Jurnalisme Klik Kanan – Opini Syamsul Hidayah

 378 total views,  2 views today

Syamsul Hidayah, Peminat Media

Syamsul Hidayah, Peminat Masalah Jurnalisme, Alumnus Fak.Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang

Masih ingatkah Anda dengan Drs Rozali? Pria yang gantung diri di Jembatan Ampera Minggu 27 Desember 2015. Lewat media sosial, foto pria yang tanpa sensor ini dalam sekejap menyebar ke segala penjuru dunia. Peristiwa gantung diri ini sesaat meramaikan dunia maya plus sejumlah komentar dan analisa dari para penduduk dunia maya. Pertanyaannya, apakah Anda masih perlu membeli koran esok harinya untuk membaca lebih lanjut berita pria gantung diri tersebut?

Di era digital, kecepatan adalah hukum. Tidak cepat memburu informasi, hukumannya akan ditinggalkan pembaca. Begitu pula sebaliknya. Informasi membutukan kecepatan untuk disampaikan. Lambat sepersekian detik, pembaca akan mengklik yang lebih cepat. Begitulah hukum tidak tertulis di dunia maya.

Penetrasi internet telah mengubah cara publik mengonsumsi informasi. Orang lebih suka mencari informasi dari media sosial daripada memburu informasi dari media konvensional. Media sosial tampil sebagai kekuatan baru dalam menyajikan informasi. Ia menggantikan peran media konvesional. Peran ini telah melenyapkan sebagian media cetak yang tak mampu mengimbangi derasnya  pengguna media sosial memburu informasi.

Terakhir, Harian Sore Sinar Harapan (SH), terbit untuk edisi terakhir kalinya, di penghujung tahun 2015, tepatnya 31 Desember lalu. SH  tidak mampu menutupi biaya operasionalnya, mengingat degradasi oplah, serta menurunya perolehan iklan. SH menyusul media cetak yang lebih dulu tutup antara lain, Majalah Detik, Jakarta Globe, Harian BolaJurnal Nasional, dan Soccer. Di Amerika Serikat, The Washington Post, Newsweek, bermetamoforsis menjadi media digital.  Edisi cetak media tertua di negeri Paman Sam, itu sudah tamat.

Ceruk pasar media online masih terbuka . Sebab, internet sudah menjadi kebutuhan publik. Data dari Global Webindex per Januari 2015, pengguna internet di Indonesia, mencapat 73 juta, 74 persen diantaranya pengguna mobile aktif. Mereka melek internet dari 10 menit sampai 3 jam. Sementara hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Puskakom Univeritas Indonesia, pada 14 April 2015, menunjukkan, pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta.

Dengan jumlah penduduk Indonesia 252,4 Juta, dapat dikatakan penetrasi pengguna internet mencapai 34,9 persen, meningkat dibandingkan pada 2013 yang hanya  28,6 persen. Survei itu juga mengungkapkan, 85 persen pengguna internet menggunakan perangkat seluler dan 87 persen mengaku menggunakan sosial media saat terhubung ke internet.

Tingginya pengguna internet, sebagaimana dilaporkan survey, disebabkan mudahnya publik mendapatkan perangkat teknologi semisal telepon pintar (smartphone).  Industri telepon pintar jeli melihat pasar. Mereka membuat telepon pintar yang murah, berbiaya rendah dan memiliki kecanggihan teknologi yang memadai.  Anda dipersilahkan memilih telepon pintar sesuai dengan keinginan kantong.  Para provider kartu pun berlomba menawarkan paket kuota data murah.

RUH JURNALISME

            Agus Sudibyo, dalam tulisan opininya, Evolusi Ekologi Media, di Kompas, Edisi Senin 11 Januari 2015, mengutip data Pyramid Research, bahwa ada 266 juta pengguna     telepon pintar di Indonesia. Ini peluang bagus bagi media online untuk menarik pembaca. Bukankah semakin banyak pembaca (traffic), semakin mudah orang memasang iklan.

Oleh karena itu, peralihan media cetak ke media online jelas tak terelakkan. Ini tak lain disebabkan karena mudahnya membuat media online dan cara mengoperasikannya. Problemnya adalah apakah media online itu sudah menerapkan standar jurnalistik?

Perbincangan standar jurnalistik di media online sempat menghangat di kalangan pengamat media dan jurnalis. Ketika saya mengikuti  Workshop Jurnalistik Investigasi, delapan tahun lalu di Palembang, wartawan senior, Atmakusumah Astraatmaja, mengurut dada, tentang media online yang mengutamakan kecepatan belaka dan mengabaikan standar jurnalistik.

Pak Atma, begitu ia disapa, mengatakan, ada media online, menurunkan berita seseorang ditetapkan tersangka korupsi, lalu tanpa konfirmasi dengan tersangka atau kuasa hukumnya, Untuk kecepatan, berita itu diturunkan lebih dulu. Baru pada jam berikutnya diturunkan lagi konfirmasi dari tersangka atau kuasa hukumnya.

Iya, kalau konfirmasinya benar dia tersangka korupsi. Tapi bagaimana kalau dia tidak tersangka. Sementara, berita yang diturunkan pertama sudah menyebar, lewat media sosial,  “dijiplak” , dibagi ke seluruh pengguna internet. Nama baik orang tadi sudah tercemar. Keluarganya ikut menanggung malu. Kalau pun berita kedua tetap diturunkan, tetap tidak menghilangkan opini publik, bahwa dia tersangka. Pak Atma, menyarankan, berita-berita seperti itu sedapat mungkin dilakukan konfirmasi pada jam dan waktu yang sama.

Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, seperti dikutip www.tempo.co menyatakan perkembangan media online yang sedang tumbuh pesat tak diimbangi dengan kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Ia menyebut sebanyak 30 persen media online di Indonesia mempraktekkan jurnalisme tanpa akurasi dan melanggar kode etik jurnalistik.

Data di Dewan Pers menunjukkan pada tiga tahun lalu media yang diadukan ke Dewan Pers selama setahun sebanyak 470 media. Dari jumlah itu sebanyak 90 di antaranya adalah media online. Rata-rata pelanggaran media online adalah soal akurasi. Padahal, media online yang mediumnya bisa disimpan dalam data internet harusnya disiplin verifikasi.

Saya tidak punya data jumlah media online di Sumatera Selatan.  Sekilas, saya amati pertumbuhannya demikian pesat.  Ini bisa ditandai dengan melihat peristiwa penting yang terjadi di daerah ini. Semua media online memberitakannya lalu dibagi ke media sosial. Dari situlah bisa terlihat sejumlah keberadaan media online yang eksis.  Sejurus kemudian, timbul pertanyaan,  apakah peristiwa yang disajikan itu, hasil liputan jurnalisnya di lapangan atau sekedar mencomot dari sejumlah portal

Apa pun itu, saya ingin mengkritisi bahwa media online, dalam bekerja mengisi kontennya abai terhadap standar-standar jurnalistik. Yang terjadi adalah media online, hanya mengutip dari sejumlah portal, diedit sedemikian rupa, lalu diturunkanlah menjadi berita. Praktik ini saya namai dengan jurnalisme klik kanan. Bahasa kerennya copy paste. Di komputer atau laptop, jika kita akan mengkopi dokumen, kita harus merekam dokumen itu, lalu mengklik kanan, dan menyorot tulisan copy. Produknya tetap namanya jurnalisme tapi cara kerjanya tidak jurnalistik.

Bagi dunia jurnalistik, ini sangat menyesakkan. Semua orang tahu bahwa proses copy paste itu sangat mudah. Kemudahan itulah yang akhirnya menabrak prinsip-prinsip jurnalisme seperti akurasi, verifikasi dan kode etik jurnalistik. Para awak media online hanya duduk-duduk di depan  laptop ataupun memainkan telepon pintar, untuk memindahkan berita-berita media online yang awaknya betul-betul bekerja di lapangan. Diprediksi, media-media online dengan praktik jurnalisme klik kanan ini akan secepatnya ditinggalkan  pembacanya dan pemasang iklan.

Memang mudah membuat media online. Tapi menjalankan media online dengan menerapkan standar-standar jurnalistik butuh kerja keras dan sumber daya maksimal. Maka  di tengah serbuan informasi disebar media sosial, satu-satunya jalan menandinginya dengan menerapkan standar-standar jurnalistik yang ketat. Sebab, dalam skala yang lebih luas, hal ini tidak bisa dilakukan oleh media sosial.

Pengelola media online harus melihat, tumpah ruahnya informasi di media sosial, adalah menjadi berkah. Berkah ini tidak akan menjadi “Barakah” jika dikerjakan dengan cara klik kanan. Sebaliknya berkah ini akan menjadi “Barakah” jika informasi itu dikelola dengan praktik jurnalistik seperti dengan melakukan verifikasi, konfirmasi, dan turun ke lapangan. Jika sudah full data, disajikanlah  dengan multiplatform, lewat, teks, foto dan video.

Media online yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia jelas kesulitan melakukan praktik jurnalistik multiplatform. Yang hanya bisa dilakukan, ya itu tadi, cuma klik kanan, lalu jadilah berita itu meluncur ke dunia maya. Nezar Patria mensinyalir bahwa media online yang tidak memiliki kompetensi jurnalistik hanya menjadikan medianya sebagai alat untuk menekan narasumber demi kepentingan dirinya.  Anggota Dewan Pers lain, Yosef Adi Prasetyo menyebut mereka ini hanya mimikri. Memindahkan media abal-abal berubah wujud menjadi media online.

Bagaikan jamur di musim hujan, kita tidak bisa menolak tumbuhnya media online. Namun media online tak bisa dilepaskan dari persoalan jurnalisme. Jika ingin mendapatkan kepercayaan dari publik, terapkanlah standar jurnalistik yang ketat.

Memang bagi media online, kecepatan adalah segala-galanya. Ia sudah menjadi nafas. Kendati demikian, kecepatan itu tidak harus mengorbankan akurasi, verifikasi, cover all side dan konfirmasi. Kalau ini masih diabaikan, jangan berharap media online dapat pengunjung dan iklan yang melimpah. Kita buktikan saja.

Pernah dimuat di Harian Sriwijaya Post  Rabu,27 Januari 2016





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster