“Plat Kuning” Dapat diskon pajak 70 persen

 1,517 total views,  4 views today

EMPAT LAWANG | Terhitung sejak Mei 2015 ini, kendaraan umum dengan nomor polisi (plat, red) berwarna kuning mendapat diskon pajak 70 persen. Subsidi beban pajak kendaraan bermotor (PKB) ini, juga berlaku pada kendaraan angkutan barang dengan besaran diskon 50 persen.

Kepala UPTD Samsat Empat Lawang, M Taufik Syahrial menjelaskan, adanya subsidi PKB merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014. Tak hanya pajak kendaraan kata Taufik, ada insentif juga bagi Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga akan dipotong hingga 70 persen untuk kendaraan angkutan orang dan diskon 50 persen untuk angkutan barang.

Namun demikian, keringanan pajak diberikan oleh pemerintah tersebut bukanlah tanpa syarat, sebab setiap kendaraan angkutan orang dan barang berplat kuning harus berbadan hukum.
Badan hukum yang dimaksud adalah sesuai aturan pemerintah, bisa berbentuk BUMN, BUMD, PT (perseroan terbatas), atau koperasi.

Di Empat Lawang sendiri kata Taufik, pembayaran pajak kendaraan berplat kuning tidak akan diberikan insentif seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri yang dimaksud jika pemilik kendaraan tidak dapat menujukan bukti SITU/SIUP. “Mulai Mei, jika para pemilik kendaraan tidak dapat menunjukan SITU/SIUP-nya maka tetap dikenakan pajak normal 100 persen,” imbuhnya.

Sementara itu salah seorang sopir angkutan berplat kuning di Empat Lawang, Wira (34) berpendapat, dengan adanya Permendagri Nomor 101/2014 tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015, dengan pemberian insentif yang akan diberikan pemerintah kepada angkutan orang sebesar 70 persen dan 50 persen untuk angkutan barang tak sebanding dengan beratnya persyaratan harus dipenuhi pemilik kendaraan.

Dia menilai, jika kebijakan tersebut dinilai diskriminatif karena hanya pengusaha besar saja yang memungkinkan memenuhi persyaratan wajib berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau BUMN dan BUMD.

“Di Empat Lawang ini, pemilik kendaraan plat kuning itu kebanyakan milik pribadi, tentu saja tidak memiliki badan hukum atau perusahaan. Jangankan harus memiliki badan hukum, bayar kredit saja susah, terusterang saya berpendapat Permen itu diskriminatif sebab hanya pengusaha besar saja miliki badan hukum,”tukasnya.

 

Teks      : Saukani

Editor   : Muhammad MG





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster