Warga Tulung Selapan Tolak Kehadiran PT Samora

 1,390 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Ribuan hektar sawah yang berada di Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan OKI terancam menjadi perkebunan sawit. Gara-gara hal itu, semua warga Desa Simpang Tiga menolak kehadiran PT SAMORA Usaha Jaya yang baru saja disosialisasikan oleh Wakil Bupati OKI.

Menurut Kades Simpang Tiga, Deri mengatakan, pihak perusahaan telah mendapatkan izin prinsip dari Bupati OKI.

Di sisi lain warga menolak adanya perusahan perkebunan tersebut, karena belum adanya kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan hal ini dikarenakan pihak perusahaan juga menginginkan lahan yang selama ini telah dikelola oleh warga untuk pertanian padi.

“Di sini memang ada lahan tidur sekitar 2000 hektar untuk melakukan aktivitas perkebunan sawit itu masih kurang karena perusahaan butuh sekitar 5000 ha dan itu masuk dalam areal persawahan warga,” katanya.

Katanya, meskipun sudah dilakukan sosialisasi warga tetap melakukan penolakan kehadiran perusahaan tersebut.

Rencananya daerah yang terkena dalam izin prinsip perusahaan tersebut antara lain Desa Ujung Tanjung, Simpang 3, dan Cengal.

Sang Dewi tokoh masyarakat Tulung Selapan mengatakan, pemerintah harus berpihak kepada masyarakat bukan perusahaan apalagi itu merupakan lahan pertanian warga.

“Kita jelas menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit apapun bentuknya karena kehadiran perusahaan ini nantinya akan merusak lingkungan sekitar dan masyarakat yang akan dirugikan,” katanya.

Dikatakannya, daripada mengembangkan perkebunan sawit lebih baik pemerintah lebih mengenjot dari sisi pertanian dan perikanan.

“Itu jelas lebih mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Abdiyanto anggota DPRD OKI mengatakan, pihaknya belum mengetahui rencana pendirian perusahaan tersebut. Namun pihaknya akan segera melakukan kroscek.

“Kalau memang lahan sawah warga akan dijadikan perkebunan sawit jelas itu sangat merugikan warga,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan OKI, Asmar Wijaya mengatakan, itu kan perusahaan baru belum ada izinnya yang jelas mereka harus menyelesaikan dulu permasalahan lahannya kalau memang masyarakat menolak berarti lahannya bermasalah dan tidak bisa dikeluarkan izin prinsipnya.

“Intinya lahan itu harus clear and clean dulu kalau masyarakat menolak tidak bisa dipaksakan pemerintah ngikut apalagi lahan itu sudah dikelolah masyarakat untuk pertanian,” katanya.

Terpisah, Ade warga Desa Simpang Tiga menolak dengan tegas kehadiran perusahaan tersebut. Menurut dia, lahan yang akan dijadikan perkebunan adalah lahan persawahan masyarakat.

“Jadi kalau perusahaan itu berdiri kemana lahan persawahan masyarakat,” tegasnya.

 

TEKS         : DONI AFRIANSYAH

EDITOR     : FJ ADJONG





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster