Eksekusi Sarang Burung Walet Ilegal Tinggal Tunggu Keberanian Pol PP

 277 total views,  2 views today

Ilustrasi Pol PP | Ist

Ilustrasi Pol PP | Ist

LUBUKLINGGAU – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Lubuklinggau memberikan lampu hijau kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lubuklinggau untuk mengekusi usaha penangkaran SBW Ilegal.

Eksekusi pembongkaran penangkaran Sarang Burung Walet (SBW) di Kota Lubuklinggau yang harus dilakukan Pol PP, yang lebih kurang 200 bangunan yang berkedok rumah toko namun bagian atas terdapat penangkaran walet.

“Ada sebuah syarat yang membuat kita tidak bisa memproses perizinan usaha penangkaran sarang burung walet,yang menyebabkan mereka melanggar aturan. Sehingga sudah menjadi hak Pol PP menegakan aturan yang ada,”kata Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Lubuklinggau, Syafrizal Oesman kepada Kabar Sumatera kemarin.

Dijelaskanya, syarat mutlak yang tak bisa terpenuhi tersebut adalah rekomendasi masyarakat yang berada diradius terdekat tempat bangunan penangkaran SBW.

“Itu artinya proses perizinan tidak bisa kita lanjutkan, dan eksekusi pembongkaran atau pengembalian fungsi bangunan sebenarnya adalah Satpol PP. Iya (lampu hijau) kepada Pol PP untuk mengesekusi,” tegasnya.

Karena berdasarkan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2011, tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet dijelaskan, seluruh penangkaran walet wajib mengantongi izin pemerintah, yang salah satu syaratnya adalah mendapat persetujuan dari tetangga kiri dan kanan bangunan.

Di dalam perda tersebut diatur barang siapa melanggar maka dikenakan sanksi berupa penjara dan denda sebesar Rp 50 juta.

Sementara itu, sekretaris Satpol PP Lubuklinggau, Indra Syafei saat diwawancarai Kabar Sumatera menyatakan pada prinsipnya Pol PP pasti akan melakukan hal tersebut, apabila badan perizinan memberikan surat resmi terkait instruksi eksekusi.

“Kami akan mempelajari perda-perda tersebut dan melaporkan hal tersebut ke Sekda dan Walikota. Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Namu, kata dia, kalau sudah berkata persoalan perda kenapa tidak, penegakanya harus lakukan oleh Pol PP. Tapi,untuk kasus satu ini mereka menunggu ,surat resmi dan dan data usaha yang tidak berizin dari perizinan terkait permintaan kepada Pol PP untuk mengsekusi.

“Kalau sudah ada surat resmi eksekusi, kita akan panggil mereka, dan memberikan pencerahan kepada mereka mengenai aturan yang harus mereka taati selaku pengusaha,” tambahnya.

 

TEKS       : SRI PRADES

EDITOR   : FJ ADJONG





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster