Sekolah Anti Korupsi Tolak Revisi RUU KPK

13 total views, 3 views today

BANDA ACEH, KSOL— Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA) menolak Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direvisi karena akan melemahkan lembaga tersebut.

“Setelah mengkaji draf UU KPK, kami melihat sebagian besar pengaturannya melemahkan kewenangan KPK. Karena itu, kami menolak revisi UU KPK,” kata Kepala SAKA Mahmuddin di Banda Aceh, Rabu, (10/2/2016).

Menurut Mahmuddin, adanya revisi UU KPK menunjukkan bahwa DPR belum memperlihatkan sikap keberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, SAKA akan terus menyuarakan penolakan revisi UU KPK. SAKA juga mengajak semua anggota DPR RI asal Aceh maupun yang peduli dengan pemberantasan korupsi menolak revisi UU KPK.

“Kami juga menuntut agar Presiden RI Joko Widodo menolak revisi UU KPK. Sebab, revisi ini bertentangan dengan nawacita Presiden Joko Widodo,” ungkap Mahmuddin.

Mahmuddin menyebutkan pelemahan KPK jika undang-undangnya direvisi. Seperti penyadapan harus mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas, Begitu juga dengan penyitaan, juga harus ada izin dari Dewan Pengawas.

“Hal ini tentu akan menempatkan pimpinan KPK sebagai subordinasi dari Dewan Pengawas. Padahal, pimpinan KPK dipilih melalui seleksi ketat dan proses yang panjang,” kata dia.

Dewan Pengawas yang dimasukkan dalam undang-undang revisi bukan tidak mungkin tidak memberikan izin penyadapan dan penyitaan. Jika ini terjadi, tentu memperlambat mobilitas penyidikan KPK.

“Keberadaan Dewan Pengawas seharusnya bukan pemberi izin. Dewan Pengawas tugasnya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan. Bukan penentu kebijakan teknis kewenangan seperti yang diatur dalam revisi UU KPK,” kata dia.

Menurut Mahmuddin, jika peran Dewan Pengawas seperti yang diatur dalam revisi UU KPK, maka akan mengekangi prinsip kemandirian KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas campur tangan manapun.

Sebab, pelibatan Dewan Pengawas dalam teknis penegakan hukum adalah bentuk intervensi nyata terhadap fungsi penegakan hukum itu sendiri. Apalagi pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan peran serta publik.

Selain itu, sebut dia, revisi UU juga membatasi kewenangan KPK mengangkat penyidik hanya boleh dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Pengaturan ini akan memasung independensi KPK.

“Seharusnya, KPK diberi kewenangan mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri dan independen yang berbasis kompetensi kerja, bukan keterwakilan unsur kepolisian maupun kejaksaan,” kata Mahmuddin.

Oleh sebab itu, sebut Mahmuddin, SAKA mendesak pimpinan DPR RI dan seluruh fraksi di lembaga legislatif tersebut segera mencabut revisi UU KPK. Sebab, revisi tersebut bertentangan dengan harapan rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

“Kami juga meminta pimpinan KPK satu pandangan menolak revisi UU KPK. Kami ingin KPK kuat secara kelembagaan, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan optimal,” kata Mahmuddin.

TEKS : ANTARANEWS.COM/OKEZONE.COM





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com