“Pemprov Sumsel Harus Tanggap Perhatikan Buruh”

 271 total views,  2 views today

PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Selatan (Sumsel), mendatangi Kantor Gubernur Sumsel, Senin (16/2). Mereka meminta Pemprov Sumsel untuk ikut bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan pekerja yang terjadi di Provinsi Sumsel.

Koordinator Aksi (Korak) SBSI Sumsel, Miftahul Firdaus mengatakan, kedatangan pihaknya ke Pemprov Sumsel untuk meminta agar pemerintah ikut bertanggungjawab dalam mengatasi permasalahan perburuhan yang terjadi di Sumsel.

“Ya, Pemprov Sumsel jangan hanya bertanggungjawab terhadap kegiatan promotif dan eksploitative economic, akan tetapi harus juga bertanggungjawab menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sumsel,” katanya.

Persoalan pekerja bukan barang baru lagi di Sumsel. Meskipun begitu, persoalan pekerja harus diselesaikan karena jika tidak diselesaikan, maka persoalan-persoalan tersebut lama-lama akan menjadi besar dan akan sulit diselesaikan.

“Kita maunya Pemerintah jangan didatangi dulu baru mau bergerak. Kita minta agar pemerintah juga cekatan dan tanggap jika ada masalah pada para buruh ini,” ungkapnya.

Miftahul menjelaskan, ada empat permasalahan yang difokuskan pihaknya, yaitu permasalahan tenaga security PT Pusri, persoalan tenaga security di PT PLN, persoalan buruh PT Aspalindo dan buruh PT Srikandi Inti Lestari di Kabupaten Banyuasin.

“Keempat kasus ini harus diselesaikan dengan cepat karena telah terjadi pelanggaran UU ketanagakerjaan No13 tahun 2003 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Permenakertrans RI nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan jika ini dilanggar maka status hubungan kerja antara buruh/pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, selain itu juga Undang-undang nomor 21 tahun 2000 pasal 28 tentang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau menjalan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.

“Mereka melakukannya dengan cara intimidasi, PHK, tidak membayar upah, kampanye anti pembusukan serikat yang perusahaan dapat terkena sanksi pidana,” ungkap Miftahul.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel, Dewi Irawati mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap SBSI Sumsel karena telah memberikan masukan yang sangat baik terkait persoalan perburuhan yang ada di Provinsi Sumsel.

“Kami sangat prihatin atas permasalahan ini namun bukannya kami tidak melakukan usaha dan upaya karena hal ini sudah kami tindak lanjuti,” katanya.

Bukti nyata pihaknya menindaklanjuti permasalahan buruh tersebut, yaitu dengan telah memberikan nota pemeriksaan dan bahkan sudah dua kali.

“Kami sudah memproses dan menindaklanjuti kasus ini, tapi tentunya harus sesuai dengan prosedur dan aturan,” ungkap Dewi.

Pihaknya juga berharap agar dalam menyelesaikan permasalahan ini pihak SBSI masih dapat mengambil langkah selanjutnya yaitu ke pengadilan negeri dan pengadilan hubungan industri.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster