Jelang Pilkada, Demokrat Sumsel Tetap Prioritaskan Kader

 363 total views,  4 views today

Muchendi, Putra Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki | Foto : Dok KS

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki| Foto : Dok KS

PALEMBANG – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki, kemarin (16/2) mengatakan menghadapi Pilkada serentak di 7 kabupaten dan kota di Sumsel 2015, dari Partai Demokrat akan ada kader partai yang menjadi prioritas. “Tapi harus berbanding lurus dengan kualitas. Hasil survei layak dan tidaknya dicalonkan,” ujarnya.

Namun begitu, Muchendi mengaku untuk calon dari luar partai sudah ada yang soan (mendatanginya) ke Partai Demokrat. Mereka (calon diluar Demokrat) telah melakukan komunikasi dengan Ketua Partai Demokrat Sumsel. “Sejauh ini kader kita prioritaskan, baik Ketua DPC dan anggota DPRD, baik di Kabupaten Provinsi. Bisa 5 nama yang direkomendasikan partai. Ada beberapa kabupaten mendapat unsur pimpinan, namun harus koalisi. Seperti di Ogan Ilir, ada 4 kursi sehingga untuk memenuhi 20 persen mesti tambah 1 kursi,” bebernya.

Mucheno mencontohkan, di Kabupaten PALI Partai Demokrat ada unsur pimpinan. Demikian juga Muratara. “Kalau diurut jumlah suara hasil Pileg dan survei 2014 yang disebutkan Pak Chairul, memang saya masuk kriteria. Tapi yang terakhir belum. Kalau untuk pencalonan saya sendiri belum terpikirkan. Masih fokus di DPRD. Sejauh ini secara resmi dan tertulis belum ada menyebutkan saya. Mesti ada surat resmi pengusungan. Itu Baru pandangan pribadi wakil ketua,” tambah Muchendi yang juga Asisten Manajer SFC ini.

Terhadap Pilkada yang diwacanakan bakal dilaksanakan dengan satu putaran, menurutnya, secara finansial bisa menghemat. Bahkan menurut Muchendi hal itu tidak ada pengaruh dari partai. “Dan jika dilihat selama ini jarang terjadi dua putaran di Sumsel. Kecuali Pilgub, ada sesuatu dan lain hal bukan karena beda tipis suara,” kata Muchendi

Muchendi menambahkan, jika menilai perkembangan hasil rapat di DPR RI 2015 yang habis jabatan Desember, memang harus begitu. Sebab tidak mungkin kepala daerah masa jabatan masih lama habis sudah di-plt-kan. “Kalau habis tahun itu, tahun itulah harus serentak. Kita mengindari Plt terlalu lama. Seperti di Muba yang berakhir 2016, tidak sampai satu tahun Plt.

Menurutnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel juga sepakat jika rencana penghapusan uji publik dan ambang batas kemenangan 0 persen dengan satu putaran. Karena hal tersebut akan menghemat anggaran yang selama ini dikeluhkan pemerintah. Namun menurutnya, agar uji publik tetap dipertahankan. “Uji publik harusnya tetap ada peraturannya. Hanya namanya beda. Dari dulu KPU ada tahapan pengenalan, penyampaian visi dan misi. Saat penyampaian itu di DPRD semua bisa melihat visi dan misi calon kepala daerah,” ujar anak kandung Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki ini.**

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR    : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster