Dari Petani Sampai Kiai Korupsi

 88 total views,  3 views today

Tindakan “KORUPSI” saat ini sepertinya dinilai telah benar benar menjalar dimasyarakat Indonesia dari kalangan petani hingga kyai dan bahkan Indonesia telah dikenal Dunia akan tindak korupsi tersebut.

Perlunya pengawasan dan pengawalan ketat terhadap setiap lembaga yang ada harusnya dilakukan oleh semua kalangan, tak hanya pengawasan dari internal saja.

Seperti didalam hal pengadilan mulai dari jaksa hingga hakim terdapat lembaga pengawasan eksternal yakni Komisi Yudisial yang mengucapkan sumpah jabatan dihadapan Presiden pada tahun 2005 silam dengan dipimpin oleh Busyo Muqoddas.

Untuk di Sumsel sendiri Komisi Yudisial berada dikawasan Jalan Pom IX Palembang. Menurut salah satu Komisioner Komisi Yudisial pertama periode 2005-2010 Prof Dr Mustafa Abdulah dalam menghadiri acara diskusi terbatas yang digelar oleh Komisi Yudisial perwakilan Sumsel dikantornya yang bertemakan “Peradilan Bersih Anti Korupsi”, peran Komisi Yudisial dalam memberantas korupsi juga sangat penting terutama dalam pengawasan para Hakim.

“Indonesia sudah terkenal kalau soal Korupsi didunia ini. Kalau tidak ada korupsi, anak anak semua di Indoneisa ini dibagi ipad gratis, kalau sakit tidak perlu lagi antri, karena akan banyak dibangun RS. Kalau tidak ada korupsi negara kita tidak mungkin seperti ini, koruptorlah yang menggerogoti, Negara kita ini kaya. Jadi Korupsi ini harus diperangi bersama,” ungkap dia.

Dirinya kemudian bercerita mengenai pengalamannya, dimana dulu pernah menyeleksi Hakim Agung dan pernah dikasih honor 30 juta per orang, tapi temannya Busro melarang itu.

“Dia orang jujur. Cina dan tiongkok mulai maraknya korupsi di Indonesia. Du Rong ji perdana menteri tiongkok bertindak tegas atas korupsi ini, bahkan selama masa jabatannya sudah 4000 pelaku korupsi yang dirinya hukum mati. Termasuk menyiapkan peti mati buat dirinya sendiri,” cerita Mustafa.

Dirinya mengakui juga jika ditahun 2014-2015 Indeks Pemberantasan Korupsi (IPK) naik menjadi 3,4 jauh dibandingkan Singapura 9,2 masih di bawah Malaysia. MK efektif 2004 dan Komisi Yudisial 2005. Fungsi nya hanya mengusulkan calon hakim agung ke DPR,dan memutuskan DPR.

“Melakukan pengawasan perilaku hakim. Zaman saya dulu membuat buku panutan hakim. Salah satu aturan, tidak boleh hakim menerima orang yang berperkara sendiri, harus kedua belah pihak. Sangsi yang diberikan juga bermacam macam mulai dari teguran tertulis, tidak boleh memegang peradilan atau memgang palu, mutasi kedaerah terpelosok, atau terparah diberhentikan,” tegasnya. Lanjutnya.

“Pernah saya bersama Mahkamah Hakim dan mahmakah agung memecat hakim di NTT karena pergi kerumah tersangka malam hari. Yang saya sedihkan itu hakim nakal saat ini masih muda muda. Tapi pernah hati nurani saya batal memecat Hakim muda karena dinilai masih dapat dibina. Pengawalan serta pengawasan sangat penting dilakukan, karena jika diawasi terus maka akan bekerja dengan baik,” urai Mustafa.

Mustafa yang juga merupakan osen hukum Unsri bidang study pasca serjana S2 dan S3 juga menilai salah cara memerangi tindak korupsi dari awal adalah membentuk pendidikan yang baik.

“Kalau pendidikan awal akan baik, maka kedepan mudah mudahan tindak korupsi tidak dilakukan,” tutup dia.

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster