Bangub dan PNPM Desa Padang Titiran Dipertanyakan ?

 450 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG, KS – Sejumlah warga Desa Padang Titiran Kecamatan Talang Padang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi, Empat Lawang, Senin (29/6) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kedatangan warga ddidampingi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Gubernur (Bangub) Sumatera Selatan tahun 2013 dan 2014, serta dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 2014.

“Laporan sudah kita sampaikan ke Kajari pada 4 Juni lalu, kita ingin kejelasan sejauh mana prosesnya,” jelas Beni, salah satu perwakilan warga Desa Padang Titiran.

Ia menyebut, ulah kepala desa (Kades) Padang Titiran sudah banyak kejanggalan. Makanya, warga menyampaikan pengaduan ke Kejaksaan agar bisa di proses secara hukum. Beberapa tuntutan warga, mempertanyakan realisasi penggunaan dana Bangub 2013 sebesar Rp 50 juta dan 2015 sebesar Rp 100 juta. Selain itu, warga menilai pembangunan jalan setapak melalui PNPM 2014 di desa mereka, tidak sesuai RAB dan terlalu banyak pemotongan oleh sejumlah oknum.

Ia menguraikan, beberapa kejanggalan penggunaan Bangub misalnya, dana karang taruna sampai sekarang tidak terealisasi. Sejauh itu, hanya ada tenda beberapa unit itupun terkesan dijadikan milik pribadi kades, bukan untuk masyarakat Desa Padang Titiran. Makanya, warga mempertanyakan dana cukup besar kok tidak direalisasikan bagi kepentingan masyarakat.

“Bukannya mau mendesak Kajari, tapi kami hanya ingin mengawal laporan kami. Jika memang terbukti ada penyimpangan agar di tindak lanjuti proses hukumnya,” katanya.

Laporan pengaduan, imbuh Beni, sudah dilengkapi dengan foto-foto dan beberapa bukti awal dugaan korupsi oknum kades. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum, agar ada pembuktian konkrit berapa banyak kerugian negara terjadi.

Sementara itu kepala Kajari Tebing Tinggi, Azwad Z Hakim mengakui, pihaknya sudah menerima laporan dari warga Desa Padang Titiran. Namun kata Azwad, tidak semudah membalik telapak tangan, dalam proses hukum pihaknya membutuhkan waktu penyelidikan dan pengumpulan data terlebih dahulu.

Selain itu, beberapa waktu terakhir ada proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Kejaksaan kata Azwad, tidak ingin dijadikan pemuas dalam artian ada kepentingan politik pihak tertentu. “Semua laporan kami proses, lagi pula inikan belum sebulan laporannya. Ya kami juga harus mendalami terlebih dahulu, tidak bisa dalam hitungan hari langsung selesai pembuktian,” jelas Azwad.

Ia tak mempermasalahkan kedatangan warga ingin mempertanyakan proses dari laporan pengadun. Tentunya, dengan cara benar dan tidak terkesan mendesak. “Biarkan dulu kami bekerja, semua ada prosesnya dan membutuhkan waktu,” tukasnya.

Teks : Saukani

Editor : Imron Supriyadi

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster