Warga Sugih Waras Gugat PTPN VII, *Minta Ganti Rugi Rp 35 Juta Per Hektare

 434 total views,  2 views today

Ratusan pengunjuk rasa dari Forum Masyarakat Sugih Waras Rambang Bersatu (FM-SRB) mendatangi gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (17/2). | Foto : Bagus Kurniawan

Ratusan pengunjuk rasa dari Forum Masyarakat Sugih Waras Rambang Bersatu (FM-SRB) mendatangi gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (17/2). | Foto : Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sugih Waras Rambang Bersatu (FM-SRB) mendatangi gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), kemarin (17/2). Kedatangan mereka, guna meminta keadilan atas lahan tanah yang kini ditempati PTPN VII. Padahal, menurut mereka lahan tersebut telah mereka tempati puluhan tahun silam, sementara saat ini diambil tanpa ada ganti rugi sama sekali.

Junial Komar, Ketua pengunjuk rasa FM-SRB mengatakan, pihaknya meminta agar lahan warga dikembalikan oleh pihak perusahaan PTPN VII atau diganti rugi. Dirinya menjelaskan kronologi kejadian yang bermula sejak tahun 1984 silam. Ketika itu, Site Manager PTPN X Anton Simanjuntak mendatangi Kerio Desa Sugih Waras A Kohar Gemasik dan meminta tanah seluas 5000 hektare milik masyarakat Desa Sugih Waras yang sekarang menjadi unit 5 dan 6 Desa Kencana Mulia dan unit 7 dan 9 Desa Karya Mulia untuk dijadikan perkebunan sawit.

Perkembangan berikutnya, menurut Junial Komar, PTPN VII mencaplok tanah tersebut, diserobot secara paksa dan disertai tindakan intimidasi dari oknum aparat, dengan memboldozer tanah milik warga pada malam hari, jika warga melawan mereka ditangkap dengan tuduhan menghambat pembangunan. “Dari dampat tersebut, baik secara langsung ataupun tidak, kehadiran PTPN VII SUN telah menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat Desa Sugih Waras. Sebagian besar masyarakat telah kehilangan tempat mata pencariannya. Bupati Muaraenim saja Pak Cakuk sudah mengakui jika tanah tersebut milik masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, selama 31 tahun PTPN VII tersebut sama sekali tidak pernah memberikan konpensasi atau dalam bentuk CSR kepada masyarakat Desa Sugih Waras. Kemudian pernyataan penyerahan dan perjanjian tahun 1984 menurut Junial, antara Site Manager PTPN X Anton Simanjuntak dan Kerio Desa Sugih Waras A kohar Gemasik, bagi masyarakat adalah ilegal. Sebab menurtnya, saat itu tidak melibatkan masyarakat pemilik tanah untuk bermusyawarah.

“PTPN VII telah menyalahgunakan hak guna menjadi sertifikat hak milik bagi petani plasma,” jelasnya.

Para peserta demo telah bertekad untuk mengambil kembali hak-hak yang telah dirampas. Mereka menyatakan sikap akan mendesak PTPN VII segera memenuhi tuntutan masyarakat untuk mengembalikan lahan seluas 5000 hektare yang telah dikuasi dan dinikmati selama 31 tahun lamanya.

Mereka juga menganvam (menjaga,red) pihak PTPN VII, jika tidak mengembalikan lahan seluas 5000 hektare tersebut, PTPNVII harus memberikan ganti rugi atau konpensasi sebesar Rp 35.000.000 per haktare.

“Kami menolak dengan keras. Opsi yang kami tawarkan kemitraan dan penyelesaian tuntutan dengan menempuh jalur hukum. Pemilik lahan punya kewajiban yang sama dengan warga pendatang. Pertemuan sudah dilakukan antara perusahaan dan Pemda Muaraenim. Pemda Muara Enim mengakui milik masyarakat. 5000 hektare, per KK dapat memiliki 2 hektare. Kami minta untuk ganti rugi dan minta negoisasi,” tegas Junial.

Menanggapi hal itu, Komisi I DPRD Sumsel meminta massa untuk bersabar. Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi didampingi Wakil Ketua Komisi I, Husni Thamrin akhirnya mengajak 10 perwakilan massa untuk berdialog diruang Badan Anggaran DPRD Sumsel.

Usai mendengar tuntutan massa, Ketua Komisi I meminta massa untuk bersabar sembari pihaknya mencari solusi atas masalah yang diadukan masyarakat Sugi Waras.

“Karena Komisi I ini baru terbentuk dan kami baru pertama menerima aspirasi masyarakat Sugih Waras, kami akan tampung dulu semua tuntutan yang masyarakat hadapi. Kami tidak bisa memutuskan, karena menyangkut banyak pihak, kami mohon bersabar,” kata politisi Gerindra ini, sembari menambahkan, pihaknya berencana akan memanggil pihak terkait dan merapatkan dengan anggota Komisi I untuk membahas permasalah yang terjadi.

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : IMRON SUPRIYADI

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster