Jokowi–JK “Banting Stir” ke Trisakti atau Neoliberal ?

 235 total views,  2 views today

fiad-Kurniawan

Oleh Fuad Kurniawan, S. Pd. I

Aktifis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumsel

Visi dan Misi pemerintahan Trisakti (berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian secara budaya) yang diusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JKW-JK) pada saat Pilpres lalu, menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia. Sebab dengan visi-nya pasangan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Lantas bagaimanakah kebijakan JKW-JK setelah hampir 4 Bulan memimpin bangsa Indonesia Berdarah Trisakti atau masih bergaya Neoliberal? Pertanyaan ini muncul seketika dipermukaan publik ketika kebijakan Jokowi yang beberapa waktu lalu, menaikkan harga BBM bersubsidi, yang disinyalir menjadi agenda tertunda dari resep neoliberal yang dibisikan oleh Washington Consesnsus.

Hal lain yang tak kalah mencengangkan adalah pidato Presiden Jokowi di depan para investor dalam forum APEC CEO Summit 2014 di Beijing Tiongkok pada awal November lalu. Ketika itu mantan Wali Kota Solo ini memanggil para investor untuk terlibat menanamkan modalnya dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam berbagai kampanye Jokowi memberikan kemudahan izin investasi bagi pemodal asing di Indonesia, melalui mekanisme satu pintu. Atau yang sering dikenal dengan one stop service. Hal ini sejalan dengan resep neoliberal ala World Bank melalui Rodrigo A. Chaves selaku Country Director yang juga akan kembali menegaskan komitmenya untuk memberikan pinjaman kepemerintahan JKW– JK untuk mendanai proyek infratruktur di Indonesia.

Selain itu, hal lain yang perlu dicermati adalah, keinginan World Bank turut andil dalam pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, sangat berkaitan dengan tuntutan kapitalisme global untuk mendorong tata kapitalisme yang lebih profesional di Indoensia. Sebab banyak investor mengeluhkan tentang buruk dan minimnya infrasruktur di Indonesia yang berakibat pada tinggai biaya investasi. Bukan tidak mungkin masalah ini juga berakibat pada lambatnya proses akumulasi modal.

Di tengah kepungan dahsyat neoliberalisme ini, masihkah pemerintahan JKW– JK hanya menjadikan Trisakti sebagai janji kampanye atau mempraktikkannya di lapangan ekonomi, politik dan kebudayan?

Ada sejumlah fakta sebagai bukti, betapa iklim politik kita tidak lagu berdaulat. Dengan kata lain, salah satu mata point Trisakti ; Berdaulat secara politik, secara nyata telah tercabik-cabik oleh lahirnya deretan undang-undang yang lebih berpihak pada kepentingan modal asing. Efeknya, lahirnya kebijakan itu, telah terjadi “penggusuran” besar-besaran terhadap kepentingan hidup rakyat Indonesia.

Ada fakta yang tak terbantahkan, tentang sikap petinggi negara ini yang menunjukkan, mereka lebih cenderung berpihak pada kepentingan modal asing, ketimbang kepentingan rakyat Indonesia. Lihat Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, dan masih banyak UU lain. Nyaris semua produk politik itu tidak mencerminkan kedaulatan bangsa. Sekalli lagi ini jelas bertentangan dengan visi Trisaksi JKW-JK yang menjadi “jualan” saat kampanye Pilpres.

Sudah pasti, karena tujuan investasi (kapitalis) di Indonesia adalah terjaminnya keuntungan yang besar, maka semua perangkat, dan atau syarat-syarat yang menghambat perolehan keuntungan mereka harus lebih dulu dicabut. Baik yang berupa UU atau aturan lainnya. Bahkan sampai ke tingkatan operasional sekalipun, harus disusun untuk memberikan jaminan itu. Maka dibuatlah perjanjian internasional dan regional, misalnya APEC, WTO, AFTA, MEA baru-baru ini, dan lain-lain.

Dengan begitu, secara otomatis prioritas investasi mulai mendapatkan ruang. Industri yang berbasis agraria, seperti perkebunan, hutan tanaman industri dan tambang, menjadi sasaran utama ekspansi kapital asing di dalam negeri. Dan semua itu harus didukung oleh liberalisasi di sektor perdagangan, transportasi dan keuangan.

Hampir 50,6 persen aset perbankan nasional dikuasai modal asing, 60 persen BUMN kita dikuasai asing, 75 persen migas kita juga dikuasai asing. Besarnya porsi pihak asing “mengacak-acak” kejijakan Indonesia, telah membuka ruang seluas-luasnya kepada para pemilik modal di negeri ini. Akibatnya kesenjangan sosial semakin luar biasa.

Tahun 2012, majalah Forbes melansir kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia mencapai Rp 800 triliun atau separuh dari APBN kita. Menurut hitungan Perkumpulan Prakarsa, kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa rakyat yaang paling miskin. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengungkapkan bahwa konsentrasi kepemilikan aset juga meningkat, 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di Tanah Air.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, 95% dari 26 juta keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare. Padahal, untuk sekadar mencapai pendapatan kurang dari separuh upah minimum provinsi DKI Jakarta, sekitar Rp 1,2 juta per bulan, petani membutuhkan lahan setidaknya 2 hektare.

Pada tanggal 27 Februari 2013, KPK mengidentifikasi jika perizinan pengelolaan 150 juta hektar hutan, hanya 11% yang memiliki izin sesuai dengan peruntukannya. Artinya, hampir 133,5 juta hektar atau 89% dikuasai para pemodal tanpa izin. Tahun 1950-1964, lahan dan hutan digunakan untuk membangun sawah dan kebun rakyat untuk tanaman pangan lainnya. Memasuki tahun 1970 investasi sektor kehutanan dibuka untuk industri perkayuan dari hulu sampai hilir.

ironisnya adalah penguasan ekonomi Indonesia saat ini sepenuhnya dikendalikan kapital asing, meskipun perekonomian Indonesia sangat tinggi mencapai 6,5 persen. Tetapi sebagian nilai ekonominya mengalir keluar dan menyebabkan lubang besar bernama kemiskinan ekstrem.

Soekarno dalam pidato Indonesia Menggugat sudah sangat jelas melambangkan penjajahan gaya baru ini dengan menyebut 4 kepentingan imperialisme di Indonesia yaitu Pertama, Indonesia tetap menjadi sandaran hidup bagi negeri-negeri imperialis; kedua, Indonesia menjadi negeri penyedia bahan baku bagi industri negera-negara imperialis; ketiga, Indonesia menjadi pasar bagi barang-barang hasil industri dari negara-negara kapitalis; dan keempat Indonesia menjadi sasaran lapangan usaha modal asing.

Maka dari itulah komitmen pemerintahan JKW– JK yang mengusung konsep Trisakti harus diwujudkan segera dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada kedaulatan nasional. Hal ini harus juga selaras dengan kedaulatan politik. Makna dari kedaulatan politik adalah kepemimpinan JKW– JK harus berani mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya. Bukan malah sebaliknya, kebijakan yang diputuskan justeru merugikan atau diintervensi oleh negara imperialis.

Komitmen mengembalikan kedaulatan politik harus menjadi sebuah kekuatan untuk berani tampil sebagai bangsa yang bisa sejajar dengan bangsa lain. Bukan malah menjadi kuli diantara bangsa-bangsa lain dan berkomitmen membangun peradaban di dunia yang berdasarkan kemanusian, kesetaraan, bukan saling menindas antar sesama bangsa.

Selain itu yang hendak diraih oleh bangsa Indonesia bukan hanya soal demokrasi di lapangan politik. Namun lebh dari itu demokrasi dalam bidang ekonomi. Diantaranya penguasan sejumlah aset strategis milik Indonesia yang ada di bumi, air, udara harus dikuasai negara. Dengan begitu negara bisa mempergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bila itu sudah terwujud, rakyat akan terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan prisnsip ekonomi konstitusi yaitu Pasal 33 UUD 1945 sebagai jalan keluar dari tata kelola ekonomi kapitalisme yang timpang dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Trisakti ketiga yang juga penting adalah; berkepribadian secara kebudayaan. Kepribadian nasional atau bangsa Indonesia adalah semangat yang didasari oleh prinsip gotong royong, egaliter dan toleransi. Kearifan lokal yang demikian itu sudah ada ratusan tahun lalu. Inilah menjadi modal dasar dalam kepribadian rakyat Indonesia.

Di tengah kepungan budaya liberal yang menghasilkan jiwa konsumtif, liberal dan individualis, maka kita harus bisa menempatkan kepribadian nasional sebagai benteng kuat untuk membangun kembali kepribadian yang selaras dengan cita – cita kemerdekan nasional yaitu; manusia yang menumbuhkan semangat nasionalisme, berperikemanusiaan, semangat egaliter dan menghargai satu sama lain. Itulah tujuan berbangsa yang hendak kita capai; masyarakat adil dan makmur, tanpa penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster