Pemprov Sumsel Bentuk Tim Keamanan TAA

 333 total views,  2 views today

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel akan segera memanfaatkan serta mengamankan lahan seluas 600 hektare (ha) di Tanjung Api-api, untuk dikembangkan sebagai perluasan Pelabuhan dan penunjang lainnya. Hal itu dilakukan oleh Pemprov lantaran pihak Pusat, melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pemanfaatan hutan lindung yang termasuk ke dalam lahan tersebut.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Ruslan Bahri mengungkapkan, setelah adanya SK itu, pihaknya bersama Kabupaten Banyuasin akan membentuk tim yang mengantisipasi jika ada masyarakat yang menyerobot lahan tersebut.

Lahan seluas 600 Hektar tersebut, merupakan lahan yang pernah diajukan oleh mantan Gubernur Sumsel, Syahrial Oesman agar dapat disetujui pengalihfungsian kawasan hutan tersebut menjadi sarana pendukung pelabuhan TAA.

“Daerah itu sekarang sudah boleh dipakai. Baru terbit SK-nya beberapa waktu lalu. Kami berusaha bagaimana mengamankan aset tersebut dari masyarakat,” katanya saat ditemui usai Rapat membahas pengamanan areal rencana Pelabuhan Tanjung Api-Api dan sarana pendukungnya, di Kantor Pemprov, Selasa (10/2).

Sambung Ruslan, untuk pengamanan lahan tersebut. Pihaknya telah melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin. Namun, upaya pengamanan nantinya tidak hanya bagi lahan 600 hektar. Melainkan, seluruh kawasan hutan lindung yang ada disana agar tidak dirambah masyarakat sekitar.

“Rapat pengamanan antara Pemkab Banyuasin dan kami (Pemprov) Sumsel sudah dilakukan. Akan ada pengamanan untuk berpatroli, termasuk pengamanan tanah 600 Hektar dan hutan juga akan diamankan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, langkah pertama untuk pengamanan lahan tersebut juga sudah dilakukan. Salah satunya dengan melakukan pengukuran. Sehingga, areal yang baru diterbitkan SK-nya tersebut lokasi akan jelas.

“Kami sudah melakukan pengukuran, ada rencana akan memasang patok di kawasan tersebut,” paparnya.

Untuk pengamanan, Ruslan melanjutkan, selain melibatkan Pemkab Banyuasin. Pihaknya juga akan melibatkan instansi terkait, seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL).

“Tipe pengamanan aset pemda, kami akan membuat upaya pengaman. Melibatkan TNI/Polri. Namun, Polri akan lebih kami libatkan dalam operasional di Pelabuhan TAA. Untuk kawasan melibatkan AL,” ujarnya.

Dia menegaskan, areal tersebut sebelumnya merupakan areal atau kawasan hutan lindung yang dilindungi negara. Sehingga, apabila ada pihak yang telah memanfaatkan dan apalagi sampai mengeluarkan surat atas bagian dari lahan tersebut akan menyalahi Undang-Undang (UU).

“Kalau mereka (masyarakat) memanfaatkan areal tersebut akan kena UU karena hutan lindung. Apalagi kalau sampai menerbitkan surat,” tegasnya

Sebelumnya, Danlanal Palembang, Kololen Laut (P) Erwin S Aldedharma mengakui, pelabuhan yang berada di TAA sangat berkaitan dengan nuansa perairan dan kelautan. Sehingga keberadaan dan peran TNI AL pasti menonjol, yaitu mengamankan wilayah tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita akan segera mendirikan pos pengamanan di dekat pelabuhan itu, dengan menugaskan beberapa personel dari Lanal Palembang yang bertujuan untuk menjaga wilayah itu. Selain di sana, kita juga akan menambah pos-pos lain tentunya di daerah perairan yang mempunyai potensi pariwisata dan ekonomi,” pungkasnya.

 

TEKS        : IMAM MAHFUZ

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster