Foto : Google Image

Keruk Pulau, Aktifitas Galian C di Sugiwaras Ancam Petani

 179 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG, KS – Aktifitas pertambangan Galian C di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi dikeluhkan warga. Pasalnya, pengerukan material di pulau tujuh (nama pulau, red), mengancam keberadaan pulau-pulau yang sudah turun temurun dijadikan perkebunan warga desa tersebut.


Informasi dihimpun Kabar Sumatera menyebutkan, aktifitas galian C di Pulau Tujuh sudah berlangsung hampir dua bulan, material diangkut melalui jalur Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi, kebetulan saat masih dalam sengketa terkait kepemilikan pulau tujuh. Dengan adanya pengerukan galian C di bagian depan pulau, petani khawatir jika terjadi abrasi pada tujuh pulau yang ada di kawasan itu akibat pengerukan material galian c yang sudah menggunakan alat berat jenis eksavator.

Sabtu (13/6) di lokasi, terlihat satu unit Eksavator sedang terparkir di kawasan Quari tersebut. Sementara 2 orang yang diyakini adalah karyawan sedang duduk santai, sementara material galian C menumpuk di pinggir Sungai Musi . “Saya hanya penjaga di sini sedangkan teman saya ini adalah operator becko, jadi kami tidak tau menau tentang soal ada izin atau tidaknya,” ungkap salahseorang Karyawan quari yang tidak mau menyebutkan namanya.

Quari di pulau tujuh merupakan pindahan aktifitas Quari yang ada di Dusun Lawangagung Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi karena di kawasan itu akses jalan keluar masuk kendaraan sudah ditutup oleh pemilik tanah, sehingga aktifitas Quari dipindahkan ke kawasan Pulau Tujuh Desa Sugiwaras.
“Kami meminta pihak Pemkab Empat Lawang untuk menertibkan quari itu, jika memang sudah berizin mohon kiranya untuk ditinjau ulang dan jika belum ada izin segera dibawa ke ranah hukum karena aktifitas mereka sudah merusak lingkungan,” ucap Imron salah seorang Petani yang mendiami kawasan Pulau Tujuh.

Dikatakannya, keberadaan pulau-pulau yang ada di kawasaan itu sangat berarti bagi dirinya dan lebih kurang 40 orang petani lain, sebab tanah di kepulauan di tengah perairan sungai musi itu adalah tempat berkebun untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. “Jika ini habis tergerus sungai dampak dari quari itu bagaimana lagi kami berkebun sebab ini adalah satu-satunya kebun yang kami punya,”katanya.

Ia meyakini Pulau Tujuh adalah wilayah Desa Sugiwaras, sementara Ia pernah bertanya kepada Kades Sugiwaras jika Quari di kawasan Pulau Tujuh belum ada izinnya. “Mereka (pemilik quari) sering berkata kepada kami jika mereka sudah mengantongi izin Bupati, kalau izinnya dari Desa Tanjung Kupang Baru, berarti ada yang salah sebab ini adalah wilayah Desa Sugiwaras. Saya pernah bertanya pada Pak Kades jika izin pemdesnya belum ada,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi (Hutbuntamben) Empat Lawang, H Susyanto Tunut ketika dikonfirmasi mengatakan, tidak dibenarkan pengusaha penambangan melakukan aktivitas pengerukan material golongan C yang melampaui batas izin operasi. Pihaknya, sendiri belum bisa memastikan penambangan galian golongan C sungai Musi wilayah Pulau Tujuh tersebut, karena baru mengetahui adanya aktivitas penambangan ini.

Susyanto menambahkan, untuk izin operasi, apalagi sekarang ini izin operasi dikeluarkan dari Pemprov, bukan lagi pemkab, tidak hanya melibatkan Dishutbuntamben, tetapi BLHD dan pemerintah setempat. Kalaupun sudah memiliki, namun aktivitas penambangan berdampak kerusakan lingkungan, maka izin operasinya bisa dicabut.

“Ya, kalau ada dampak kerusakan lingkungannya, walaupun ada izinnya bisa saja distop dan izin dicabut,” jelasnya.

Sementara itu Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Empat Lawang memastikan lokasi penambangan (quwari) yang beroperasi di wilayah Pulau Tujuh dan sekitarnya belum memiliki Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

“BLHD belum pernah memberikan rekomendasi izin UKL-UPL kepada pihak perusahaan yang bergerak di bidang tambang galian golongan C yang beroperasi di kawasan Pulau Tujuh,” tegas Kepala BLHD Empat Lawang, Darno Bakar melalui Kabid Amdal, Iskandar M.

Dikatakannya, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Dishutbuntamben selaku leading sektornya untuk membentuk tim pengkaji ulang untuk langsung terjun ke lapangan.
“Kita buat tim dulu ya, kalau sudah terbentuk bisa terjun ke lapangan. Kami dari pihak BLHD siap untuk membantu menindak lanjuti temuan ini,” ungkapnya.

Secara terpisah Kapolres Empat Lawang, AKBP Rantau Isnur Eka  mengatakan, pihaknya akan mengusut kasus dugaan penambangan ilegal di kawasan Pulau Tujuh tersebut. Bilamana pihak pengusaha tambang tidak bisa menunjukan izin operasinya, kasusnya bisa masuk ke ranah pidana.”Kalau tidak izin, tapi sudah beroperasi itu ilegal bisa masuk ke ranah pidana. Ya, nanti kita proses juga, bila pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan izin operasinya,”tukasnya.

Teks: Saukani

Editor: Imron Supriyadi

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster