BPK Sumsel Himbau SKPD Jangan Hambat Kerja Tim Auditor

 263 total views,  2 views today

Kepala BPK RI perwakilan Sumel I Gede memaparkan proses-proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Ia menghimbau agar jangan ada yang menghambat kerja tim auditor di Lubuklinggau. | Foto : Sri Prades

Kepala BPK RI perwakilan Sumel I Gede memaparkan proses-proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Ia menghimbau agar jangan ada yang menghambat kerja tim auditor di Lubuklinggau. | Foto : Sri Prades

LUBUKLINGGAU – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kantor perwakilan Sumatera Selatan mengimbau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lubuklinggau tidak menghambat kerja tim auditor pada saat pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Imbauan ini disampaikan BPK RI perwakilan Sumatera Selatan, I Gede Kastawa, pada rapat koordinasi tingkat kota Lubuklinggau, di gedung Kesenian Lubuklinggau, Rabu (11/2).

“Saya meminta kepada Wali Kota agar menginstruksikan kepada SKPD-SKPD supaya dalam mensuplai dokumen-dokumen laporan keuangan yang diperlukan oleh auditor jangan dihambat, supaya tidak mempengaruhi pemeriksaan dan mendapat predikat disclmair,“pintanya

Dijelaskanya, ada beberapa jenis opini yang diberikan BPK seperti Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian ,TMP dan TW.

“Pengaruhnya dari segi laporan keuangan daerah,kalau dihambat-hambat oleh SKPD, bisa akan dilakukan investigasi dan bisa juga dilaporkan ke pihak hukum atau pidana,saya bukan menakut-nakuti,tapi sesuai peraturan,” ancamnya.

Misalnya, lanjut dia, kegiatan yang tidak dilengkapi dengan data-data pengeluaran keuangan, meski tidak dihambat SKPD, namun tetap laporan tersebut mendapat predikat opini tanpa pendapat.

Diterangkannya,sebuah laporan keuangan akan melalui pengujian asersi manajemen pertama kelengkapan dokumen-dokumen lengkap,kedua hak dan wewenang, penilaian dan pengungkapan

Dia mengimbau kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau agar segera melengkapi dokumen-dokumen dan mendampingi tim auditor pada saat dilakukan pemeriksaan, agar tidak terjadi kesalahan, sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

“Lubuklinggau sejak 2010, 2011, 2012 dan 2013 mendapat predikat WTP, tolong dipertahankan, apa-apa saja dokumen yang diperlukan tolong dilengkapi,dan lakukan pendampingan dengan tim auditor supaya apa yang kurang bisa dilengkapi,” ungkapnya.

“Dari 17 pemerintah daerah yang diperiksa semester 2 akhir 2014,kelemahan terjadi pada volume pengerjaan. Dia berharap hal itu tidak terjadi di Lubuklinggau,” tambahnya

Selanjutnya dia menerangkan,laporan yang sering bermasalah adalah belanja hibah.Belanja hibah juga tidak tertib, hibah tidak disampaikan dan hibah itu fiktif dan hibah belum dilaporkan dokumenya.

“Untuk Kota Lubuklingga ini sendiri dalam dua tahun terakhir mendapat opini WTP ada penjelasan-penjelasan,seperti ada beberapa perkajaan kontrak di Dinas Pekerjaan Umum belum dibayarkan denda keterlambatan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta kejaksaan mengawal Pemerintah Kota Lubuklinggau, dan agar diluruskan jika dalam perjalanan terjadi kesalahan.

“Komitmen-komitmen kami sangat jelas, kami meminta tolong kawal kami, jika kami keluar sistem tolong luruskan kami,karena kami yakin aparat penegak hukum adalah pengawal pembangunan,”pinta Nanan, sapaan H SN Prana Putra Sohe.

 

TEKS        : SRI PRADES

EDITOR     : FJ ADJONG

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster