92 Desa Belum Lengkapi APB Des, Kajari: LPJ Dana Desa Jangan Fiktif

 287 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG, KS

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebig Tinggi, Azwad Z Hakim mengingatkan kepada para kepala desa dan perangkatnya, agar dapat mengelola dana desa sesuai ketentuan dan aturan. Terutama dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), harus sesuai ketetuan dan tidak boleh fiktif.

“Aparat penegak hukum dan masyarakat akan mengawal, gunakan dan laporkan dana desa sesuai ketentuan,”tegas Azwad,  Kamis (15/10/2015).

Sementara itu, Wakil Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah meminta, agar para kades segera melengkapi APB Des dan syarat pencairan dana desa. PLH bupati ini pun menegaskan, agar SKPD terkait tidak memotong ataupun melakukan pungli dalam pencairan dana desa. Menurutnya semua harus diserahkan sepenuhnya ke rekening desa.

Namun menurut Syahril, jika ada pajak, tetap harus dibayarkan. “Silakan kelola dengan baik dan tepat dana desa, laksanakan sesuai aturan dan ketentuan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pencairan dana desa tahap pertama di Empat Lawang sudah dimulai. Namun, ternyata masih ada 92 desa belum melengkap APB Des hasil verifikasi.

Ke 92 desa tersebut, di enam kecamatan yaitu Pendopo, Muara Pinang, Lintang Kanan, Pasemah Air Keruh, Pendopo Barat dan Talang Padang. “Saat ini 54 desa proses pencairan di BPKAD, masih ada 92 desa verifikasi dan melengkapi berkasnya. Kita tunggu paling lambat akhir Oktober ini,” jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Empat Lawang, M Azhari melalui Kabid Pemdes, Guntur Martandy.

Guntur menguraikan, dari 147 desa di Empat Lawang, hanya satu desa tidak menerima dana desa karena profil desanya belum tercantum. Berarti, ada 146 desa dengan total anggaran dari APBN sebesar Rp 41 Miliar lebih, masing-masing desa mendapatkan rata-rata Rp 250 juta. Dari jumlah tersebut imbuh Guntur, 70 persen digunakan untuk pembangunan fisik dan 30 persen dana pemberdayaan masyarakat desa. “Dana desa tetap ada pajak, makanya salah satu syarat pencairan desa harus memiliki NPWP jelas,” katanya.

Guntur memastikan, tidak ada pungutan ataupun potongan diluar ketentuan dalam pencairan dana desa, sepenuhnya diserahkan ke rekening desa dan harus dikelola sesuai ketentuan. “Nah, bagi desa yang tidak mampu mencairkan dana desa 2015 ini, maka akan menjadi silva desa diatur ketentuan undang-undang. Kita harap program kemandirian desa berjalan tepat, diharapkan semua pihak terkait dapat mengawal bersama kesuksesannya,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster