Nasib Ratusan Pol PP di Empat Lawang Terancam tak Diangkat PNS

 1,149 total views,  6 views today

EMPAT LAWANG, KS
Nasib ratusan anggota satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) tercatat pegawai kontrak atau tenaga kerja sukarela terdaftar (TKST), di Kabupaten Empat Lawang bagai diujung tanduk. Menyusul, ketentuan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan anggota Pol PP diisi dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS).

Betapa tidak, jika ketentuan itu benar-benar dijalankan per 1 Januari 2016 mendatang, para penegak perda di Empat Lawang tercatat hanya TKST terancam dirumahkan. “Duh, habis sudah harapan kami. Kalau memang aturan UU ASN diberlakukan, kami mau kerja apa?” keluh salah seorang anggota Pol PP Empat Lawang, belum lama ini (30/10/2015).

Menolak disebut namanya, pol PP tadi mengaku, sudah hampir delapan tahun mengabdi sebagai penegak perda di Empat Lawang. Alasan bertahan, katanya, dengan impian ada pengangkatan menjadi PNS dikemudian hari, namun apa hendak dikata, bukan pengangkatan, malah ada aturan baru akan berimbas ancaman pemecatan.

Ia menyebut, sejak menjadi Pol PP di Empat Lawang, hanya menerima gaji perbulan Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. Itupun, terkadang sistem pembayaran tidak rutin setiap bulan, sehingga harus nombok dalam kebutuhan ekonomi sehari-hari.

“Kalau dipikir-pikir dapat apa dengan uang segitu. Namun karena terus berharap adanya pengangkatan (PNS, Red), makanya kami masih bertahan. Namun sepertinya kami harus terbuang tanpa ada pertimbangan dari pemerintah akibat undang-undang ASN,” imbuhnya.

Kepala Sat Pol PP Empat Lawang, M Madani saat dikonfirmasi tak menampik adanya UU ASN mengatur, Pol PP dari kalangan PNS. Namun, kata Madani, dalam kondisi kekurangan tenaga PNS tidak mungkin jika aturan itu diberlakukan di Empat Lawang.

“PNS kita hanya beberapa orang, sisanya ratusan Pol PP tercatat pegawai kontrak. Tak mungkin kita ganti dari PNS semua. Aturan itu belum memungkinkan diberlakukan di Empat Lawang,” ungkap Madani.

Pemkab Empat Lawang, sebutnya, masih akan terus mempertahankan anggotanya dari kalangan non PNS hingga ada petunjuk lebih lanjut dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri). “Saya pastikan anggota saya tetap bertahan dengan komposisi sekarang,” tegasnya.

Disinggung upaya dirinya memperjuangkan nasib anggotanya untuk diangkat menjadi PNS, Madani mengaku telah menyampaikan hal tersebut ke Kemendagri, bahkan diakuinya di setiap forum pusat, berkali-kali disampaikanya keinginan anggotanya untuk diangkat menjadi PNS.

“Terutama mereka yang sudah mencapai delapan tahun kerja semenjak Empat Lawang berdiri, saya rasa sudah sewajarnya mereka di PNS kan, namun aturan pengangkatan itu belum ada,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster