Antisipasi Proposal Bodong, Fraksi Nasdem Inisiasi Perda CSR

 153 total views,  3 views today

EMPAT LAWANG, KS
Maraknya proposal bodong dan pungutan liar (Pungli) masuk ke perusahaan di Empat Lawang, menyebabkan aliran dana Corporation Sosial Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan tidak tepat sasaran.

Dedi Haryanto, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Empat Lawang

Dedi Haryanto, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Empat Lawang

Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan peraturan daerah (Perda) agar CSR perusahaan bisa dinikmati masyarakat, baik itu dibidang infrastruktur, kesehatan, sosial, pendidikan, kreatifitas pemuda dan keagamaan. “Kita akan ajukan perda inisiatif DPRD terkait dana tanggungjawab sosial perusahaan. Agar tepat sasaran, juga meminimalisir proposal bodong masuk ke perusahaan,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem DPRD Empat Lawang, Dedi Haryanto, Selasa (19/1/2016).

Kata Dedi, perda inisiatif DPRD yang akan mengatur tanggungjawab sosial perusahaan, insyaAllah bakal diterapkan mulai 2016 ini. Secara personal dan lisan, beberapa fraksi lain di DPRD Empat Lawang sudah memberi respon positif.

Ini penting, imbuh Dedi, karena akan membantu masyarakat, dibidang infrastruktur, sosial, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan keagamaan. Sebab, selama ini dana tanggungjawab sosial perusahaan tidak terkontrol oleh pemerintah. Setelah ada perda mengatur itu, perusahaan akan lebih konsisten dan wajib melaporkan apa saja yang mereka lakukan sebagai CSR di masyarakat Empat Lawang.

“Nanti akan diatur tekhnisnya, berapa persen atau diseusikan dengan kemampuan perusahaan. Yang jelas, akan lebih terkontrol, juga melalui penegak perda (Sat Pol PP) bisa memberi sanksi apabila perusahaan tidak patuh,” tegas Dedi.

Ia mengulas, sejauh ini ada sekitar 10 perusahaan berbadan hukum jelas dan sudah untung di Empat Lawang. Mereka (perusahaan), cukup potensial untuk membantu pembangunan di Empat Lawang.

Dedi mengaku, inisiatif perda CSR merupakan hasil konsolidasi dari Partai Nasdem di Bali, Fraksi Nasdem akan usulkan perda inisiatif DPRD, nanti akan disampaikan ke tingkat komisi dan Pimpinan DPRD, insyaAllah kalau disetujui tahun ini berjalan. Sebab, beberapa aerah lain sudah dilakukan, seperti di Lampung dan lainnya. “Yang jelas flosofinya harus berkepentingan kepada rakyat,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com