Sumbangsih Pajak Dari Kost-kostan Minim

 851 total views,  2 views today

Meskipun Pemerintah Kota Palembang sudah mewajibkan usaha rumah kos atau kontrakan memiliki Surat Izin Tempat Usaha. Tapi ratusan kos-kosan di Metropolis tidak miliki izin.Tampak kos-kosan di kawasan salah satu kampus kota Palembang. | Foto : Bagus Kurniawan/KS

Meskipun Pemerintah Kota Palembang sudah mewajibkan usaha rumah kos atau kontrakan memiliki Surat Izin Tempat Usaha. Tapi ratusan kos-kosan di Metropolis tidak miliki izin.Tampak kos-kosan di kawasan salah satu kampus kota Palembang. | Foto : Bagus Kurniawan/KS

PALEMBANG – Semakin menjamurnya kos-kosan maupun wisma di Metropolis, tidak membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palembang meningkat. Parahnya, dari ribuan kos-kosan yang ada saat ini, baru 80 tempat yang terdata untuk dikenakan pajak.

“Meski sudah terdata sebanyak 80 tempat kos-kosan, yang membayar pajak baru sekitar 50 persen,”ungkap, Kabid Pendataan dan Penetapan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang Sodikin, saat dibincangi di ruang kerjanya, Selasa (17/2).

Sodikin mengatakan, kos-kosan yang masuk dalam 80 wajib pajak (WP) tersebut tersebar di seluruh Kecamatan di Palembang, seperti Plaju, Dwikora atau Trikora tepatnya di Ilir Barat (IB) I, Seberang Ulu dan lainnya.

“Minggu-minggu ini, kami akan turun kelapangan. Mengecek WP yang belum setor pajak. Kami juga akan menanyakan apa kendala mereka, sehingga belum bayar pajak,”katanya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang pajak hotel dan penginapan. Setiap usaha kos-kosan maupun wisma wajib dikenakan pajak, apabila jumlah kamarnya minimal 10.

“Dalam Perda, kewajiban membayar pajak hanya kos-kosan yang memiliki 10 kamar. Jadi, setiap usaha penginapan di bawah 10 kamar tidak dikenakan pajak,”katanya.

Sodikin mengaku, sumbangsih untuk PAD dari sektor kos-kosan masih sangat minim. Hanya sekitar 1 persen dari target. Padahal, besaran biaya yang dikenakan bagi WP kos-kosan atau wisma, sama seperti pajak hotel yakni 10 persen dari biaya yang dikenakan pada konsumen.

“Ya pemasukannya masih minim. Masih banyak kos-kosan yang belum terdata, angkanya mencapai ratusan, kedepan kami akan data ulang, dimana saja kawasan yang belum terdata,”akunya.

Sodikin menghimbau, WP yang sudah terdata, diharapkan bayar pajak tepat waktu. Karena, pembayaran pajak sudah sangat mudah, melalui online atau datang langsung ke kantor Dispenda Palembang.

“Kami akan datangi WP yang belum bayar pajak, sifatnya persuasif,” ujarnya.

 

TEKS         : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster