Diduga Ada Gratifikasi Perizinan di Pemkot Palembang

 310 total views,  2 views today

Ilustrasi | Dok KS

Ilustrasi | Dok KS

PALEMBANG – Koordinator Investigasi Forum Bersama (Fober), Ferry meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, lebih selektif lagi dalam mengeluarkan izin pembangunan di Metropolis. Pasalnya, banyak bangunan diduga melanggar aturan.

Ferry mengatakan, izin yang dikeluarkan dinas maupun badan yang ada di lingkungan Pemkot Palembang banyak kejanggalan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di ibu kota Sumatera Selatan ini.

“Kami menduga ada gratifikasi yang dilakukan berbagai pihak terhadap dinas maupun badan di lingkungan Pemkot Palembang,”katanya, belum lama ini.

Sambungnya, salah satu indikasi adanya pelanggaran seperti, izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap apartement The Basilica, simpang Celentang. Bangunan itu didirikan di atas rawa konservasi, bangunan Hotel Rio, Showroom Auto 2000, di Tanjung Api-api (TAA) tepatnya arah menuju bandara SMB II, bangunan sekolah Internasional Harapan, di Jalan Soekarno Hatta dan masih banyak lagi yang lainnya.

“Sekolah internasional Harapan itu sudah jelas hanya memiliki IMB dua lantai. Artinya melanggar. Kenapa Pemkot Palembang tidak berdaya untuk membongkarnya ?,”katanya.

Ferry mendesak, Pemkot Palembang segera melakukan eksekusi terhadap bangunan yang sudah terbukti melanggar aturan.

“Bangunan itu liar, kami sudah pernah tanyakan kepada Dinas Tata Kota (DTK) Palembang, bahkan, DTK Palembang sudah memberikan Surat Peringatan (SP) ke 4 terhadap manajemen sekolah Harapan, tunggu apa lagi,”katanya.
Ferry menambahkan, kalau Pemkot Palembang tidak berani mengeksekusinya, perlu dipertanyakan keadilan Pemkot Palembang. Karena, belum lama ini Pemkot Palembang baru membongkar kios pedagang pasar 10 Ulu.

“Kenapa hanya kios pedagang kecil yang dibongkar. Sementara bangunan yang sudah jelas melanggar seperti sekolah Harapan, tidak berani dibongkar,”ulasnya.

Sementara itu, sebelumnya Plt Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti terhadap pelanggaran yang dilakukan sekolah Harapan.

“Kami beri batas waktu dua bulan, agar pihak sekolah Harapan bisa melengkapi segala perizinan dan membongkar bangunan yang dilarang,” katanya.

 

TEKS       : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster