Kondisi Jalan di Sumsel Memprihatinkan

 184 total views,  2 views today

PALEMBANG – Ketua DPRD Sumsel Giri Ramandha Kiemas menghimbau keras agar pihak Dinas pekerjaan umum yang mewakili Departemen pekerjaan umum di wilayah Sumsel, Balai Besar Sumsel harus segera melakukan alokasi anggaran perbaikan darurat jalan yang sudah dianggap tidak layak jalan lagi serta segera mengambil langkah dan tindakan.

Dengan tegas juga diungkapkannya kedepan pihak tersebut harus melakukan pembangunan jalan atau perbaikan sesuai dengan kebutuhan agar tidak menyia nyiakan anggaran. Bahkan, pihaknya DPRD Sumsel siap memfasilitasi bertemu langsung Menteri Pekerjaan Umum jika merasa tidak mampu terlebih terkait alokasi anggaran.

Terkait persoalan kerusakan jalan yang ada di Sumsel menurut Giri, saat ini memang sudah menimbulkan ekses ekses dikalangan masyarakat. Menurut laporan dan pengamatan dilapangan, mulai dari penutupan jalan, mobil terbalik,dan sudah ada beberapa titik yang masyarakatnya sudah melakukan pemalakan atau pemungutan liar dengan alasan jalan rusak mereka minta uang.

“Nah, ini segera pihak pihak yang bertanggung jawab dari Departemen pekerjaan umum di Sumsel atau balai besar jembatan jalan dan jembatan Nasional untuk mengambil langkah langkah serta tindakan. Kalau memang tidak sanggup bicara dengan Pak Menteri, DPRD Sumsel siap memfasilitasi menghadap langsung Menteri pekerjaan umum tersebut,” tegasnya saat usai menggelar rapat Paripurna V DPRD Sumsel bersama Provinsi Sumsel dengan agenda, Tanggapan dan / jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap 8 (delapan) Raperda Pemrov Sumsel, dilanjutkan pembentukan pansus-pansus yang juga dihadiri oleh para Staf Ahli, para Asisten, Kadis, Kaban, Karo dan Kakan di lingkungan Pemprov Sumsel, Senin (23/2).

“Jangan biarkan masalah ini berlarut larut. Yang sekarang ini kondisi paling parah yaitu diwilayah Muba khususnya di Dusun Sangadesa. Kemudian juga tolong dalam perencanaan pembangunan jalan tersebut diperhatikan kondisi disekitar jalan itu sendiri. Contoh kasar, Jalan Polygon, Musi II sampai jalan simpang empat Paremeswara. Ini kan berulang kali rusak terus. Ya, tolong kalau spesifikasinya tidak bagus, ya dibuat spesifikasi dan pengerjaan yang baguslah jangan sia sia saja buat jalan itu. Kalau memang masalahnya anggaran kami siap DPRD Sumsel turut menghadap Menteri Pekerjaan Umum untuk itu,” tambah Giri.

Disinggung mengenai jalan yang dikatakan belum ada tuan atau pemilik (tanpa status) ,apakah punya Jalan Nasional, Provinsi atau Kota/Kabupaten,dijelaskan Giri, hal itu dikarenakan tidak adanya penyerahan aset kepada pihak terkait. Dimana menurut dia, jalan itu biasanya dibuat oleh masyarakat, yang kemudian ramai dinikmati orang banyak.

“Seperti jalan jalan dilingkungan, dan jalan di perumahan. Itu biasanya dirintis oleh warga namun akhirnya menjadi jalan nadi bagi masyarakat banyak namun tidak berstatus,” terangnya.

“Makanya itu, jalan jalan yang tidak ada statusnya harap diperjelas, sehingga. Kemudian, baik PU Bina Marga Kabupaten, Provinsi, dihimbau agar mendesain jalan sesuai dengan kebutuhan. Kalau jalan itu biasa dipergunakan untuk dilalui kendaraan berat buatlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal, jalan itu untuk kendaraan dilalui oleh kendaraan dengan berat 8 ton, ya desianlah sesuai 8 ton, kalau 10 ton yaa desianlah 10 ton, jangan asal bikin jalan, jangan menyia nyiakan anggaran kita,” tutup dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengimbau kepala daerah atau dinas terkait yang mengurusi jalan dan jembatan, harus pro aktif dalam meminta anggaran perbaikan jalan ke Pemerintah Pusat. Dirinya mencontohkan, di saat menjabat sebagai Bupati OKI, saat itu, di Jalintim terjadi kerusakan parah, bahkan kerap menyebabkan kecelakaan.

“Saat itu, saya foto jalan yang rusak, termasuk kendaraan yang mengalami kecelakaan, lalu saya menghadap (Alm) Taufik Kiemas, dan paparan di hadapan anggota DPR RI lainnya, semua langsung tergugah, dan langsung menganggarkan dana untuk perbaikan,” ungkapnya.

Katanya, untuk meminta bantuan Pusat, kepala daerah harus melakukan lobi-lobi, dan berkemauan keras, disamping memiliki data dan fakta lapangan.

“Butuh lobi-lobi, data akurat, dan berkemauan keras. Jadi, kabupaten harus aktif menyodorkan data dan menyampaikan kondisi daerahnya dan membina hubungan baik antar lembaga,” tutup Ishak Mekki.

 

TEKS      : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster