Duh, Kendaraan Dinas Empat Lawang Nunggak Pajak Ratusan Juta

 312 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG, KSOL — Kendaraan dinas pejabat dan operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, baik kendaran roda dua (R2) maupun roda empat (R4) banyak yang menugak pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Berdasarkan data di UPTD Dispenda Sumatera Selatan (Sumsel) Samsat Empat Lawang, tercatat sejak 2012 hingga 2014 kemarin, sebanyak 274 unit kendaraan R2 dan R4 yang menunggak atau dengan jumlah ketetapan Rp 106.551.045.

Kepala UPTD Samsat Empat Lawang, H Taufik Syahril mengatakan, tunggakan tersebut belum termasuk 2015, dan juga belum disertakan dengan denda keterlambatan dan bunganya. “Kalau ditambah, otomatis lebih tinggi dari jumlah itu,”beber Taufik, kemarin (17/2/2016).

Menurutnya, penunggakan pembayaran PKB kendaraan dinas tersebut belum juga diketahui alasannya secara jelas. Samsat Empat Lawang sudah pernah memberikan surat penagihan, namun belum ada realisasinya. “Malahan hari ini (kemarin) kami hendak bertemu Plt Bupati minimal Sekda untuk menanyakan secara langsung kendalanya, tapi mereka berhalangan, mungkin besok besok (hari ini) bisa bertemu langsung,” kata dia.

Selama ini pihak Pemkab Empat Lawang belum ada melaporkan mengenai kondisi 274 unit kendaraan dinas yang menunggak tersebut. “Kalau memang kendaraannya sudah rusak, atau hilang, kami tidak tahu, kalau tidak dilaporkan, mesin menghitung terus,” ungkapnya.

Selain itu, Taufik menyebutkan, keinginan pihaknya bertemu langsung Plt Bupati atau Sekda tersebut sekaligus meluruskan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khusus Januari hingga Juni 2015 ada 39 kendaraan dinas baik R2 dan R4 yang sudah dikeluarkan kutipan pajak, namun belum di setor. “Ini dijadikan BPK sebagai temuan. Makanya kami mengajak wajib pajak (Pemkab Empat Lawang) untuk meluruskan, bahwa memang belum mereka lakukan pembayaran. Sebab, kami juga ikut dicurigai atas itu,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Empat Lawang, Legiyo menuturkan, bahwa pembayaran PKB kendaraan dinas tersebut kembali ke SKPD masing-masing. “Setahu saya kalau di Setda sudah dibayar, tidak tahu kalau di dinas-dinas,” tukas mantan kabag umum Setda Empat Lawang ini.

TEKS : SAUKANI
EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster