Gara-gara Satu Surat, Rapat Paripurna Molor

 304 total views,  2 views today

Walikota Lubuklinggau,H SN Prana Putra Sohe,Ketua DPRD,H Rodi Wijaya dan Wakil Ketua, Taufik Siswanto menandatangi berita acara pengesahan Raperda menjadi Perda tentang penyertaan modal dan Bangunan Gedung. | Foto : Sri Pradez

Walikota Lubuklinggau,H SN Prana Putra Sohe,Ketua DPRD,H Rodi Wijaya dan Wakil Ketua, Taufik Siswanto menandatangi berita acara pengesahan Raperda menjadi Perda tentang penyertaan modal dan Bangunan Gedung. | Foto : Sri Pradez

LUBUKLINGGAU – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lubuklinggau mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) I dan II mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Daerah) penyertaan modal pemerintah pada Bank SumselBabel, PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT Linggau Bisa serta Bangunan Gedung, molor sampai 90 menit .

Paripurna terhormat ini molor dari jadwal pukul 10.00 WIB menjadi pukul 11.30 WIB dikarenakan Pansus I DPRD Lubuklinggau masih menunggu satu surat keterangan dari PT Linggau Bisa.

Juru bicara Pansus I,Sutrisno Amin,menyampaikan berdasarkan surat keputusan nomor 31/KPTS/Pansus I/2015 Pansus I telah melakukan rapat pembahasan Raperda penyertaan modal terhadap Bank SumselBabel, PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT Linggau Bisa,namun pada pelaporanya terkendala satu surat keterangan terkait PT Linggau Bisa yang belum diterima pansus I.

“Rapat Paripurna ini seharusnya pukul 10.00 WIB,tapi baru dimulai jam 12 kurang lima belas menit, karena kami masih menunggu satu surat keterangan dari esekustif terkait PT Linggau Bisa,” kata Sutrisno Amin.

Surat keterangan tersebut,lanjut dia, karena sesuai dengan undangan-undang dalam pembahasan Raperda penyertaan modal,harus dilampirkan surat keterangan mengenai dasar-dasar pemikiran, dan ide-ide gagasan mengenai perusahaan tersebut.

Meski sempat molor , legislatif dan esekutif akhirnya tetap mengesahkan Raperda tentang penyertaan modal pemerintah pada Bank SumselBabel, PDAM Tirta Bukit Sulap,dan PT Linggau Bisa.

Dalam laporanya, politisi partai Gerindra ini menyebutkan bahwa ada beberapa point yang dirubah di dalam Raperda tersebut sebelum menjadi Perda.

“Ada beberapa point yang diubah, seperti dari sebelumnya berbunyi Penyertaan modal pemerintah pada banksumselbabel,PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT Linggau Bisa,diubah menjadi penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan badan hukum lainya. Hal ini agar jika kemudian hari terdapat penambahan penyertaan modal,tidak dilakulkan lagi penerbitan Raperda baru,”jelas dia.

Badan hukum lainya yang dimaksud tersebut adalah badan hukum yang dibentuk oleh swasta dan bukan pemerintah,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Juru Bicara Pansus II DPRD Lubuklinggau,Merizal menyampaikan Raperda tentang Bangunan Gedung telah dilakukan pembahasan dimana sebelumnya telah dilakukan study banding ke beberapa daerah.

Pansus II merekomendasikan agar bangunan gedung pemerintah kedepan bisa membuat gedung sesuai dengan khas daerah Lubuklinggau,ramah lingkungan,dan dimanis.

Setelah mendapat persetujuan pansus I dan II, Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, Ketua DPRD Lubuklinggau,H Rodi Wijaya dan Wakil Ketua DPRD, Taufik Siswanto menandatangani berita acara pengesahan Raperda menjadi Perda.

 

TEKS        : SRI PRADES

EDITOR    : FJ ADJONG

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster