Kolom Yudisial Edisi November 2015

 273 total views,  2 views today

  1. Saya selalu memperhatikan informasi dari medsos-nya PKY Sumsel terutama FB dan tertarik dengan kegiatan PKY Sumsel yang memberikan materi hukum dan peradilan ke sekolah-sekolah. Apakah boleh kami ajukan permintaan agar SMA kami juga dilakukan hal serupa?. Mohon informasi dan penjelasannya. Kiki Yanti di Kayuangung kiki_yanti@yahoo.com

Respon:

Terima kasih adik Kiki atas perhatiannya. Tentu kami sambut sangat baik keinginan dari adik. Silahkan disampaikan permintaannya, boleh via email penghubungky@gmail.com, via pos ke alamat Jl. Hokki Blok C24 Kampus (Sebelah kolam renang Lumban Tirta) Palembang, maupun via telepon untuk kita tindak lanjuti. Namun sebaiknya adik datang langsung ke kantor untuk dilakukan rembuk perencanaan kegiatan tersebut. Salam peradilan bersih anti korupsi.

 

  1. Hampir sebulan yang lalu saya menyampaikan laporan tentang pelanggaran kode etik dan perilaku hakim ke Komisi Yudisial. Tolong informasinya bagaimana cara mandiri mengetahui perkembangan laporan saya sudah tahap mana?, Sandy G di Lubuk Linggau san_san@yahoo.com

Respon:

Saudara Sandy yang baik, Komisi Yudisial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menelusuri perkembangan laporannya melalui situs resmi Komisi Yudisial www.komisiyudisial.go.id kemudian arahkan kursor ke menu layanan publik, lalu klik pengawasan perilaku hakim, lalu cari status pengaduan laporan masyarakat, maka akan tampil status data pengaduan masyarakat. Silahkan cek nomor register saudara untuk mengetahui status pengaduannya. Selain itu dapat pula menghubungi hot line Komisi Yudisial di 021-31903876/ 021-31903902/ 021-31903802 atau menghubungi kantor Penghubung KYRI Wilayah Sumsel di 0711351098. Demikian.

  1. Komisi Yudisial tolong penjelasannya apa sajakah jenis pelanggaran perilaku hakim saat sedang berdinas? Terima kasih. Yayanti di Prabumulih yyanti.fasmina@yahoo.com

Respon:

Saudari Yanti, beberapa perilaku hakim saat berdinas yang dapat dilaporkan diantaranya parsial atau berpihak dalam pemeriksaan, tidak jujur atau rekayasa dalam menyusun pertimbangan hukum, berbohong dalam membuat pertimbangan hukum, membentak pihak berperkara, tidur atau tidak memperhatikan jalannya sidang, berkata tidak terpuji atau arogan, melanggar hukum acara tanpa argumen yang masuk akal, dan melakukan perbuatan buruk atau tercela lainnya misalnya mabuk-mabukan di pengadilan. Semoga dapat dipahami.

  1. Saya Deni Purwani di Lahat mau tanya apakah putusan/vonis hakim yang aneh atau tidak masuk akal dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial, namun putusan tersebut terjadi pada 2 tahun yang lalu?. Mohon informasi, salam. Deni_poerwa@gmail.com

Respon:

Saudara Deni, putusan hakim yang aneh/tidak masuk akal dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial asalkan dengan fakta dan bukti yang jelas, baik formil maupun materil. Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada, serta keterangan saksi minimal 2 orang secara tertulis di atas kertas bermaterai). Untuk dipahami, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Komisi Yudisial tidak mengenal istilah kadaluarsa, sehingga pelanggaran hakim dan putusan hakim yang dianggap janggal pasti akan diproses asalkan dimulai dari tahun 2004 karena itu merupakan awal berlakunya UU Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan perilaku hakim. Semoga dapat dipahami.

  1. Saya adalah saksi dari pihak yang melaporkan hakim karena tertangkap melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di tempat karoke. Saya mendapat surat panggilan dari Komisi Yudisial guna memberikan keterangan, namun saya abaikan karena takut akan membahayakan keselamatan saya dan keluarga. Saya bingung harus bagaimana?. Mr-x di Pagaralam ****saputra@yahoo******

Respon:

Saudara Mr-X, kami harapkan agar saudara kooperatif dengan memenuhi panggilan Komisi Yudisial, karena kerahasiaan identitas dan keterangan atau informasi yang disampaikan kepada Komisi Yudisial dijamin kerahasiaannya. Perlu kami sampaikan bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 64 disebutkan apabila saksi tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan selanjutnya dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemeriksaan yang tercantum pada panggilan sebelumnya. Dalam hal Saksi tidak memenuhi 3 (tiga) panggilan tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa yang dilakukan berdasarkan penetapan sidang Pleno. Demikian untuk dipahami.

  1. Bagaimana pelaksanaan pengambilan keterangan dari pelapor, saksi, ahli, dan/atau terlapor di kantor Komisi Yudisial atas laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, tolong penjelasannya. Terima kasih. Derry Irmawan di Plaju deiri_deidei@yahoo.com

Respon:

Saudara Derry, dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 69 menyatakan jika pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, di kantor Komisi Yudisial atau di tempat lain yang ditentukan, dilakukan pada hari dan jam kerja kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja dan secara tertulis atau lisan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam hal terperiksa lebih dari seorang, tim Pemeriksa dapat melakukan konfrontasi atas keterangan pelapor, saksi, dan/atau terlapor, konfrontasi disebutkan dalam surat panggilan. Semoga dapat dipahami.

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster