Calon Kades Harus Punya Uang?

 314 total views,  2 views today

21-Kades-Terancam-Gagal-Nyaleg

Ilustrasi : Jerri / KS

 

EMPAT LAWANG, KS – Mau maju sebagai calon kepala desa (Kades) di Kabupaten Empat Lawang? Sepertinya harus orang yang punya uang. Pasalnya, sebagian besar biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), dibebankan ke para calon.

Informasi dihimpun Kabar Sumatera, dari setidaknya 128 desa menggelar pilkades sistem e voting serentak di Empat Lawang, pagu anggaran rata-rata sekitar Rp 35 juta per desa. Sementara, biaya pelaksanaan bersumber dari APBD hanya dipatok Rp 3 juta per desa. Dengan demikian, sisa kekurangan dana tersebut dibebankan ke para calon kades.

“Kalau calonnya dua, ya sekitar Rp 32 juta dibagi dua. Tiap calon kades setor Rp 16 juta,” beber salah satu calon kades di Empat Lawang, kemarin (28/4). “Jadi kalau tidak ada uang, ya tidak usah calon kades,” cetusnya.

Ia menyayangkan, seyogyanya pada ketentuan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, biaya pelaksanaan pilkades itu dibebankan di APBD kabupaten/kota. Begitu juga penjelasan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 112 tahun 2014. Dengan adanya ketentuan ini, seharusnya Pemkab Empat Lawang menganggarkan pelaksanaan Pilkades.

“Kok dianggarkan cuma Rp 3 juta per desa, buat honor panitianya saja tidak cukup apalagi mau pelaksanaan. Pilkades seharusnya menjadi prioritas, karena bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi,” jelasnya.

Sejumlah calon kades kata sumber tadi, keberatan jika harus menyetor dana besar. Sebab biaya kampanye saja sudah cukup besar dikeluarkan. “Tak semua calon kades banyak uang, Ini kesannya paksaan, kalau tidak setor katanya pilkades batal atau diundur atau kami dianggap tidak siap maju,” cetusnya.

Sementara itu Kepala BPMPD Empat Lawang H Aminudin Bahar melalui Kabid Pemerintah Desa (Pemdes) Guntur Martandy ketika dikonfirmasi mengakui, sesuai kemampuan daerah disetujui DPRD Empat Lawang melalui peraturan daerah (Perda) mengenai APBD 2015, bahwa anggaran pilkades ditetapkan hanya Rp 3 juta per desa. Kekurangannya dibebankan ke para calon kades, urunan sesuai RAB ditetapkan melalui peraturan desa masing-masing. Sifatnya, dana dari calon kades adalah sumber lain tidak mengikat. “Ya biaya pilkades rata-rata sekitar Rp 30 juta – Rp 35 juta tiap desa. Kalau dari APBD cuma Rp 3 juta,” jelas Guntur.

Ia mengakui, penganggaran pilkades sebelumnya diajukan pada pembahasan raperda APBD 2015 di kisaran Rp 20 juta per desa, namun pengajuan tersebut ditolak oleh banggar DPRD Empat Lawang. Alasannya, masih banyak kebutuhan infrastruktur lebih penting dibanding pelaksanaan Pilkades.

Kita menyadari sebut Guntur, sesuai ketentuan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 dan permendagri, biaya pilkades dibebankan ke APBD kabupaten/kota. “Namun ya sesuai kemampuan daerah, kedepan mungkin akan dimaksimalkan lagi,” jelasnya.

Secara terpisah wakil Ketua DPRD Empat Lawang, Arifai mengakui, sudah mendapatkan informasi terkait keluhan sejumlah calon kades. Jika harus menyetorkan uang pelaksanaan pilkades, seyogyanya tidak terlalu besar, karena tidak sedikit calon kades maju bukan karena banyak uang tapi masyarakat yang menghendaki. “Nanti akan kami bicarakan ke BPMPD, kita upayakan solusi agar tidak ada kendala,” jelas Arifai baru baru ini.

Politisi PDI Perjuanga ini membenarkan, dalam penjelasan UU nomor 6 tqhun 2014 dan permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang desa bahwa biaya pilkades itu dibebankan ke APBD kabupaten/kota. Dia pun tak menampik harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Kita harap pelaksanaan pilkades di Empat Lawang sukses,k kendati ada keluhan disana sini kan bisa dibicarakan agar ada solusinya. Yang jelas ini kmenjadi bahan evaluasi dan pembelajaran kedepannya agar lebih baik” tukasnya.

 

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster