147 Desa di Empat Lawang Siap “Belanja Besar”

 205 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG, KS – Belum usai euforia pasca pelantikan 101 kepala desa se Kabupaten Empat Lawang, kini para pemimpin desa itu dituntut segera menyampaikan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Desa (RAPB des) 2015.

Menyusul intruksi presiden RI, Joko Widodo, bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab) harus segera mencairkan dana desa. “Ada 147 desa dan 9 kelurahan di Empat Lawang akan digenjot penyampaian RAPB des 2015. Makanya dua hari dilantik, para kades langsung kita bekali bimteks penyusunan APB des ini,” jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Empat Lawang, M Azhari melalui Kabid Pemdes Kelurahan, Guntur Martandy, kemarin (19/6).

Secara keseluruhan kata Guntur, para kades dari 147 desa di Empat Lawang tentu siap “belanja besar” dari dana desa digelontorkan APBN. Namun tak hanya belanja, seyogyanya para kades harus siap menyusun perencanaan, membelanjakan dan melaporkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Ini semua melalui APB des, sama seperti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para kades berperan penting dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Guntur tak menampik, sebagian besar kades di Empat Lawang “buta” penyusunan APB des. Makanya, melalui bimteks melibatkan narasumber dari BPMPD, Bappeda, Dispenda dan BPKAD. Tentu para kades diharapkan bisa merancang, minimal langkah awal penyusunan APB des. Terutama dengan adanya dana pembangunan fisik, sekitar Rp 200 juta- Rp 300 juta per tahun. “Nah ini harus dipersiapkan secepatnya. Sebab, kalau waktunya mepet ke akhir tahun anggaran takut nanti pekerjaan belum selesai,” jelas Guntur menambahkan, untuk pembangunan fisik seyogyanya kantor desa, karena sebagian besar belum ada kantor atau balai desa, namun semua tergantung skala prioritas kebutuhan desa.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Empat Lawang, H Nanti Kasih Ade mengajak, para kades terus belajar. Penyusunan APB des memang cukup rumit, apalagi sebagian besar kades belum memahami atau masih awam. Namun kata Nanti Kasih, setiap perencanaan akan matang apabila para kades dan perangkat desa lainnya kompak, dilakukan pembahasan bersama apa skala prioritas pembangunan di desa tersebut.

“Jadi, prioritas utama yang ditampilkan. Silahkan ajukan di APB des apa belanja langsung dan tidak langsungnya. Sesuai dengan total anggaran desa tersebut,” jelasnya.

Kata Nanti, dengan anggaran cukup besar tak hanya pembangunan fisik, para kades bisa melakukan kreatifitas misalnya dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM des). Kan outputnya demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, dengan kata lain pengelolaan anggran jangan terpaku antara BTL dan BL saja. “Kades harus kreatif,” imbuhnya.

Secara terpisah salah satu kades peserta Bimteks mengaku, masih belum paham penyusunan APB des. Makanya dia berharap ada pendampingan khusus, konsultan tiap desa agar tidak menyalahi ketentuan. “Ya kami kan baru, kalau bisa ada pendamping biar tidak salah dalam penyusunan APB des,” tukasnya.

Teks : Saukani

Editor: Imron Supriyadi

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster