Enam Fraksi Sorot Minimnya Sosialisasi Perda

 220 total views,  6 views today

EMPAT LAWANG – Enam fraksi DPRD Empat Lawang menyoroti minimnya sosialisasi peraturan daerah (Perda). Ke enam fraksi yakni fraksi Golkar, PAN, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem dan PKB menilai, dari sekian banyak raperda telah disahkan menjadi perda, namun sosialisasinya terkesan mandul.

Ini disampaikan pada paripurna pandangan fraksi DPRD, terkait Raperda Izin Usaha Angkutan Umum yang membahas tentang aturan becak motor (bentor) serta perubahan ke 7 atas perda No 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah yang terdapat pada dinas kesehatan, Jumat (13/2).

“Kalau sudah menjadi Perda ya harus disosialisasikan. Jangan mandul seperti sejumlah perda yang sudah ditetapkan sebelumnya,”kata Rizaldi juru bicara fraksi Golkar.

Seperti perda motor gandeng sambung Rizaldi, harus disosialisasikan ke masyarakat terutama para pengendara. Nah, sosialisasi yang dimaksud bukan sebatas pendataan ojek gandeng saja, melainkan pula yang berkaitan dengan aturan dasar terhadap keberadaan ojek gandeng.

“Misalnya mengenai aturan bahan dasar ojek gandeng yang tanpa bermodifikasi.“Biar lalu lintas lebih teratur,” katanya.

Senada itu Mehmed Reza juru bicara Fraksi PKB menambahkan, persoalan yang kerap terjadi itu adanya perda tapi sosialisasi nya belum tersentuh bagi masyarakat.

“Nah pihaknya berharap perda izin usaha angkutan umum ini bisa disosialisasikan sesuai sasaran. “Segera sosialisasikan,” jelas Mehmed.

Begitu juga disampaikan fraksi lainnya, sosialisasi perda harus menyeluruh, jangan ada kesan mandul dan dibiarkan menjadi berkas tak berguna. Selain karena sudah ada anggaran sosialisasinya, setiap SKPD wajib bertanggungjawab terhadap semua perda yang diajukannya.

“Masih banyak perda mandul, kami minta bupati mengevaluasi SKPD terkait. Karena ini demi kepentingan masyarakat Empat Lawang,” imbuh Arifa’i dari fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri (HBA) memberikan apresiasi atas saran dan sorotan DPRD Empat Lawang terkait sosialisasi perda. HBA memastikan, eksekutif pun berkeinginan sama untuk mensosialisasikan lebih lanjut terhadap setiap raperda yang telah disahkan menjadi perda tersebut.

“Bukan perda ini saja akan disosialisasikan. Namun setiap perda disahkan memang semestinya di sosialisasikan oleh masing-masing SKPD mengusulkan penerbitan Perda. Jadi bukan sekedar disimpan di file dan diarsipkan saja,” jelas HBA.

Ia memastikan, segera memanggil SKPD terkait, dan mengevaluasi setiap perda ditetapkan apakah sudah disosialisasikan secara menyeluruh atau belum. “Harus disosialisasikan lebih jauh agar penerapannya maksimal,” tukasnya.

 

Teks        : SAUKANI

EDITOR     : FJ ADJONG





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster