjadi baru-baru ini, melainkan sudah berdasa warsa. Tapi menurut Tumpa, karena pemeritah memang tidak punya kemauan politik dalam proses penyeelsaiakn kasus dan konflik tanah, akibatnya persoalan agraria ini tidak pernha tuntas. “Kalaupun ada bantuan alat berat ke petani, itu hanya simbolitik saja, agar ada peniliaan kalau bantuan sudah disalurkan. Jadi petan saat ini hanya menajdi obyek proyek dari sekelompok orang yang secara sengaja menempatkan petani sebagai kaum yang dilemahkan,” tegasnya.

TEKS : T PAMUNGKAS

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster