Ratusan Massa Geruduk DPRD Palembang

 222 total views,  2 views today

PALEMBANG – Untuk kesekian kalinya, ratusan massa pendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Palembang.

Massa yang mengatasnamakan Satria Sriwijaya meminta, dewan dapat menyelesaikan uji pendapat dari makamah agung (MA) RI, terkait kasus yang membelit Wali Kota Palembang non aktif, Romi Herton.

Wakil ketua Satria Sriwijaya bidang politik Yoyon menuntut agar DPRD Palembang, tetap independen, jangan dipolitisir oleh sejumlah orang-orang yang tidak merasa puas terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pasangan Romi Herton dan Harnojoyo sebagai pemenang.

“Putusan MK itu final dan mengikat, jadi tidak ada upaya hukum lain yang dapat mengganggu putusan tersebut. Terkait adanya fatwa Mahkamah Agung (MA), menurut kami itu adalah uji pendapat yang tidak dapat menghentikan lajunya pemerintahan Kota Palembang, yang saat ini dipimpin oleh Plt Wali Kota Harnojoyo,”ungkapnya, disela-sela aksi, Kamis (12/2).

Selain itu, sambung Yoyon, pihaknya mendesak pimpinan dewan segera mencopot jabatan ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Palembang dan satu anggotanya yang dianggap melakukan gerakan-gerakan politik untuk menganggu jalannya roda pemerintahan di Kota Palembang, dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 6 Tahun 2014.

“Dua anggota dewan itu kami anggap sebagai provokator, untuk melakukan pemakzulan terhadap pimpinan Kota Palembang sekarang, dengan cara melakukan pemalsuan tanda tangan anggota-anggota lain,”tegasnya.

Yoyon berharap, tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan. Sehingga, dua anggota dewan tersebut dapat segera di nonaktifkan, karena telah melakukan pelanggaran hukum.

“Jangan sampai masyarakat dibingungkan dengan gerakan-gerakan politik yang dilakukan oknum yang tidak puas dengan putusan MK tentang pimpinan Kota Palembang. Karena, gugatan yang dilayangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang kalah yakni, Sarimuda-Nelly Rasdiana ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), terhadap pasangan Romi Herton-Harnojoyo sudah ditolak,”bebernya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Palembang, Pomi Wijaya mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan massa tersebut kepada Ketua DPRD Palembang. Terkait putusan MA, pihaknya masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Apapun hasilnya, nanti Kemendagri akan menyampaikan surat secara tertulis kepada kami, dengan tembusan, Wali Kota Palembang dan Gubernur,”katanya.

Sambung Pomi, pihaknya sudah mempelajari semua putusan dan tuntutan massa dari Wali Kota Palembang terpilih maupun massa dari pasangan calon Wali Kota Palembang yang lain.

“Hasil kesimpulan diserahkan kepada Ketua DPRD Palembang nantinya,” cetusnya.

 

TEKS        : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster