Pemkab OKU Selatan Belajar Sistem Paten ke Jatim

 3,354 total views,  4 views today

MUARADUA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan akan melaksanakan kegiatan studi banding Ke Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dari tanggal 9 sampai dengan 12 Februari 2015 mendatang.

Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang sistem Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (Paten) dan sesuai dengan Surat Gubernur Nomor 0223/140/I/2015 yang berisi imbauan agar segera melaksanakan percepatan penerapan Paten tersebut se-Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten OKU Selatan, Amroelian Thoni, menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur Sumsel agar segera menerapkan sistem Paten di Kabupaten OKU Selatan.

“Maka kami akan melakukan studi banding ke daerah tersebut, dikarenakan daerah Kecamatan Sukodono tersebut telah berhasil menerapkan sistem Paten tersebut,” ujar Thoni.

Menurut Thoni, tujuannya tidak lain agar aparatur di OKUS mengetahui seperti apa sistem Paten tersebut diberlakukan di Kecamatan Sukodono tersebut. Dan Kabupaten OKUS akan mencontoh agar bisa diterapkan di kecamatan se-OKUS.

“Sehingga pelayanan sistem Paten dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan dapat melayani masyarakt dengan sebaik mungkin,” ujarnya.

Peserta studi banding nantinya adalah Wakil Bupati Kabupaten OKUS, Hj Herawati Gatot, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Ardiansyah Fitri, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Amroelian Thoni, Kepala DInas Pendapatan Daerah Natalion, Kepala BPKAD (Badan Penggelolaan Keuangan dan aset Daerah) M Rahmatullah, serta Camat se-OKUS.

Ketika ditanyakan lebih lanjut dengan sistem Paten tersebut, Thoni menjelaskan sistem Paten tersebut seperti penggurusan perizinan, pertanahan, IMB, KTP, KK, SIUP dan SITU bias dilakukan di kecamatan masing-masing di mana masyarakat pemohon tersebut tinggal.

Nantinya di setiap kantor camat akan disediakan loket masing-masing tergantung permohonan pengurusan administrasi apa yang dibutuhkan masyarakat.

Sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke ibukota kabupaten untuk menggurus administrasi tersebut. Masyarakat cukup mengurusnya di kantor camat mereka masing-masing. Ini dapat dengan mudah untuk melakukan urusan adminitrasi tersebut .

Namun apabila hal ini disetujui maka dibutuhkan biaya untuk pelaksanaan sistem Paten tersebut, karena 19 kecamatan di Kabupaten OKUS harus dibuatkan loket-loket tersebut pada setiap kantor camatnya.

“Pada tahun mendatang kita akan mengajukan usulan untuk mendapatkan anggaran pembuatan loket-loket tersebut untuk mendukung sistem Paten tersebut,” jelas Thoni mengakhiri.

 

TEKS        : FITRI

EDITOR    : FJ ADJONG

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster