Setelah Terdesak, PT KM Menyerah, AMDAL dan Izin Lingkungan Dijanjikan Selesai Februari 2016

 609 total views,  2 views today

LAHAT, KS

Menindaklanjuti surat masyarakat tentang pengerjaan Citimall, dilakukan Rapat di DPRD Lahat dipimpin oleh  Wakil Ketua I, Drs Parhan Berza MM MBA,belum lama ini  (21/1) dihadiri PT Kalingga Murda (PTKM) Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perijinan.

Diungkapkan Parhan, hasil rapat  semua pihak sepakat masalah Amdal dan perijinannya  diselesaikan di Februari. “Dari pihak BLH berjanji setelah selesai pengkajian Senin (25/1) akan dikerjakan PT Kalingga Murda, supaya di akhir Februari semua tuntas,” jelas Parhan.

Intinya DPRD meminta agar semua harus direalisasikan sebagimana point-point yang dipertanyakan para akifis LSM dan masyarakat. Dinas Perijinan juga mengatakan, tidak ada secara formal melibatkan DPRD dalam melaporkan pekerjaan mereka untuk City Mall. “Sebagai penyelenggara, pemerintahan kita bersinergi, antara  Pemkab dan DPRD. Kita dan masyarakat sepakat dengan masuknya investor untuk mengembangkan Lahat pasti didukung, asal semua sesuai prosedur,” tegas Parhan.

Parhan berharap, setelah adanya kesepakantan keresahan  masyarakat  tentang Amdal dan perijinan City Mall tidak terjadi lagi. “Pembangunan diharapkan bagi Kabupaten Lahat tentu membawa perkembangan yang baik. Investor mau menanamkan modalnya, masyarakat juga diuntungkan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala BLH Lahat, Ali Afandi M.Pd.I mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Lahat mendukung investasi dengan mengikuti prosedur. “Pihak kami hanya mendukung percepatan dari dokumen Amdal. BLH bukan penyusun Amdal, tapi memberikan penilaian. Sebelumnya kami sudah menunjukkan kerangka acuan Amdal. Kita menunggu perusahaan menyelesaikan Amdal. Mereka janji Februari  bisa clear,” kata Ali Afandi.

Sebab menurut Ali, semua kerangka dan langkah-lankahnya tidak bisa diburu-buru. Semua aspek harus diperhitungkan, perlu survey, labor, dan aspek kemasyarakatnya.  “Kalau dari Agustus mereka terus menerus melakukan langkah-langkahnya mungkin sekarang Amdal sudah selesai,” jelasnya.

Sementara itu, Khairul Anwar, koordinator aksi menuntut penindakan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan PTKM. Menurut Khairul,  tidak ada Amdal dan izin lingkungan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana bangunan sudah berdiri namun tidak memiliki Amdal dan perizinan lainnya.

“Sudah dijelaskan di Undang-undang No.32 tahun 2009 bahwa bangunan yang wajib Amdal namun membangun tanpa memiliki amdal jelas merupakan tindak pidana dan ada sangsi untuk pelanggaran tersebut, kita akan selesaikan di ranah hukum,” kata khairul.

Begitu pula dengan penjelasan Hendri Supriyadi, Ketua LSM Lestari, ia mengatakan  apa yang dilakukan PT. Kalingga Murda adalah tindak pidana. “Harus diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak memiliki dokument Amdal adalah tindak pidana berat,” kata Hendri.

Sebelumnya, Bupati Lahat, Saifudin Aswari Rivai,SE bersama Kapolres Lahat, AKBP Yayat Popon Ruhiyat juga pernah meninjau pelaksanaan pembangunan City Mall pada Rabu 2/12/2015.

TEKS : JUMRA ZEFRI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster