Walau Lebih Tua dari Borobudur, Pengelolaan Candi Bumi Ayu tak Maksimal

 243 total views,  2 views today

Kondisi Candi Bumi Ayu yang berada di Kabupaten PALI. | Dok KS

Kondisi Candi Bumi Ayu yang berada di Kabupaten PALI. | Dok KS

Pihak DPRD Sumsel melalui Komisi V berharap Candi Bumi Ayu yang terdapat di Kabupaten PALI agar bisa dikelola Pemrov Sumsel. Candi itu sendiri menurut Komisi V DPRD Sumsel memiliki usia yang diperkirakan lebih tua daripada Candi Borobudur. Namun hingga saat ini peninggalan Candi tersebut masih belum tergarap secara maksimal bahkan masih dikelola oleh badan Arkeologi yang berpusat di Jambi.

Anggota Komisi V DPRD Sumsel Rizal Kenedi mengaku permasalahan yang muncul mengenai kepemilikan candi yang berdiri di lahan kurang lebih 70 hektare (ha), berada dalam pengawasan Balai Arkeologi Jambi. Dengan demikian, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) tidak bisa mengelolanya sebagai kawasan wisata peninggalan sejarah secara baik, guna dikembangkan sebagai destinasi wisata. Lokasi berdirinya candi tersebut, sudah dibebaskan pemerintah.

“Candi itu sendiri menurut informasi yang kami dapatkan ditemukan oleh masyarakat sekitar sejak tahun 80-an. Namun, sampai sekarang kondisinya baru terlihat tumpukan bangunan bagian atas, yang sudah tidak utuh. Di bawahnya sendiri, diperkirakan masih ada lagi yang belum dieksplorasi secara utuh,” ungkap dia.

Rizal bercerita, untuk menjaga aset ini sehingga dapat diberdayakan untuk pendapatan asli daerah (PAD), harusnya dikelola langsung pemerintah daerah. Maka pihaknya (Komisi V), akan mengajak Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel, dan Kabupaten PALI, menghadap ke Kementerian Parisiwata, agar pengelolannya sepenuh diberikan ke Provinsi Sumsel.

“Pihak Arkeologi dari Jambi, juga tidak mengelolanya. Hanya diterlantarkan begitu saja, padahal ini merupakan aset daerah yang sangat besar potensinya dan bisa meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Kalau memang dikelola dengan baik, saya kira ini bisa menjadi kawasan destinasi wisata. Bukan hanya lokal, melainkan manca Negara,” jelas politisi PPP ini.

Masih kata Rizal, dia mencontohkan satu tempat pariwisata yang akhirnya dijadikan hal pribadi orang lain karena tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, yakni wisata air terjun di Kota Pagaralam. Hal tersebut jelas tidak baik, karena tempat wisata bisa menjadi PAD.

“Lokasinya persis saya kurang paham, tapi ada itu air terjun di Pagaralam dijadikan hak pribadi oleh warga. Padahal pernah dibangun oleh pemerintah. ini menjadi perhatian kita dalam meningkatkan wisata,” katanya.

Rizal pun mengaku prihatin terhadap kejadian tersebut dimana menurutnya daerah yang banyak potensi wisatanya tetapi justru tidak dikelola dengan baik, apalagi sampai diklaim seseorang. Ia meminta pemerintah, agar menginventarisir semua kawasan wisata terutama yang memang bisa dikembangkan.

“Ke depan akan kita dorong melalui APBD Perubahan di 2015 ini, untuk dianggarkan secara maksimal. Agar pemerintah juga tidak setengah-setengah mengembangakn wisata kita,” tutup Rizal yang juga bakal mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Kabupaten PALI tersebut Pilkada serentak mendatang.
Kita Akan Buat Tim 9

Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Pariwisata Sumsel Irene Camelyn Sinaga mengatakan, untuk penguasaan aset tersebut ada jonasi jonasinya. Jadi kalau dia sudah masuk dalam cagar budaya maka akan ada pembagian jonasi. Jonasi inti dan jonasi pendukung itu memang dimiliki oleh Nasional pusat sudah didalam per undang undangan, tapi untuk jonasi pengembangannya itulah milik Pemkab PALI nantinya.

“Aset itu sudah di bawah Pemerintah Kabupaten PALI. Kita akan membuat tim 9. Sampai saat ini itu masih disuport dari Pemerintah daerah baik Kabupaten maupun APBD Provinsi. Kita tahun ini sudah melakukan pengecekan, ditahun 2016 mendatang ada beberapa rehap yang akan dilakukan di candi Bumi Ayu tersebut,” terangnya.

“Untuk pelaksanaan pelestariannya sendiri itu ada dianggaran Pemerintah pusat yaitu dianggaran badan pelestarian benda benda purbakala yang untuk wilayah Sumatera itu berada di Jambi. Jadi di bawah kepariwisataan itu banyak badan badannya independen yang berdiri sendiri. Seperti untuk penelitian benda purbakala itu hanya satu adanya di Palembang untuk wilayah Sumateranya,” tambah mantan Kabiro Humas Sumsel itu.

Dirinya juga khawatir kedepan terjadi komplain dari pihak pemerintah Jambi jika dikatakan menyerobot Candi tersebut. Sehingga dirinya meminta pemberitaan ini ditulis secara benar.

“Jadi, pemerintah Jambi itu tidak menyerobot Candi itu, kita takutnya menjadi komplain dari pemerintah Jambi dan tidak terima padahal mereka tidak berbuat apa apa,” tutup Irene.

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH
EDITOR     : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster