Dana Desa Belum Cair, Wabup Empat Lawang : Kelengkapan Administrasi dari Desa Harus Dilengkapi

 320 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG, KS
Wakil bupati (Wabup) Empat Lawang, H Syahril Hanafiah memastikan, permasalahan belum cairnya dana desa yang disampaikan melalui tuntutan para kades akan segera dituntaskan.

Wakil bupati (Wabup) Empat Lawang, H Syahril Hanafiah (Foto.Google Image)

Wakil bupati (Wabup) Empat Lawang, H Syahril Hanafiah (Foto.Google Image)

Wabup memastikan, hari ini (8/10/2015) sudah ada solusi, dan Jika pengajuan desa sudah sesuai ketentuan administrasinya, dipastikan segera dicairkan melalui kas daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Ia saya sudah dapat informasinya, pokoknya hari ini, Kamis (8/10/2015) masalah dana desa harus tuntas,” tegas Syahril, kemarin, Rabu (7/10/2015).

Pencairan dana desa, kata Syahril, tidak ada penundaan. Hanya saja, kelengkapan administrasi dari desa harus dilengkapi seperti anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Des). Sebab, dana desa ini bukan main-main, baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Harus benar-benar terserap sesuai ketentuan dan tepat sasaran, selanjutnya pelaporan pun harus di evaluasi.

Wabup berpesan, pengelolaan dana desa harus profesional, transparan dan akutable. Jabatan kades sekarang beda dengan dahulu, dituntut mampu mengelola anggaran sendiri dan mempertanggungjawabkannya. “Boleh saja menuntut cepat, tapi ya harus dilengkapi dulu syaratnya. Karena ini tidak asal saja, harus jelas dan dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Secara terpisah, wakil ketua DPRD Empat Lawang, Arifa’I menyesalkan, lambannya pencairan dana desa di Empat Lawang. Padahal kata Arifai, program dana desa itu langsung dari kementrian desa, seyogyanya jika ada kendala harus dikoordinasikan. Baik itu pembuatan APB Des, RAB pekerjaan dan lainnya, SKPD terkait harus membantu pemerintah desa.

Nah, kalau desa sudah siap persyaratannya, tidak ada lagi alasan penundaan pencairan. “Saya dapat informasi BPKAD takut mencairkan, tak mau menerbitkan SPM dan paraf pencairan. Ini ada apa, seharusnya profesional saja, karena sudah masuk Kas Daerah ya bendahara daerah yang harus mencairkannya,” tegas Arifa’i.

Ia meminta, pemerintah eksekuti menindaklanjuti cepat, sebab ini sudah pekan ke dua Oktober. Dana desa harus diserap, terutama pekerjaan proyek fisik 70 persen dari dana desa harus direalisasikan 100 persen. “Mari sama-sama kita dukung program pembangunan desa, kita kawal sama-sama pengelolaan dana desa agar tepat sasaran,”kata Arifa’i menambahkan, “Malu kita, daerah lain sudah cair dua tahap kok Empat Lawang belum,” imbuhnya.

Informasi sebelumnya, belasan kades di kecamatan Tebing Tinggi melakukan aksi damai di depan kantor Pemkab Empat Lawang, Selasa (6/10/2015) sekitar pukul 10.00 WIB. Para kades, mempertanyakan kendala terkait belum dicairkannya dana desa, padahal dana bersumber dari APBN tersebut sudah masuk kas daerah selama dua tahap per 2015.

Data dihimpun dilapangan, dana desa seyogyanya sudah cair dua tahap sejak Juli 2015. Namun karena terkendala belum lengkapnya laporan APB Des, sempat terjadi penundaan dan hingga saat ini belum juga ada kejelasan.

PARA KADES AKSI DAMAI

Seperti diinfomasikan sebelumnya, para kepala desa di Kabupaten Empat Lawang melakukan aksi damai di depan kantor Pemkab Empat Lawang, Selasa (6/10/2015) sekitar pukul 10.00 WIB.

Para kades tersebut, mendesak Pemkab Empat Lawang, segera mencairkan dana bersumber dari APBN tersebut karena sudah masuk ke kas daerah selama dua tahap per 2015 ini.

Informasi dihimpun dilapangan, dana desa seyogyanya sudah cair dua tahap sejak Juli 2015. Namun karena terkendala belum lengkapnya laporan APB Des, sempat terjadi penundaan dan hingga saat ini belum juga ada kejelasan.

 Pertemuan singkat diruang Assisten 1 belum membuahkan kejelasan, lebih ironis lagi, beberapa kali Assisten 1 mencoba menelpon kepala BPKAD, M Daud untuk klarifikasi, meskipun phonselnya aktif tapi tidak diangkat. Akhirnya para kades bubar, dan memastikan jika tuntutan mereka diabaikan hingga pekan kedua Oktober, kades mengancam melapor ke Menteri desa di Jakarta. (Foto,Dok.KS/SAUKANI).


Pertemuan singkat di ruang Assisten I Pemkab Emat Lawang belum membuahkan kejelasan, lebih ironis lagi, beberapa kali Assisten I mencoba menelpon kepala BPKAD, M Daud untuk klarifikasi, meskipun phonselnya aktif tapi tidak diangkat. Akhirnya para kades bubar, dan memastikan jika tuntutan mereka diabaikan hingga pekan kedua Oktober, kades mengancam melapor ke Menteri desa di Jakarta. (Foto,Dok.KS/SAUKANI).

Ironisnya, dikalangan kades sendiri mencuat tudingan, dana desa sengaja dipendam dan didepositokan di salah satu Bank oleh pihak tertentu. Dugaan lainnya, dana desa terpakai oleh pemkab Empat Lawang, dan akan dikembalikan lagi pada anggaran 2016 mendatang.

“Syaratnya sudah kami penuhi, tapi belum juga dicairkan. Bagaimana kami merealisasikan pekerjaan 70 persen pembangunan fisik kalau dihambat seperti ini,” ungkap Hendra YP, ketua II forum Kades Tebing Tinggi.

Hendra menyebut, dana desa di kabupaten tetangga, rata-rata sudah dua kali tahapan pencairan atau sekitar 80 persen pekerjaan rampung. Seperti Musirawas, Muba dan Lahat. Nah, di Empat Lawang sendiri satu tahap saja belum, ini bagaimana dan mengapa ?.

Dari sekitar Rp 200 juta – Rp 300 juta per desa, ada 70 persen pembangunan proyek fisik desa, dan 30 persennya lagi dana pemberdayaan. Kades sendiri, imbuh Hendra, khawatir keseluruhan dana desa tidak mampu terserap mengingat tahun anggaran hampir hanya dua bulan lagi.

Hendra mengakui, berdasarkan informasi pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Empat Lawang, hanya sekitar 4 kecamatan yang desanya sudah melengkapi APB Des. Diantaranya Tebing Tinggi, Saling dan Ulu Musi. Meskipun telah lengkap, belum juga ada kejelasan kapan dicairkan. Alasan selalu ada kendala proses-proses dan proses, ini kan membingungkan.

“Kami pastikan, jika pekan kedua Oktober ini tidak juga cair akan ada aksi lebih besar lagi. Kami akan lapor ke Gubernur Sumsel dan Menteri Desa di Jakarta,” tegasnya.

Sementara itu, Assisten I setda Empat Lawang, H Fik Malil Anwan mengatakan, pihaknya akan mengakomodir tuntutan para kades. Ia pun tak menampik, sedikit kaget karena dana desa belum cair hingga Oktober ini. “Nanti saya sampaikan ke wabup dan Sekda, saya tidak punya kewenangan dan kebijakan memutuskan tuntutan ini,” kata Fik Malil dihadapan para kades.

Mewakili pemerintah, imbuh Fik Malil, dirinya memberi apresiasi semangat para kades untuk membangun desanya. Namun, ada baiknya semua permasalahan diselesaikan bersama dengan kepala dingin, mencari apa permasalahan dan solusi terbaiknya.

“Dari catatan saya, sudah ada dua kali pengajuan pencairan APB Des. Tapi saya tidak tahu, kendalanya dimana sehingga belum cair sampai sekarang ini. Bagusnya langsung lapor ke wabup dan Sekda, biar cepat,”imbuhnya.

Untuk diketahui, aksi damai belasan kades di depan pintu masuk Pemkab Empat Lawang hanya berlangsung sekitar dua jam, tidak ada orasi ataupun desakan mencolok. Kehadiran para kades hanya diterima Assisten 1 Setda, H Fik Malil Anwan, sementara Wabup dan Sekda sedang melaksanakan tugas dinas luar (DL).

Pertemuan singkat diruang Assisten 1 belum membuahkan kejelasan, lebih ironis lagi, beberapa kali Assisten 1 mencoba menelpon kepala BPKAD, M Daud untuk klarifikasi, meskipun phonselnya aktif tapi tidak diangkat. Akhirnya para kades bubar, dan memastikan jika tuntutan mereka diabaikan hingga pekan kedua Oktober, kades mengancam melapor ke Menteri desa di Jakarta.

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster