Kajari Lubuklinggau Harus Buktikan Kerugian Negara

 371 total views,  2 views today

Ilustrasi Kejaksaan | Dok KS

Ilustrasi Kejaksaan | Dok KS

LUBUKLINGGAU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Sumatera Selatan di awal 2015 telah menerima tiga surat dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau terkait kasus dugaan kerugian uang negara.

Kepala BPKP Sumatera Selatan,IGB Surya Negara menerangkan, saat ini pihaknya telah menerima tiga surat dari Kajari Lubuklinggau mengenai audit kerugian negara terkait kasus yang ditangani kejaksaan Lubuklinggau.

Ketiga surat tersebut yakni satu kasus kerugian keuangan negara di Kabupaten Musirawas ( kasus pejabat Bagian Humas Setda Musirawas, red), kedua Kota Lubuklinggau (kasus di Dinas Pendidikan, red) dan di Musirawas Utara.

“Buktikan penyimpanganya berapa, kalau itu tidak bisa dibuktikan no way, balik lagi, jaksa harus panggil lagi calon tersangka untuk di BAP lagi,” tegas GB Surya Negara dihadapan Kejari Lubuklinggau, Patris saat rapat koordinasi di Gedung Kesenian Lubuklinggau.

Ditegaskanya,kalau hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Kejaksaan Negeri, maka kerugian keuangan negara dianggap zero (tidak ada, red).

Ia menyatakan, BPKP siap membantu melakukan langkah investigativ terhadap masalah yang terjadi di Lubuklinggau, Musirawas dan Muratara.

“Saya yakin penyidik-penyidik tidak seperti itu, yaitu tangkap dulu, tersangka dulu baru mengumpulkan data, itu namanya menzolimi,” kata dia.

Dia juga menghimbau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar melengkapi data sebelum melaporkan sebuah dugaan kasus, sehingga tidak timbul fitnah.

“Di Lubuklinggau memang ada pejabat yang tidak mau menjadi PPTK,karena galau dan takut dengan laporan-laporan LSM dan lain sebagainya,” kata dia.

Dijelaskanya, didalam pasal 385 proses penyelesaian kasus seharusnya lewat APIP (inspektur), terlebih dahulu dan tidak langsung ke aparat penegak hukum, karena itu inspektur Inspektorat harus bekerja optimal, sesuai mandat perundang-undangan.

Diketahui, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi payung hukum sekaligus menghapus kegalauan para penyelenggara daerah.

Dalam pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Lebih lanjut diatur bahwa APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP.

Jika penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

APH melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan APIP atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

 

TEKS        : SRI PRADES

EDITOR    : FJ ADJONG

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster