Luas Palembang Menyusut 3.800 Hektar

 409 total views,  2 views today

  • Pemkot Palembang Bantah Caplok Wilayah Banyuasin

PALEMBANG – Masalah batas wilayah antara Palembang-Banyuasin, tampaknya belum selesai. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel selaku penengah, bisa memberikan solusi terbaik terkait masalah yang tak kunjung usai ini.

“Kami mohon kebijakan Provinsi. Apakah akan diukur ulang atau gimana. Kalau Provinsi tidak sanggup menyelesaikannya, langsung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri),”ungkap Kabag Agraria dan Batas Wilayah, Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Fahmi Fhadillah, Selasa (10/2).

Fahmi mengatakan, pihaknya akan memberikan perlawananan terkait klaim sepihak yang di lakukan Pemkab Banyuasin. Karena, ia yakin, Palembang tidak mengambil lahan milik Banyuasin.

“Saat ini luas wilayah Palembang 40.661 hektar. Luas tersebut menyusut sekitar 3.800 hektar dari sebelumnya, mereka yang mencaplok lahan kita,”katanya.

Fahmi menjelaskan, batas wilayah Banyuasin-Palembang, awalnya ada dalam peta lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 1998. Namun tidak ada koordinat yang tertuang dalam kesepakatan. Begitu juga dalam pertemuan tahun 1992. Masyarakat di Kecamatan Plaju yang berbatasan dengan Banyuasin menginginkan masuk wilayah Palembang.

“Kalau mengacu pada PP 23 Tahun 1988, masuk banyuasin. Tapi, masyarakat tidak mau. PP 23 ini banyak kelemahan. Sesuai bunyi-bunyi pasalnya dan secara geografis merugikan Palembang, sehingga luas wilayah Palembang menyusut,” bebernya.

Fahmi mengaku, selain kehilangan lahan. Pemkot Palembang juga harus rela kehilangan aset seperti, sekolahan, perumahan, mall OPI Jakabaring yang di klaim milik mereka (Banyuasin).

“Saya heran dari tahun 1992 masalah ini tak kunjung selesai, kami harap masalah ini secepatnya diselesaikan oleh Pemprov Sumsel, sehingga tidak berlarut-larut,”katanya

Sementara itu, Asisten I Setda Palembang, Shinta Rahardja mengatakan, pihaknya sangat menyangkan sikap Pemkab Banyuasin yang mengklaim wilayah Palembang, tanpa menunggu hasil dari Pemprov Sumsel.

Kan sedang mediasi, kenapa Banyuasin terus-terusan meributkan masalah ini,” katanya.

Kata Shinta, seharusnya Pemkot Palembang lah yang meributkan masalah ini. Pasalnya, tapal batas yang dibangun Pemkab Banyuasin jelas menyalahi aturan, karena dibangunan diatas lahan Pemkot Palembang.

“Jika Banyuasin hanya mengandalkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 1988. Hal tersebut tidak singkron dengan kondisi yang ada. Karena dokumen tersebut menyatakan Palembang berbatasan dengan Musi Banyuasin (Muba),” tegasnya.

Shinta berharap, Pemkab Banyuasin tidak egois atau mau menang sendiri terkait hal ini. Karena, masalah ini tidak lepas dari letak geografis Kota Palembang sebagai Ibu kota dan Sosial Ekonomi masyarakat yang ada di perbatasan.

“Selain berpatokan pada peta, Banyuasin tidak dapat melepaskan kondisi Sosial Ekonomi yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Jika masyarakat lebih memilih Palembang, itu menjadi salah satu yang tidak dapat dilepaskan,”katanya.

Shinta menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Pemprov Sumsel. Apabila Pemkab Banyuasin membawa masalah ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), pihaknya siap memberikan perlawanan.

“Palembang punya peta batas wilayah yang sah, di beberapa batas wilayah yang dipermasalahkan Banyuasin, juga menjadi bukti, bahwa Palembang tidak pernah mencuri wilayah yang dituduhkan Pemkab Banyuasin,” ungkapnya.

 

TEKS       : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL

 

 


TAG



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster