Selesaikan Konflik Tanah, Harus Dilakukan Revisi UU Agraria

 568 total views,  2 views today

BANYUASIN, KS

Slamet Sumosentono, salah satu tokoh Banyuasin ini untuk kali ke sekian tak bisa menahan kisah masa lalunya tentang upaya penyelesaian konflik lahan antara warga dan PT TBL. Mantan Anggota DPRD Propinsi Sumsel ini mengatakan, persoalan konflik lahan itu sudah sejak lama. Bahkan Slamet menyebut, dirinya sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pemerintah provinsi.

“Saya waktu menjadi anggota DPRD, sudah sering melakukan mediasi. Namun nyaris tanpa hasil. Bahkan hingga kini lahan transmigran ini tetap dipakai oleh PT TBL in dan kasus-kasus seperti ini terus berulang. Jalan keluarnya harus ada revisi UU Agraria agar persoalan seperti dapat segera di atasi tanpa menimbulkan konflik,” jelasnya

BERITA SEBELUMNYA : TERNYATA, SUDAH 9 TAHUN PT TBL GARAP LAHAN WARGA TRANSMIGRASI BANYUASIN

Hal ini di dikatakan Slamet saat memediasi warga trasmigrasi dan mendampingi tim Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi Tinjau Lahan Transmigrasi yang  dilanda konflik antara Para Transmigran Desa Perambahan Baru Dusun III Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Kamis (12/11/2015).

Tokoh masyarakat Banyuasin Slamet Sumo Sentono bersama warga ketika memediasi konflik penyerobotan lahan trasmigrasi oleh PT.TBL (Foto.Dok.KS/Sonny)

Tokoh masyarakat Banyuasin Slamet Sumo Sentono bersama warga ketika memediasi konflik penyerobotan lahan trasmigrasi oleh PT.TBL (Foto.Dok.KS/Sonny)

Kepada Kabar Sumatera dia mengungkapkan, Pemkab Banyuasin tahun 2010 juga telah mengeluarkan surat agar PT TBL mengembalikan lahan milik warga, seluas 248 hektare yang merupakan lahan negara yang menjadi program transmigrasi.

Bahkan, Bupati Banyuasin, Yan Anton juga dua kali mengeluarkan surat yang sama. “Kami juga sudah meminta untuk mengembalikan, tapi sampai keluarnya surat Bupati Banyuasin tahun 2010. Dan harus kembalikan, sepanjang 248 hektare, sisanya dibikin plasma,” tambah dia.

Dirinya berharap, agar persoalan ini segera selesai dan lahan warga yang menjadi transmigran dikembalikan.”Harapan sebagai tokoh, agar selesai oleh pusat. Dan memberikan atensi pada mereka, kita khawatir masyarakat tidak sabar dan jangan sampai anarkis.bagaimana yang punya kewenangan dan kebijaksanaan itu kembalikan pada yang punya hak,” tambah dia.

Turajih, 48, salah satu perwakilan warga desa Perambahan Dusun III Kecamatan Banyuasin I mengharapkan, agar pemerintah melalui kementrian transmigrasi yang berkunjung hari ini, Kamis (12/11/2015) sesegera mungkin mengembalikan lahan yang telah diberikan pada mereka, dalam rangka program transmigrasi di kawasan Banyuasin.

“Ini hak kami yang telah di berikan oleh pemerintah dan kami ingin lahan ini kembali pak, batas lahan yang berupa patok juga digusur paksa oleh perusahaan. Makanya hari ini kami memasangnya kembali,” kata dia.

Sementara, Humas PT TBL, Edi Karo mengatakan pihaknya tidak akan mengunakan lahan milik siapapun juga, karena lahan inti yang mereka gunakan merupakan lahan hasil membeli di masyarakat. “Jadi, masyarakat asli yang punya hak jualkan ke perusahaan. Yang kita ukur ini keduanya perambahan asli,”pungkas dia.

Dari Pantauan KabarSumater,  selama pelaksanaan peninjauan tersebut, ratusan orang masyarakat setempat  sejak pagi berkumpul di balai desa. Mereka ingin agar pihak kementrian, untuk menyaksikan sendiri keberadaan mereka yang kehilangan lahan.

Ketika melakukan peninjauan lokasi, sempat terjadi ketegangan antara perwakilan warga dengan utusan pihak perusahaan PT TBL, untungnya ketegangan tersebut tidak sampai terjadi bentrok ketika warga memasang patok atau tanda yang menjadi lahan transmigrasi mereka.

TEKS : SONNY KUSHARDIAN

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster