PNS Sudah Pindah di PALI, Gaji Masih Dibayar, Pemkab Muaraenim Merasa Kecolongan

 169 total views,  11 views today

MUARAENIM, KS

Tidak jelas siapa yang salah, namun yang pasti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim merasa kecolongan. Ketidaktelitian dalam tata kelola keuangan, Pemkab Muara Enim mengalami kebocoran anggaran. Pasalnya Pemkab Muaraenim telah membayar gaji seorang PNS atas nama Edi Purna Irawan AM.Kep, yang telah pindah tugas ke Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Hal ini terungakp, pekan silam, (01/11/2015) ketika Edi Purna Irawan AM.Kep, dengan jabatan golongan III.A, yang bertugas pada UPTD Puskesmas Simpang Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI, mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Muara Enim. Tujuannya untuk mengurus gaji.  Seperti diketahui, Kabuaten PALI sebelum Pemekaran wilayah adalah bagian dari Kabupaten Muaraenim.

Mendapatkan informasi tersebut, Pemkab Muara Enim melakukan penelusuran. Hasilnya sejak Januari 2014, meski bersangkutan statusnya sudah pindah tugas di Kabupaten PALI, namun gajinya masih dibayar Pemkab Muara Enim. Bahkan, yang bersangkutan statusnya telah pindah ke Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Puskesmas Semuntul.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Muara Enim, dr H Yan Riadi MARS, mengakui Edi Purna Irawan Am. Kep, sebelumnya pernah tercatat sebagai PNS di Dinkes Muara Enim. Ia  bertugas sebagai perawat pada UPTD Puskesmas Simpang Babat, Kecamatan Penukal.

Namun ketika Daerah Otonomi Baru (DOB) PALI terbentuk tahun 2013, gaji seluruh PNS di Kabupaten PALI, tetap dibayar oleh Pemkab Muara Enim. Namun sejak Januari 2014, pembayaran gaji seluruh PNS sudah dibayar oleh Pemkab PALI karena sudah mempunyai anggaran sendiri. “Dan yang mengejutkan yang bersangkutan malah sudah pindah ke Pemkab Banyuasin,” ujarnya.

Kepala BKD Muara Enim, Hj Herawati didampingi ‎Kabid Mutasi Harson Sunardi mengatakan, pihaknya juga heran mengapa bisa sampai terlewat. Padahal PNS yang pindah sebanyak 1.025 orang. Namun yang pasti, ada juga kesalahan dari yang bersangkutan karena tidak proaktif mengurus SKPP (Surat Keputusan Penghentian Pembayaran).

Ketika dikonfirmasi ke Inspektorat, Anthoni membenarkan jika pihaknya telah memanggil yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Dan kita sudah mengirimkan surat ke Pemkab Banyuasin masalah itu.Kita tidak mau tahu, dan minta kepadanya untuk mengganti uang secara tunai sekitra Rp 30 jutaan lebih, yang telah dibayarkan oleh Pemkab Muara Enim,” ujarnya.

TEKS : HENDRO ALDO IRAWAN – REPORTER RGBA FM

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com