Dishub Sumsel : Bis Kota Tidak Dilarang Beroperasi, Tapi Ada Peremajaan

 332 total views,  2 views today

PALEMBANG, KSOL –  Kepala Bidang (Kabid) LLAJ Dishubkominfo Provinsi Sumsel Sudirman menuturkan, angkutan bus yang tidak layak beroperasi, sudah seharusnya dilakukan peremajaan. “Tapi bukan berarti bus-bus itu dilarang beroperasi seperti biasanya,” kata Sudirman dalam dialog publik  yang digelar Laskar Merah Putih Sumsel bekerjasama dengan Dishub Sumatera Selatan (Sumsel), di Aula Dishub Sumsel Jalan Kapten A.Rivai Palembang, Rabu (17/2/2016).

Hal itu dikatakan Sudirman menanggapi keluhan sejumlah mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) tentang mobil angkutan darat (Moda). Mewakili mahasiswa lainnya, Fahrizal, Ketua Pelaksana meminta supaya pemerintah dalam hal ini Dishub dapat menjembatani antara pihak angkutan dengan mahasiswa.

Fahrizal mengharapkan, antara keduanya agar bersinergi dengan baik dalam memberikan bentuk pelayanan. “Yang kami rasakan baru-baru ini terkendala dari keluarnya surat edaran Gubernur Sumsel nomor 052/SE/DISHUB/2015 tentang izin trayek angkutan khusus mahasiswa Unsri yang dinilai tidak layak beroperasi,” ungkapnya yang juga didampingi oleh Safriawansyah selaku Biro Humas Laskar Merah Putih Sumsel.

Menanggapi hal itu, Sudirman menuturkan, terkait dengan Surat Edaran Gubernur Sumsel itu, pihaknya tidak melarang bus beroperasi. Tapi Dishub akan melakukan peremajaan. Selain itu, Sudriman berjanji Dishub di masa mendatang, akan memfasilitasi para supir bus angkutan mahasiswa agar dapat terintregasi dengan bus Transmusi.

“Mengapa demikian, karena di tahun 2015, Dishub telah mendapatkan bantuan sebanyak 300 angkutan baru hingga tahun ini (2016),” tambah Sudirman.

Ditempat acara yang dihadiri puluhan orang dari berbagai kalangan ini, Sisilia, salah satu mahasiswa Unsri berharap, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mencabut surat edaran diatas. Sebab menurut Sisilia, hal itu menghambat Moda transportasi mereka sebagai  mahasiswa yang notabenenya 50 persen bertempat tinggal di Palembang. ”Kami menyarankan agar terjadi keseriusan dan antisipasi pemerintah perihal izin trayek untuk transportasi lanjutan kedepannya,” pungkasnya.

Sementara, Sobur, perwakilan pemilik bus angkutan umum mahasiswa yang pula sekaligus bertugas sebagai supir meminta kepada pihak pemerintah, agar meninjau ulang Surat Edaran Gubernur itu. “Apakah nantinya ada pertanggung jawaban dari pihak pemerintah itu sendiri terhadap peremajaan bus atau kami sendiri yang melakukannya?” katanya.

Para mahasiswa berharap, acara itu dapat menyelesaikan segala persoalan terkait angkutan umum mahasiswa. “Kita harapkan kedua belah pihak bisa saling memberi solusi terbaik agar ke depan transportasi di kota ini dapat dirasakan bersama dengan nyaman. Intinya kita sama sama menginginkan segala sesuatu yang terbaik ada di Sumsel ini,” tegas Fahrizal.

TEKS : ADI HIDAYAT  (KONTRIBUTOR)
EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster