Angkringan Nasi Bakar Kopi Hitam Bakal Gelar Diskusi Agraria, Kerjasama AJI Palembang – STN Sumsel

 479 total views,  2 views today

PALEMBANG, KSOL – Angkringan Nasi Bakar Kopi Hitam (NBKH) Palembang, di Jalan Jenderal Sudirman (Simp Sekip Pangkal) dalam dua pekan mendatang bakal didatangi puluhan aktifis, wartawan, akademisi dan perwakilan aktifis petani.

Mereka akan hadir dalam rangkaian diskusi publik yang membahas tentang “Reforma Agraria sebagai Jalan Mewujudukan Trisakti” yang digagas Serikat Tani Nasional (STN) Sumatera Selatan dan Aliansi Jurnalis Independnen (AJI) Palembang.

Darwin Syarkowi, Ketua AJI Palembang menyebutkan, diskusi ini digelar sehubungan dengan aksi 1000 petani Jambi yang saat ini sedang melakukan perjalanan panjang (long march) menuju istnana negara. “Diskusi ini direncanakan setelah para petani pulang dari Jakarta,” ujar Darwin yang kini aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Aksi berjalan kaki, mewakili petani yang menjadi korban perampasan tanah oleh perusahaan seperti Suku Anak Dalam (SAD), petani dusun Mekar Jaya (Sarolangun), petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari), dan petani Tanjung Jabung Timur.

Jaimarta, Ketua PRD Sumsel

Jaimarta, Ketua PRD Sumsel

Darwin Syarkowi, Ketua AJI Palembang

Darwin Syarkowi, Ketua AJI Palembang

Jaimarta, Ketua PRD Wilayah Sumsel kepada KabarSumatera.com tadi malam, Sabtu (19/3/2016) menyebutkan, jalan kaki sudah dimulai Kamis (17/3/2016). Di Jakarta, kata Jaimarta, para petani akan mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, dan Istana Negara.

Pentignya digelar diskusi ini menurut Jaimarta, semasa rezim Orde Baru berkuasa (1966-1998), agenda reforma agraria ditafsirkan sebatas tanah dan sumberdaya alamnya, yang dijadikan sebagai komoditas dan obyek eksploitasi semata.

“Ketika itu partisipasi rakyat dipinggirkan. Rakyat dipaksa mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ironisnya, paksaan ini menempatkan rakyat harus berhadapan dengan birokrasi yang koruptif dan pemodal besar yang menghalalkan berbagai cara untuk merengkuh tujuannya,” ujarnya saat dijumpai di Angkringan Nasi Bakar Kopi Hitam Palembang.

Ditambahkan, Reforma Agraria sejati, seperti yang diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, mengatur ruang lingkup agraria meliputi bumi, air, dan udara. Jaimarta mengutip Bab I, pasal 1 berbunyi; Pengertian bumi yakni selain permukaan bumi (tanah), termasuk juga tubuh bumi dibawahnya. Pengertian air tersebut melingkupi laut wilayah perairan Indonesia dan termasuk perairan dalam. Dan yang dimaksud ruang angkasa adalah ruang diatas bumi dan air tersebut. “Dengan demikian reforma agraria sesuai UUPA dan Tap MPR No.IX tahun 2001 lebih bersifat komprehensif dan tidak sebatas tanah atau daratan saja,” tegasnya.

Jaimarta menambahkan, karakter dan ciri khas dari sistem hukum agraria nasional kita saat ini sangat bersifat sektoral, tumpang tindih dan eksploitatif. Akibatnya, tidak sesuai dengan semangat UUPA yang seharusnya menjadi payung hukum.

Fakta itu terlihat dari sejumlah kebijakan-kebijakan agraria, yang ternyata menjadi salah satu pemicu meningkatnya refresitas terhadap petani, nelayan dan masyarakat kecil, diantaranya melalui UU Perkebunan, UU kehutanan, UU Pertambangan, serta legislasi baru seperti UU Penanaman Modal Asing, termasuk yang terbaru UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

images

Ilustrasti : Google Image

Terkait dengan hal itu, Darwin mengungkapkan, pentingnya diskusi tentang Reforma Agaria berdasar pada realitas ketidakadilan agraria di Indonesia yang makin mengkhawatirkan. Ini tercermin pada ketimpangan kepemilikan lahan dalam beberapa tahun terakhir.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen aset nasional. Dari aset yang dikuasai tersebut, 87 persen dalam bentuk tanah.

Kemudian, seiring dengan ekspansi modal asing, peruntukan tanah juga makin tertuju pada kepentingan bisnis. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pernah mengeluarkan catatan, bahwa lebih dari 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Di pihak lain, jumlah petani gurem dan petani tak bertanah makin meningkat. Sebuah data menunjukkan bahwa 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah. Sedangkan masyarakat perkotaan rata-rata memiliki tanah kurang dari 200 meter persegi. Peneliti dari Bandung Fe Institute, Roland M. Dahlan, menemukan keterkaitan antara ketimpangan dalam kepemilikan lahan di Indonesia dengan tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat.

Sayangnya, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, Indonesia tidak pernah melakukan transformasi radikal di sektor agraria. Padahal demokratisasi di sektor agraria merupakan syarat utama untuk memproduktifkan tanah dan menjadi basis untuk kemajuan.

Dengan demikian, reforma agraria menjadi keharusan. Paling tidak ada beberapa alasan, Pertama, untuk mengakhiri ketidakadilan agraria di Indonesia. Sebuah data mengungkapkan bahwa indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,6. Selain itu, meningkatnya konflik agraria juga menandai meluasnya ketidakadilan agraria di Indonesia. Kedua, reforma agraria merupakan prasyarat transformasi sosial-ekonomi sehingga tersedia basis untuk mensejahterakan rakyat

“Diskusi terbatas ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mendapatkan catatan dan pandangan kritis problem agaria secara kewilayahan di Sumatera Selatan dan menemukan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RTKL) dari problem yang dihadai sebagai taktik perjuangan politik kerakyataan dan pemimpin yang pro rakyat di Sumatera Selatan,” tegasnya.

Direncanakan, Darwin menyebutkan, sebagai naarsumber akan dihadirkan, Saifudin Aswari, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan dan juga Calon Gubernur Sumatera Selatan. Selain itu, Pangdam II Sriwijaya, Badan Pertahanan Nasional Sumatera Selatan (BPN Sumsel), Ketua KPW PRD Sumsel Akademisi dan Anggota Komisi I DPRD Sumsel.

TEKS / EDITOR :  IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster