Inspektur Harus Proaktif Tangani dugaan penyimpangan

 176 total views,  2 views today

LUBUKLINGGAU – Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 385 mengatur pemeriksaan atas dugaan penyimpangan aparatur harus melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau inspektur.

Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, saat diwawancarai Kabar Sumatera meminta kepada inspektur atau kepala inspektorat Lubuklinggau agar lebih proaktif dalam menangani dugaan penyimpangan para aparatur pemerintah.

“Undang-undang ini kan baru, dan memang harus dilaksanakan dan dipahami oleh seluruh element masyarakat. Khususnya, inspektorat harus proaktif kedepanya,” kata Nanan sapaan H SN Prana Putra Sohe.

Untuk melaksanakan pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa  masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH).

Dan lebih lanjut diatur bahwa APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat.

Nah, untuk mengoptimalkan kerja inspektorat, Pemerintah Kota Lubuklinggau akan meningkatkan Sumber Daya Manusia dan kelengkapan pendukung lainya di instansi tersebut.

“Undang-undang ini harus kita laksanakan, karena itu, Inspektorat akan kita tingkatkan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasananya,” ujar Nanan.

Dijelaskan Nanan, didalam undang-undang tersebut disebutkan jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP.

Jika penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau ada dugaan-dugaan pemeriksaanya lewat insepktorat dulu, belum ke aparat penegak hukum,” tambahnya.

Undang-undang itu juga menyebutkan APH melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan APIP atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

“Demi kelancaran pembangunan daerah, saya sekali lagi memohon kepada masyarakat, aparat penegak hukum, BPK, BPKP dan elemen lainya, tolong kawal kami. Kalau ada yang keluar dari sistem tolong tuntun agar kembali kesistem,” pinta Nanan, panggilan akrab wali kota.

 

TEKS         : SRI PRADES

EDITOR     : FJ ADJONG

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster