Terbukti Ilegal, Warga Desak Pengusaha Membongkar City Mall Lahat

82 total views, 3 views today

LAHAT, KS

Bangunan City Mall telah berdiri dengan megahnya di wilayah Lembayung jalan Kolonel Burlian Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Namun sayang, City Mall, Hotel dan Ruko yang dibangun oleh PT. Kalingga Murda tersebut tidak memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Somasi telah diberikan kepada PT. Kalingga Murda dan ditembuskan kepada Pemkab Lahat. Namun PT. Kalingga Murda tak menggubris. Begitu pula Pemkab Lahat, tidak melakukan tindakan nyata untuk menghentikan kegiatan PT. Kalingga Murda.

BACE JUGE BRITA SEBELUMNYETANPA AMDAL, CITY MALL LAHAT TERUS DIBANGUN, KATANYA SEDANG DIPROSES

Masyarakat Lahat bersama LSM Lestari, Yayasan Indonesia Bumi Hijau (YIBH), LSM Si Pahit Lidah, LSM Gema Suara Pembaharuan  dan lembaga Pemuda A1 melakukan aksi damai di Bundaran Pasar Lematang, DPRD Lahat dan Kantor Sekretariat Kabupaten Lahat, Senin, 18 Januari 2016.

Lebih dari 30 masa bergerak dari sekretariat YIBH langsung menuju Bundaran Pasar Lematang. Para peserta aksi berorasi memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa PT. Kalingga Murda telah membangun City Mall, hotel dan ruko tanpa dilengkapi dengan dokumen Amdal, Izin Lingkungan dan IMB.

masa bersama anggota dprd, BLH dan BPPT Kabupaten Lahat.

masa bersama anggota dprd, BLH dan BPPT Kabupaten Lahat.

“PT. Kalingga Murda telah membangun City Mall, Hotel dan Ruko tanpa memiliki Amdal, PT. Kalingga Murda telah melakukan perbuatan melawan Hukum, PT. Kalingga Murda telah melakukan pengingkaran terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ironisnya Pemerintah Kabupaten Lahat mendiamkan PT. Kalingga Murda. “Hari ini kita akan menghentikan pembangunan City Mall. Bila perlu, Bongkar!” teriak Khairul Anwar selaku koordinator aksi. Saat itu peserta aksi kemudian membagikan selebaran kepada masyarakat di sepanjang jalan utama yang berisi penolakan terhadap pembangunan City Mall.

BERITA TERKAIT LAINNYE : MPL Datangi Dewan Lahat, Minta Hentikan Pembangunan City Mall

Aksi berlanjut ke gedung DPRD Lahat. Peserta aksi mengajak Anggota DPRD Lahat untuk bersama-sama berjalan menuju kantor Sekretariat Pemkab Lahat. Mereka kemudian diterima oleh beberapa anggota DPRD Lahat. Wakil Ketua DPRD Lahat, Farhan Berza, salahs atu diantara yang hadir saat itu.

“Kami akan fasilitasi para demonstran, kami juga telah mengirimkan surat kepada PT. Kalingga Murda untuk datang ke Gedung DPRD Lahat hari Senin ini, surat tersebut dibalas, PT. Kalingga Murda meminta pengunduran waktu pertemuan, pada hari Kamis,” kata Farhan Sambil membacakan isi Surat PT. Kalingga Murda.

“Kami tak mau mendengar janji-janji, negosiasi-negosiasi, bukti telah kuat, PT. Kalingga Murda melakukan perbuatan melawan hukum, City Mall illegal. Hari ini kami rakyat Kabupaten Lahat, ingin menyaksikan secara langsung, bagaimana hukum ditegakkan. Kami rakyat Kabupaten Lahat, meminta kepada Anggota DPRD Lahat untuk bersama-sama kami mendesak pemerintah Kabupaten Lahat untuk membongkar City Mall sekarang juga,” teriak khairul.

Setelah dialog antara DPRD dan peserta aksi, anggota DPRD Lahat meminta untuk dilakukan rapat di ruang gedung DPRD Lahat bersama BLH, BPPT dan PMD, namun permintaan ini ditolak oleh para peserta aksi.

“Kita rapat di lapangan di depan Pemkab Lahat saja, agar masyarakat mendengar, dan hari ini City Mall harus dibongkar. Hentikan pembangunan City Mall! Seharusnya Pemkab Lahat mencegah pembangunan City Mall. Namun yang terjadi justru sebaliknya! Pemkab Lahat malah melindungi PT. Kalingga Murda, ada apa dengan semua ini!?” kata Khairul.

Setelah disepakati untuk mengadakan rapat di halaman gedung DPRD Lahat, DPRD Lahat memanggil Kepala Badan Lingkungan Hidup Lahat, Ali Afandi dan Kepala Badan Perizinan Terpadu.

“Panggil Kepala Badan Lingkungan Hidup Lahat, BPPT & PMD Lahat serta pihak PT. Kalingga Murda, hari ini tak ada kesepakatan lain kecuali bongkar Bangunan City Mall. Mari kita junjung tinggi amanat undang-undang Republik Indonesia. Melawan dan melanggar undang-undang Republik Indonesia sama saja dengan menghianati kedaulatan bangsa Indonesia,” teriak Syaifudin Zuhri salah satu orator dalam aksi.

Pemkab Lahat Melindungi Pelanggar Hukum?

Pemerintah Kabupaten Lahat yang melindungi PT. Kalingga Murda dinilai oleh peserta aksi telah melakukan perbuatan melawan hukum.  Hendri Supriyadi, Ketua LSM Lestari mengatakan hal ini dibuktikan dengan keluarnya dua surat dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lahat yang dikepalai oleh Drs. H. Ali Afandi.

“Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat mengundang untuk menghadiri sosialisasi penyusunan Dokumen Amdal rencana pembangunan Mall, Hotel dan Ruko PT. Kalingga Murda pada 03 Desember 2015. Namun BLH Lahat kembali mengeluarkan surat balasan permintaan data dan keterangan kepada salah satu komunitas masyarakat pada 07 Januari 2016. Saat itu dijelaskan pada 03 November 2015 pembangunan City Mall telah dilakukan kajian AMDAL.

masa dijaga ketat oleh aparat

masa dijaga ketat oleh aparat

Tindakan ini menurut peserta aksi bentuk upaya pembohongan, pembodohan terhadap masyarakat Lahat. “Hal ini tindakan yang jelas-jelas berusaha keras untuk melindungi PT. Kalingga Murda yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun Citi Mall, hotel dan ruko tanpa dilengkapi dengan Amdal, izin lingkungan dan IMB,” jelas Hendri.

Saat itu peserta aksi juga menyoal sosialisasi penyusunan Amdal rencana kegiatan pembangunan Mall, hotel dan ruko. Faktanya sosialisasi baru dilaksanakan, tetapi pembangunan konstruksi telah dilakukan.

Badan Perizinan terpadu dan penanaman modal Daerah Lahat (BBPT dan PMD) yang dikepalai oleh Elpa Edison, SP telah menyatakan dengan resmi melalui surat ke LSM Lestari, Yayasan Indonesia Bumi Hijau, LSM Si Pahit Lidah. LSM GSP dan Lembaga A1 bahwa Bangunan City Mall, hotel dan ruko milik PT. Kalingga Murda memang belum memiliki Izin Lingkungan dan IMB, dengan isi surat menyatakan bahwa 1. Bahwa PT. Kalingga Murda telah mendapat izin prinsip dari Bupati Lahat 2. Untuk izin-izin lainnya menunggu izin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup.

Dalam Rapat di Tengah Halaman kantor DPRD Lahat tersebut, Ali Afandi Kepala BLH Lahat dimintai keterangan tentang status Amdal. “Amdal masih dalam proses. Kami tak pernah menerima uang sepeserpun dari PT. Kalingga Murda,” kata Ali Afandi.

Para peserta aksi kembali meminta ketagasan Ali afandi tentang ada atau tidaknya Amdal PT. Kalingga Murda. Namun jawaban yang sama masih dipertahankan oleh Ali Afandi. Katanya Amdal masih dalam proses.

Pada kesempatan yang sama, Elpa Edison, Kepala Badan Perizinan Terpadu pun juga memberikan keterangan perihal status izin Bangunan City Mall. Ia mengatakan, PT. Kalingga Murda telah mendapat izin prinsip dari Bupati Lahat. “Untuk izin selanjutnya kami menunggu terbitnya Amdal dari BLH,” kata Alpa Edison.

Mendengar itu peserta aksi kian yakin kalau pembangunan City Mall itu telah melanggar hukum. Tak ayal, mereka berteriak mendesak pembongkaran City Mall. “Berarti, City Mall harus dibongkar. Mari bapak-bapak anggota DPRD Lahat, semua element Pemerintah Lahat, kita bongkar City Mall,” kata para peserta aksi.

Namun sayang DPRD Lahat tidak mau diajak untuk menutup City Mall. Para peserta aksi kemudian menuju Kejaksaan Negeri Lahat untuk memberikan berkas pengaduan.

Dalang di Balik Pembangunan City Mall

Walaupun tak mencukupi syarat untuk membangun sebuah usaha, namun PT. Kalingga Murda dengan leluasa mengerjakan konstruksi bangunan City Mall. Dalam waktu singkat, bangunan Citi Mall itu telah berdiri.

Menurut Supelman, warga lahat mengatakan,  hal yang tidak logis ketika sebuah perusahaan dengan mudahnya melakukan perbuatan melawan hukum tanpa diketahui oleh pemerintah setempat.

masa dikejaksaan negeri lahat

masa di Kejaksaan Negeri Lahat

“Indikasi perlawaan hukum  ini, kita lihat PT. Kalingga Murda hanya memiliki izin prinsip dari Bupati Lahat. Lalu dengan hanya bermodal izin prinsip, mereka terus membangun tanpa mengindahkan aturan-aturan selanjutnya. BLH Lahat telah mengeluarkan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan, sebuah surat yang mati-matian membela PT. Kalingga Murda,” jelas supelman.

Hendri Supriyadi menjelaskan dalam peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, tidak diatur sanksi bagi pembangunan yang tidak memiliki Amdal.

Namun pada pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal wajib memiliki izin lingkungan.

Selanjutnya ditentukan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak setiap permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL (pasal 37 ayat (2) UU. No. 32/2009). Tanpa adanya izin lingkungan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (pasal 108 UU No.32/2009).

“Jika tidak memiliki Amdal berarti tidak mungkin memiliki izin lingkungan dan IMB, Tanpa perizinan tersebut, PT. Kalingga Murda tidak dapat membangun, jadi kami menuntut agar bangunan citi mall dibongkar sekarang juga!” kata Hendri.

Dalam orasi serta peryataan sikap, Masyarakat Lahat Peduli Lingkungan mengajukan beberapa tuntutan. (1) Mendesak pihak yang berwajib agar mengusut tuntas dugaan adanya Gratifikasi dalam proses pembangunan city mall, hotel dan ruko PT. Kalingga Murda. (2) Mendesak pemerintah lahat Untuk membongkar bangunan city mall milik PT. Kalingga Murda.

LSM Lestari Akan Terus Menggugat

“LSM Lestari tidak menghalangi segala bentuk investasi asalkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” ujar ketua LSM Lestari.

Pada tanggal 03 Desember 2015 PT. Kalingga Murda melakukan Sosialisasi penyusunan Amdal rencana Kegiatan pembangunan Mall, Hotel dan Ruko, bertempat di gedung pertemuan BLH Kabupaten Lahat, pada saat sosialisasi tersebut hadir Kepala BLH Lahat, Polsek kota, Komisi Amdal dan tiga perwakilan PT. Kalingga Murda serta undangan lainnya.

City Mall di Lahat ketika masih proses pengerjaan

City Mall di Lahat ketika masih proses pengerjaan

Hendri yang juga seorang penilai di Komisi AMDAL Kabupaten Lahat, menjelaskan pembangunan City Mall, Hotel dan Ruko tersebut baru sebatas sosialisasi penyusunan Dokumen Amdal rencana pembangunan Mall, Hotel dan Ruko.

“Mari sama-sama kita buka dan baca kembali Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 tentang jenis rencana/usaha/kegiatan wajib Amdal,” jelas Hendri.

Dengan adanya demonstrasi hari ini, dan mengungkap fakta bahwa PT. Kalingga Murda tidak memiliki Amdal dan perizinan lainnya namun tidak ditutup dan dibongkar, LSM Lestari bersama lembaga lainnya di Kabupaten Lahat akan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran.

“Kami akan ke Provinsi, dan juga ke Jakarta, untuk mengadukan PT. Kalingga Murda ini,” kata anggota LSM Lestari.

Warga Negara Harus Taat Hukum

Balfas Zaman salahs atu tokoh masyarakat Kabupaten Lahat menghimbau, setiap warga negapa harus taat hukum  dan menjalankan Undang-undang yang berlaku.

Bafas menjelaskan, siapapun yang akan membuka dan memiliki usaha harus mempunyai izin dari pemerintah setempat. Menurutnya siapapun tidak bisa  serta merta  dapat membangun semaunya bila belum ada izin apapun dari pemdrintah setempat. Buila itu terjadi, sudah pasti masyarakat akan menyoal ada apa dibalik pembangunan City Mall?

“Yang tidak ada Izin tapi berani membangun mall, hotel dan ruko, sebagai masyarakat yang peduli tanah Lahat  yang kita cintai, merasakan kecewa dan merasa masyarakat Lahat dibodoh-bodohi dengan bangunan tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten Lahat. Kita siap untuk menghentikan setiap bangunan yang tidak memiiki izin,” tegas Balfas.

Sebagai tokoh masyarakat, mengajak semua elemen masyarakat untuk selalu mengawasi dan peduli terhadap adanya dugaan penyalahguaan wewenang, baik pemerintah Kabupaten Lahat maupun pihak swasta.  “Pada intinya saya tegaskan, kalaupun belum ada Amdal dan IMB, mengapa City Mall terus beroperasi pembangunannya? Itu menjadi tanda tanya besar bagi kita selaku masyarakat Kabupaten Lahat, ada apa dibalik semua ini?!” tegasnya.

TEKS / FOTO : JUMRA ZEFRI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com