Real Estate Indonesia Sulit Realisasikan FLPP

 261 total views,  2 views today

Ilustrasi Perumahan | Dok KS

Ilustrasi Perumahan | Dok KS

PALEMBANG – Awal tahun 2015, pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla mencanangkan program pemerintah bertajuk sejuta rumah murah di 2015. Namun sayangnya, hingga kini program tersebut masih terkendala beragam aturan mengenai kemudahan memperoleh rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Padahal, sejumlah pengembang yang tergabung dalam asosiasi perumahan sudah mengajukan sederet persyaratan mewujudkannya.

Faisal, salah satu pengembang yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Selatan yang dibincangi Kabar Sumatera kemarin, Selasa (24/2) mengatakan, jika pihaknya sudah berupaya mengajukan sederet persyaratan untuk mewujudkan kemudahan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap namun terkendala sektor formal .

“Kami sudah berusaha sekuat tenaga, agar masyarakat berpenghasilan seperti pedagang bakso, dan pedagang kaki lima yang notabenenya adalah pekerja sektor informal. Jujur, sebenarnya mereka mampu untuk mengambil kredit. Kita sedang memperjuangkan itu dengan FLPP,” ujarnya.

Dari program sejuta rumah tersebut, sambung Faisal pihaknya mendapat informasi bahwa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar 600 ribu unit akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia dan REI nasional kebagian 230 ribu unit nasional, sisanya dibagikan ke organisasi atau perusahaan lain.

“Seperti Apersi, Perumnas, dan lain-lain. Sumsel sendiri menyanggupi membangun 15 ribu unit untuk 2015,” ungkap Faisal

Hal senada disampaikan, Dwi pengembang lain yang juga tergabung dalam DPD REI Sumsel. Menurutnya, Maret dan April 2015 ini pemerintah akan meluncuran program sejuta rumah oleh presiden Jokowi. Tapi mengenai kemudahan mendapatkan rumah murah saya kira belum akan direalisasikan di bulan Maret ini. Karena itu tidak mudah, belum lagi menyangkut perizinan yang dikeluarkan Pemkot dan Pemkab, jadi prosesnya panjang.

Menyikapi hal itu, Harriadi Benggawan, Ketua DPD REI Sumsel, mengatakan sejauh ini pemerintah belum memutuskan memberikan kemudahan guna mendapatkan rumah murah tersebut. Misalnya mengenai orang yang berpendapatan namun tidak tetap (bekerja di sector informal) seperti pedagang bakso dan sebagainya.

Katanya, DPD REI Sumsel akan terus berupaya guna FLPP tersebut dapat dinikmati oleh mereka yang berhak mendapatkannya. DPD REI juga, dalam waktu dekat akan meminta jawaban dari pemerintah terkait hal ini. Pasalnya seluruh usulan kemudahan ini sudah diajukan ke pemerintah, dan menurut rencana keputusannya dikeluarkan Maret 2015 ini berbarengan dengan peluncuran program sejuta rumah.

Harriadi juga menambahkan, jika pada umumnya kemampuan mereka ini bisa menjamin keinginan mereka untuk memiliki rumah. Toh penghasilan mereka juga bila dikalkulasikan lumayan besar.

“Mereka ini kan umumnya tidak memiliki pembukuan yang baik seperti laporan keuangan ataupun surat menyurat. Nah, ini masalahnya. Kebanyakan bank biasanya tidak mau memberikan kredit untuk mereka, padahal kemampuan membayar mereka ada. Inilah yang kami ajukan untuk diberikan kemudahan,” tegas Harriadi.

 

TEKS         : JEMMY SAPUTERA

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster