Komisi XI DPR RI Janjikan Fokus Hilirisasi

 260 total views,  2 views today

PALEMBANG – Tingkat kemiskinan Sumsel yang masih diatas batas nasional, menjadi konsen anggota Komisi XI DPR RI yang mengunjungi Kantor Gubernur Sumsel, Senin (23/2). Diketahui tingkat kemiskinan nasional 2014 berada di angka 10 persen, sedangkan angka kemiskinan Sumsel tercatat 13 persen.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengatakan, salah satu yang menyebabkan angka kemiskinan di Sumsel relatif tinggi adalah harga karet dunia yang sedang turun di pasaran.

“Dua juta dari total Delapan juta penduduk Sumsel adalah petani karet. Harga karet yang jatuh tempo lalu, menyebabkan dua juta petani tersebut turun menjadi warga miskin. Ini memang cukup signifikan,” terangnya usai rapat bersama Wagub Sumsel di Ruang Bina Praja, Senin (23/2).

Salah satu upaya untuk mengentas kemiskinan di Sumsel, lanjutnya, yaitu fokus pada hilirisasi industri karet. Saat ini, Sumsel masih mengandalkan ekspor karet mentah yang harganya jatuh, dibandingkan ekspor barang-barang olahan hasil karet. Perlu ada kolaborasi antara parlemen dengan Pemprov Sumsel untuk menerapkan langkah strategis mengentas kemiskinan.

“Sekarang memang rencana tersebut masih mentah. Namun yang telah terpikirkan tadi adalah, pemanfaatan kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api (TAA). Pemprov Sumsel mesti mengarahkan para investor yang akan menanamkan investasinya untuk membuat sebuah pabrik pengolahan karet menjadi barang jadi. Nanti kita siapkan lembaga pembiayaannya. Tapi sekali lagi, ini masih mentah. perlu pembicaraan yang lebih detail terkait ini,” lanjutnya.

Dalam pertemuan ini pun dibahas tentang penyerapan pajak Sumsel. Pada 2014, Sumsel merupakan satu dari lima provinsi yang mencapai target penyerapan pajak daerah. Marwan melanjutkan, penyerapan ini bila digali dengan langkah-langkah yang efektif dapat meningkat hingga 10 persen pada akhir tahun ini.

Sebanyak 98 auditor keuangan yang dibutuhkan setiap provinsi, Sumsel telah memiliki 38 auditor. Pada tahun-tahun kedepannya dapat ditingkatkan terus dan diupayakan seluruh jatah auditor dapat dipenuhi agar penyerapan pajak lebih optimal.

“Dan untuk pencapaian Wacana Tanpa Pengecualian (WTP), delapan dari 17 entitas dapat Pemprov Sumsel raih dengan predikat WTP. Ini berarti pada APBD 2015 dapat meningkat. Bila dilihat secara peraturan perundangan, berarti hal ini akan semakin baik,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki menjelaskan, Pemprov berupaya untuk merealisasikan program-program penyerapan pajak dan pengentasan kemiskinan yang dirasa masih kurang.

“Beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan adalah belum tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup dan infrastruktur yang belum lengkap. Untuk itulah kita akan memperbaiki infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan,” tuturnya.

Penyerapan tenaga kerja besar-besaran tanpa investasi yang besar juga, tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu Pemprov Sumsel, ujar Ishak, akan memberikan kemudahan untur para investor.

“Kita akan berikan kemudahan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di Sumsel,” pungkasnya.

 

TEKS        : IMAM MAHFUZ

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster