Dewan Segera Panggil Managemen PT.BKPL‎, Terkait Masalah Hak Karyawan yang Dilalaikan

27 total views, 3 views today

MUARA ENIM, KS

DPRD Kabupaten Muara Enim akan segera memanggil Managemen PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Hal ini dilakukan terkait dengan kelakuan PT BKPL yang hingga sekarang belum memenuhi hak karyawan yang meninggal, almarhum Mulyono (52).

FT Berita 1 Drs H Thalib Yahya MBA

Drs.H. Thalib Yahya MBA, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim (Foto.Dok.KS/Aldo)

Sejak meninggal, warga Bedeng Kresek, Lingkungan Bukit Munggu, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ini tidak mendapat pesangon, Dana BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi kematian dan hak lainnya.

“Jika benar, kita sangat mengecam perilaku PT. BKPL yang sewenang-wenang terhadap karyawannya yang meninggal dunia. Nanti, saya akan berkoordinasi dengan anggota DPRD lainnya untuk melakukan pemanggilan terhadap Managemen PT. BKPL untuk dimintai keterangannya,” tutur salah satu anggota DPRD Muara Enim Drs H Thalib Yahya MBA saat dihubungi, Rabu (11/11/2015).‎

BACA BERITA SEBELUMNYA : TAK PENUHI HAK KARYAWAN YANG MENINGGAL, PTBA HARUS PUTUSKAN KONTRAK DENGAN PT.BKPL

Intinya, kata Thalib, pihaknya sangat mendukung upaya yang akan dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muara Enim untuk melakukan mediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Kita meminta kepada PTBA selaku sub-kontraktornya untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melalaikan hak-hak para karyawannya seperti BKPL ini,” tegasnya.

Hal senada juga dituturkan Ketua KNPI Muara Enim, Adriansyah. Menurutnya, PTBA harus bertindak tegas dengan memanggil Manajemen PT. BKPL terkait permasalahan ini. Karena sudah mencoreng nama baik PTBA selaku mitra kerjanya.

“Kita juga meminta kepada pihak terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera memanggil dan memfasilitasi keluarga Almarhum Mulyono dengan manajemen PT. BKPL. Jika ditemukan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan PTBKPL, maka perusahaan harus diblack list, dan tidak boleh lagi beroperasi di Kabupaten Muara Enim,” tegasnya.

Bahkan menurutnya bila perlu, Polres Muara Enim harus turun tangan, jika nanti ditemukan adanya indikasi tindak pidana kriminal. Seperti pemalsuan surat keterangan tenaga kerja, adanya pemotongan slip gaji untuk Jamsostek namun tidak disetorkan ke BPJS ketenaga kerjaan dan sebagainya,” pungkasnya.

TEKS : HENDRO ALDO IRAWAN – REPORTER RGBA FM

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com