KUA Tidak Ada Hak untuk Minta ‘Jatah’ ke P3N

 314 total views,  2 views today

Ilustrasi Buku Nikah | Dok KS

Ilustrasi Buku Nikah | Dok KS

KAYUAGUNG – Keresahan petugas pembantu pencatat nikah (P3N) di Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir (OKI) yang mengeluhkan setoran ke Kantor Urusan Agama (KUA), setiap kali menikahkan orang sebesar Rp175 ribu, akhirnya terjawab sudah.

Kepala Kantor Kementerian Agama, Kayuagung, Kabupaten OKI, Ishak Putih, melalui Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas), Drs Ahmad Syukri, menegaskan, tidak ada hak bagi KUA di setiap kecamatan meminta jatah uang kepada P3N.

“Itu tidak ada aturannya, kami tidak memerintahkannya. Jadi kalau ada pungutan itu tidak dibenarkan,” tegas Ahmad Syukri, Rabu (25/2).

Dijelaskan Syukri, sesuai aturan biaya nikah sebesar Rp600 ribu. Dari biaya tersebut bagi P3N yang menikahkan mereka mendapartkan uang transpor sebesar Rp100 ribu dan 175 ribu insentif.

“Nah itu hak mereka, tidak boleh dipotong,”terangnya.

Uang insentif untuk P3N tersebut didapat untuk satu kali menikahkan orang. Jumlah tersebut bisa bertambah tergantung banyaknya para P3N menikahkan orang.

“Kalau dia dapat 20 saja dalam sebulan sudah Rp5 jutaan pendapatan mereka. Jadi saya imbau para P3N juga harus mematuhi aturan itu. Artinya, tidak boleh meminta diatas Rp600 ribu. Kalau tidak mau silakan cari penghasilan lain,” tegasnya.

Terkait informasi ada jatah yang disetor kepada KUA oleh P3N, kata itu itu jelas melanggar aturan.

“Jadi saya tekankan itu tidak boleh. Tolong katakan dimana itu terjadi,”ujarnya bertanya.

Sementara berita sebelumnya menyebutkan, para P3N harus menyetor uang hasil keringat mereka sebesar Rp175 ribu kepada kepala KUA, khususnya di Kecamatan Pedamaran, OKI.

Hal ini dikatakan salah satu P3N di Pedamaran, yang namanya minta dirahasiakan, kata dia aturan mainnya, setiap P3N yang menikahkan orang, wajib menyetor Rp175 kepada KUA.

“Malahan uang setoran itu sudah dibuat perjanjian tertulis oleh kepala KUA bahwa setiap kali kami menikahkan dia mesti dapat jatah sebesar Rp175” kata P3N tersebut.

Dia menjelaskan, sejak ada aturan baru ini, biaya nikah sebesar Rp600 ribu yang harus disetor ke bank.

“Nah dari Rp600 ribu itu, kami setorkan ke bank. Tapi kami masih dapat duit, sebesar Rp275 ribu yang ditransfer ke rekening kami. Artinya bank hanya menerima Rp325 ribu,” jelasnya.

Nah dari uang yang diperolah sebesar Rp275 itulah. Pihak KUA Pedamaran meminta jatah Rp175 ribu. Dan kami hanya dapat Rp100 ribu.

“Jadi banyaklah jatah orang KUA dong. Apa benar itu aturannya,” ujarnya mempertanyakan.

Lanjut dia, pihaknya pernah mempertanyakan mengapa harus setor sebanyak itu.

“Kalau Rp50 ribu saya rasa tidak keberatan. Karena kami mau dapat jugalah. Tapi jawaban dari orang KUA, bahwa sebenarnya P3N tidak berhak dengan uang itu. Beruntung kata dia kami ini diperbantukan. Kalau tidak semua uang itu pasti jadi miliki Kepala KUA.” katanya menirukan ucapan KUA.

Akhirnya, dengan kondisi demikian, P3N cuma bisa pasrah dengan keadaan.

“Ya mau apalagi kami tidak bisa berbuat banyak. Kalau kami melawan kami bisa diberhentikan. Tapi logikanya apakah bisa KUA bekarja tanpa kami P3N ini kalau kami berhenti,” katanya kembali bertanya.

Minimnya pendapatan para P3N, membuat mereka terus mengeluh. Apalagi kata dia, pemerintah telah menghapuskan insentif ustad dan ustadza serta P3N. Yang setiap tahun mereka terima.

“Kami ini mengeluh lantaran pendapatan kami minum, mana lagi tahun ini pemerintah tidak lagi memberikan kami insentif karena dihapuskan jaman pak bupati Iskandar SE ini. Jadi betambah parah,” keluhnya.

“Waktu belum dihapuskan, lumayan lah dek, soalnya aku kan selain P3N juga guru ngaji, jadi dapt dua jatah. Tapi sekarang tidak ada pemasukan. Sementara selain P3N saya pendapatan saya sebagai guru tak bisa mencukupi karena hanya Rp100 ribu per bulan honor saya,” ungkapnya sedih.

 

TEKS      : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : FJ ADJONG

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster