DPRD OI Gelar Paripurna Bahas Raperda

41 total views, 3 views today

Bupati OI H. Mawardi Yahya saat menyampaikan nota penjelaksan empat Raperta inisiatif eksekutif di Rapat Paripurna DPRD OI, 13/2/2015 | Foto : Dok KS

Bupati OI H. Mawardi Yahya saat menyampaikan nota penjelaksan empat Raperta inisiatif eksekutif di Rapat Paripurna DPRD OI, 13/2/2015 | Foto : Dok KS

INDRALAYA – Bupati OI H Mawardi Yahya membacakan nota penjelasan terhadap empat Rencana Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif pada Sidang Paripurna DPRD OI, Jumat (13/2), kemarin.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Ogan Ilir Drs H Ahmad Yani MM dan Wakil Ketua I, Ahmad Syafei, S.Sos, Msi. Hadir dalam rapat tersebut, Bupati OI, H. Mawardi Yahya, Bupati OI, HM Daud Hasyim, Sekda H. Sobli, unsur muspida, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Keempat Raperda tersebut yakni tentang Pemilihan Kades, Pembentukan Organisasi pengelolaan aset daerah, mengenai kawasan tanpa asap rokok dan Raperda pengelolaan keuangan daerah.

Bupati dalam penjelasannya mengatakan, sekecil apapun yang terkait aset daerah harus ada laporannya. Jangan sampai ada aset yang dikuasai orang tapi tidak jelas kondisinya.

“Saya dapat informasi, banyak sepeda motor yang dikuasai mantan dewan dan belum dikembalikan Tolong seluruh aset itu dibuatkan suratnya sebagai pinjam pakai  sehingga nantinya diketahui nilainya,” ujar Mawardi.

Mantan Ketua DPRD Ogan Ilir ini juga menjelaskan, bila salah satu syarat untuk meraih WTP (wajar tanpa pengecualian) harus  ada kelengkapan administrasi aset daerah. Sementara di Ogan Ilir  masih banyak aset daerah yang belum terdata karena  belum dikembalikan ke pemerintah setempat.

Sedangkan untuk Raperda kawasan tanpa asap rokok, Bupati menjelaskan, raperda tersebut diusulkan lantaran untuk menjaga kesehatan masyarakat akan bahaya asap rokok.

“Ya, ini berhubungan dengan kesehatan. Kami menilai sangat perlu. Kesehatan adalah hak semua orang. Untuk Raperda Pemilihan Desa, sampai saat ini masih banyak kades yang dipimpin oleh pejabat sementara (Pjs). Pjs harus dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk pemilihan agar calon-calon pemimpin desa lebih kredibel,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD OI, Drs H. Ahmad Yani MM, mengatakan usai mendapat penjelasan dari bupati, sidang akan dilanjutkan pada 18 Februari mendatang dengan agenda tanggapan dari pihak legislatif.

Sebelumnya, pada Kamis (12/2), juga dilakukan Rapat paripurna dewan dengan agenda menyetujuai 19 raperda baik usulan eksekutif maupun legislatif.

Tercata ada 10 raperda usulan eksekutif diantaranya Pemilihan Desa, Pembentukan Organisasi pengelolaan aset daerah, mengenai kawasan tanpa asap rokok dan Raperda pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan usulan legislativ ada 19 usulan raperda diantaranya, pengelolaan tempat pemakaman, larangan pembakaran lahan perkebunan, usaha warnet dan lain-lain.

 

Teks     : Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com