Realisasi TPP Ditunda, Plt Bupati Janji Tetap Perjuangkan

 268 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG, KSOL – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah mempertanyakan, alasan DPRD Empat Lawang menunda anggaran absensi sidik jari (Finger Print) dan Tunjangan Profesi Pegawai (TPP). Padahal, menurut Syahril, anggaran tersebut sebelumnya sudah ada didalam APBD Empat Lawang 2016. “Saya tidak mengerti kenapa ditunda, padahal anggaran tetap ada kenapa tidak direalisasikan.  Apa alasan penundaan, kecuali dipindahkan ke kebutuhan lain yang memang mendesak,” tanya Syahril, kemarin.

Untuk anggaran Finger Print, kata Syahril, memang di RKUA tidak masuk. Tapi dalam penganggaran TPP sudah dimasukkan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Memang bahasanya bukan TPP, tapi tunjangan dan gaji. Sudah diserahkan ke DPRD. Kenapa tidak dibahas, itu terserah mereka (DPRD) kenapa tidak dibahas.

Ia menuturkan, tunjangan untuk pegawai sangatlah penting dalam menunjang peningkatan kinerja pegawai. “Di Indonesia  PNS tanpa tunjungan hanya di Empat Lawang. Mungkin Inilah salah satu penyebab pegawai nak pindah galo,” katanya.

Dalam penentuan TPP juga bukanlah sembarangan. Syahril membeberkan, bahwa sudah masuk dalam Raperda dan sudah dibawa Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Empat Lawang dan perwakilan DPRD ke Provinsi menemui Biro Hukum, DPKAD Sumsel dan Biro-biro yang berkompeten dalam permasalahan TAPD ini. Setelah dikemukakan dan dipelajari, keputusannya boleh dilakukan.

Selaku Plt bupati, ia menyayangkan sikap DPRD. Anggaran untuk TPP itu sudah ada. Kalau pun memang harus ditunda, harus dilapirkan alasan yang tepat. Atau memang dialihkan ke pos yang lain yang memang membutuhkan dan mendesak. Lebih lanjut, Syahril mengatakan, yang jelas pihaknya sudah berusaha keras untuk mensejahterakan pegawai. Pihaknya akan tetap perjaungkan agar TPP tetap ada.

“Saya imbau pegawai tetap kondusif, yakinlah tunjangan itu akan diberikan. Kalau di APBDP pasti ada, tapi saya maunya bukan diperubahan, sebab anggaran itu sudah ada,” jelas Syahril menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan DPRD mencari jalan keluarnya. “Saya akan tetap perjuangkan, walaupun tunda, yang penting nanti TPP tetap akan direalisasikan.

Informasi dihimpun Kabar Sumatera menyebutkan, setelah pembahasan cukup lamam akhirnya APBD Empat Lawang 2016 disetujui penandatanganan oleh ketua DPRD Empat Lawang, H David Hadrianto. Namun ada beberapa catatan penting, demi menyesuaikan APBD sesuai dengan pembahasan RKUA dan PPAS bersama TAPD beberapa bulan lalu.

Catatan dimaksud, yaitu penundaan realisasi anggaran Finger Print dan anggaran Tunjangan Profesi Pegawai (TPP), kedua item ini akan dibahas kembali ada APBD Perubahan 2016, sekitar Mei mendatang.

Ketua DPRD Empat Lawang, H David Hadrianto menjelaskan, DPRD hanya meluruskan aturan. Jangan sampai ada penganggaran di APBD diluar pembahasan RKUA dan PPAS, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. “Setahu saya, yang harus  ditandatangani adalah anggaran sudah dibahas sebelumnya,” katanya.

Sebagai Ketua DPRD ataupun Lembaga Legislatif, kata David, belum pernah diajak untuk membahas anggaran dimaksud. “Saya secara lembaga tidak pernah diajak untuk membahas anggaran tersebut, hanya oknum anggota dewan saja diajak,” kata David menambahkan, bahwa Anggaran TPP dan Finger Print hanya ditunda, jika memungkinkan dengan kondisi keuangan daerah, akan dibahas lagi Mei 2016 mendatang,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI
EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster